SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak menaruh atensi penuh terhadap optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak, tetapi juga mendongkrak ekonomi daerah. Dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi MBG di Kantor Bupati Siak, Rabu (11/3/2026), Bupati Siak Afni Zulkifli secara tegas menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan pembelian bahan baku dari petani dan UMKM lokal.
Berdasarkan pemaparannya, Afni menyoroti fakta bahwa dari total 1.568 UMKM di Siak yang sebagian bergerak di sektor pertanian dan perikanan—belum ada yang hasil produksinya diserap oleh dapur SPPG. Ia menyayangkan kebutuhan bahan pangan selama ini justru lebih banyak didatangkan dari luar wilayah.
“Tujuan utama Presiden program MBG salah satunya membantu UMKM lokal. Jika SPPG prioritas belanja di Pekanbaru dan remah-remahnya saja belanja di Siak, ini kan sangat kita kesalkan,” tegas Bupati Afni.
Untuk menindaklanjuti hal ini, Afni menginstruksikan 56 SPPG yang beroperasi di berbagai kecamatan di Siak untuk segera membangun kemitraan dengan pelaku usaha lokal. Pemkab Siak, melalui dinas terkait, berkomitmen penuh untuk menjembatani kebutuhan yayasan pengelola dengan para pelaku UMKM.
“Ambil dulu produk UMKM, cari UMKM lokal, bina mereka. Yayasan silakan berkolaborasi dengan dinas kami, kami yang akan carikan UMKM-nya,” tambahnya.
Bupati Afni juga menegaskan kesiapannya melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran daerah demi menyukseskan program prioritas Presiden ini. Untuk menjaga standar gizi, Pemkab telah menyusun draf kesepakatan dan akan mengaktifkan peran ahli gizi di seluruh puskesmas untuk pengawasan intensif.
Pengawasan ini ditekankan Afni menyusul adanya laporan terkait kualitas menu MBG untuk anak PAUD selama bulan Ramadan yang dinilai tidak proporsional. Ia mengkritik sajian yang hanya berupa kacang polong, kacang goreng, sebuah pisang, dan kue brownies.
“Saya mendapat laporan, menu yang dikasih ke anak-anak PAUD masa kacang-kacangan kue hari raya. Seharusnya kan bisa diolah jadi makanan untuk anak-anak,” sorot Afni.
Dorong Akses Modal Melalui KUR
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Syartiwidya, merespons tantangan kesiapan UMKM lokal dalam menyuplai kebutuhan massal. Mengingat pesanan bisa mencapai 2.500 porsi per hari, ia menyarankan agar UMKM di Siak difasilitasi untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jaminan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat.
Syartiwidya juga mendorong konsep one village one product untuk menciptakan pemerataan ekonomi, misalnya dengan memberdayakan warga untuk membuat makanan khas Siak seperti bakso ikan. Hal ini sejalan dengan penjabaran Asta Cita terkait pengentasan kemiskinan.
Menurut data KPPG, potensi perputaran ekonomi dari program ini sangat fantastis. Dengan total 56 SPPG di Siak—di mana setiap SPPG mempekerjakan 50 orang di dapur—alokasi dana yang terserap mencapai sekitar Rp1 miliar per bulan untuk tiap SPPG.
“Dana MBG memang triliunan, tapi 93 persen itu balik ke masyarakat. Artinya, uang itu perputarannya langsung masuk ke virtual account yayasan. Ada Rp56 Miliar, bahkan sampai Rp65 Miliar uang beredar di Siak setiap bulannya. Jangan sampai uang ini keluar dari Siak,” pungkas Syartiwidya. (Infotoria)