BEDELAU.COM --Seratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (13/10/2026). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan, hingga evaluasi kebijakan anggaran daerah.
Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Riau (UIR) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru. Mahasiswa menilai persoalan karhutla dan kabut asap membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi. Selain itu, mereka menyoroti sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, termasuk alokasi anggaran, pembagian dana bagi hasil sumber daya alam, beasiswa, dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
BEM UIR yang dikoordinatori Ramadhanu menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah daerah menangani persoalan asap lintas provinsi secara terkoordinasi, bukan saling melempar tanggung jawab.
Kedua, mereka menuntut penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk perusahaan atau korporasi, tanpa tebang pilih. Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah daerah memberikan solusi terhadap dampak karhutla, terutama pada sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
Tuntutan tersebut disuarakan di tengah kembali pekatnya kabut asap di sejumlah kawasan Kota Pekanbaru dalam beberapa hari terakhir. Pada Selasa pagi, kabut asap terpantau menyelimuti kawasan Panam, Jalan HR Soebrantas, dan Jalan Kubang Raya. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang terbatas dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pengguna jalan.
Mahasiswa menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus menyentuh dampak yang dirasakan masyarakat serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran. HMI Sampaikan Enam Tuntutan Selain BEM UIR, HMI Cabang Pekanbaru yang dikoordinatori Diki Maulana juga menyampaikan enam tuntutan kepada Pemprov Riau.
Pertama, HMI meminta penghentian pembiayaan instansi vertikal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau. Mereka mendesak agar alokasi dana, hibah, atau pembiayaan untuk instansi vertikal, termasuk aparat penegak hukum (APH), dihentikan sehingga anggaran daerah dapat difokuskan pada kesejahteraan masyarakat.
Kedua, HMI mendesak Pemprov Riau menyuarakan aspirasi daerah dan mendorong evaluasi atau revisi aturan pemerintah pusat mengenai Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Mereka menginginkan pembagian yang adil dan proporsional bagi Riau sebagai daerah penghasil sumber daya alam.
Ketiga, HMI meminta Pemprov Riau bersama DPRD Riau mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait penanganan dan pencegahan LGBT. Tuntutan tersebut, menurut kelompok mahasiswa itu, ditujukan untuk menjaga norma hukum, moral, dan adat budaya Melayu Riau.
Keempat, mereka menuntut pengusutan tuntas serta penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Kelima, HMI meminta transparansi informasi mengenai status dan kuota beasiswa Pemprov Riau. Mereka juga mendesak pemerintah segera membuka pendaftaran beasiswa baru pada tahun ini, bukan hanya melanjutkan program yang sudah berjalan.
Keenam, mahasiswa menuntut pemerataan pembangunan infrastruktur secara adil dan proporsional di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau tanpa diskriminasi wilayah. Aksi Berlangsung di Tengah Gerimis Pantauan di lokasi, massa mahasiswa berkumpul di depan gerbang Kantor Gubernur Riau dengan membawa bendera organisasi dan berbagai atribut demonstrasi. Sejumlah peserta aksi tampak berdiri di atas kendaraan sambil mengibarkan bendera organisasi. Mahasiswa lainnya merekam jalannya aksi menggunakan telepon genggam.
Aparat kepolisian turut mengawal demonstrasi. Puluhan personel terlihat berjaga dan membentuk barisan di sekitar pintu gerbang kantor gubernur untuk mengamankan jalannya aksi. Meski gerimis mulai mengguyur kawasan pusat Kota Pekanbaru, mahasiswa tetap bertahan menyampaikan aspirasi mereka.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap sejumlah persoalan daerah, khususnya penanganan karhutla dan kabut asap, kebijakan anggaran, pendidikan, serta pemerataan pembangunan di Provinsi Riau. *
Sumber: Riauterkini.com