BENGKALIS, BEDELAU.COM — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis mendorong penuh langkah Pemkab Bengkalis mendata dan menginventarisasi aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan antara Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Bengkalis Ir. Dedy Fahlepi, Rabu (24/3/2021).
Dari data yang disampaikan Wakil Bupati Bengkalis. Pemkab Bengkalis memiliki aset lahan dan bangunan berjumlah 3 ribu hektar. Bagus menjelaskan, pendataan aset dan inventarisasi aset tanah dan bangunan in sesuai dengan visi misi Bupati Bengkalis diantaranya untuk menertibkan aset lahan pemerintah daerah, tentu dalam penertiban tersebut perlu dukungan dari banyak pihak diantaranya adalah BPN.
"Kita berharap dukungan dan kolaborasi BPN bersama instansi terkait untuk kembali mendata aset daerah sehingga kedepannya dapat di sertifikat,”ujar Bagus Santoso.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Bengkalis Ir. Dedy Fahlepi mengutarakan, jika saat ini kondisi aset dan bangunan pemerintah itu masih ada, jumlah yang terdata lebih kurang 3 ribu hektar, sedangkan yang sudah disertifikat baru mencapai 300 hektar.
"Kami dari BPN mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis untuk menertibkan aset lahan Pemkab Bengkalis,”ungkap Dedy.
Dikatakannya lagi, berdasarkan instruksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2024 semua aset darah sudah tersertifikat semua.
"Ini perlu kita gesa terus, apalagi sertifikasi aset terus diawasi KPK dalam upaya memberikan reward kepada daerah", katanya.
Audiensi
Diwaktu berbeda pula, Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso menerima, audiensi dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Bengkalis, audiensi berlangsung akrab dan turut membahas kondisi perkebunan sawit di Kabupaten Bengkalis.
Ketua DPW Apkasindo Juliarto menuturkan, potensi sawit di Kabupaten Bengkalis sangat besar melalui data statistik, perkebunan sawit di Bengkalis lebih kurang 142.000 hektare dan Perusahaan sebanyak 21 perusahaan, adapun potensi peremajaan yang akan kita kelola minimal lahannya sudah ada perkebunan sawit.
"Kita lihat di Kecamatan Bengkalis adalah di Desa Kelebuk sudah ada potensi, ini untuk peremajaan sawit, untuk pelaksanaannya kita tetap melaksanakan SOP dari kementerian,”katanya.(kr)