BEDELAU.COM --Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Daerah Provinsi Riau menggugat mantan Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal. Gugatan terkait perubahan status kepengurusan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji yang selama ini menaungi Universitas Lancang Kuning (Unilak).
Gugatan tersebut dilayangkan karena Rusli Zainal diduga mengubah kedudukan dewan pembina yayasan yang sebelumnya melekat pada jabatan Gubernur Riau menjadi atas nama pribadi. Padahal, menurut pihak penggugat, posisi tersebut sejak awal didasarkan pada jabatan Gubernur Riau atau bersifat ex-officio.
“Saat ini, gugatan yang kita pandang sebagai perbuatan melawan hukum tersebut telah memasuki tahapan mediasi pertama. Ini pertemuan perdana di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru,” kata Tabrani Al-Indragiri, selaku Ketua LP-KPK, Rabu (18/11/26).
Proses mediasi dijadwalkan berlangsung selama empat kali pertemuan, setiap Rabu dalam kurun waktu satu bulan. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, perkara tersebut akan dilanjutkan ke persidangan di pengadilan.
Dalam materi gugatannya, LP-KPK Komda Riau menguraikan sejumlah persoalan terkait sejarah pendirian, kepengurusan hingga pengelolaan aset Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji. Penggugat menyebutkan, Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts 135/VI/1982 tertanggal 8 Juni 1982, pada masa Gubernur H Imam Munandar.
Yayasan tersebut dibentuk untuk bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dalam arti luas, termasuk mendirikan sekolah, akademi, perguruan tinggi hingga universitas. Karena berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Riau, kepemimpinan yayasan disebut mengikuti jabatan Gubernur Riau yang sedang menjabat.
Pola tersebut, menurut penggugat, berlangsung dalam setiap pergantian kepala daerah. Bahkan, penyerahan jabatan Ketua Umum Yayasan dari Gubernur H Saleh Djasit kepada Rusli Zainal pada 21 November 2003 tercatat dalam Berita Acara Serah Terima Ketua Umum Yayasan Raja Ali Haji Pekanbaru Nomor 68/YASRAH/A1/XI/2003.
“Nah inikan siklus, artinya setiap jabatan berganti dalam hal ini Gubernur Riau,” ungkap Tabrani lagi.
Namun, pada 8 September 2005, ketika masih menjabat Gubernur Riau, Rusli Zainal menerbitkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.430/IX/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Yayasan Raja Ali Haji Periode 2005-2010. Melalui keputusan tersebut, dilakukan perubahan kepengurusan, termasuk menempatkan Rusli Zainal sebagai pembina yayasan.
Perubahan itu kemudian ditindaklanjuti melalui Akta Nomor 85 tanggal 14 Juni 2006 tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Raja Ali Haji. Dalam akta tersebut, masa jabatan pembina disebut tidak ditentukan lamanya.
Penggugat menilai perubahan tersebut menjadi persoalan karena kedudukan yang semula melekat pada jabatan Gubernur Riau berubah menjadi posisi pribadi. Sehingga tidak lagi otomatis beralih kepada gubernur berikutnya.
“Nah di sini persoalanya. Karena itu hari ini kita melakukan gugatan diawali dengan tahapan mediasi,” jelas Tabrani.
Tim kuasa Hukum LP-KPK, Abdur Rahman SH MH menyatakan selain persoalan kepengurusan, LP-KPK juga menyoroti asal-usul kekayaan yayasan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Akta Nomor 85 Tahun 2006 disebutkan bahwa yayasan memiliki kekayaan awal berupa uang tunai sebesar Rp 13 miliar yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.
Yayasan Raja Ali Haji juga menjadi lembaga yang mendirikan Universitas Lancang Kuning pada 1982. Perguruan tinggi tersebut hingga kini terus berkembang dalam bidang akademik, penelitian, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan.
“Atas dasar itu, kami dari pihak penggugat mempertanyakan pengelolaan serta status aset yayasan. Seharusnya tetap berada dalam pengawasan Pemerintah Provinsi Riau, bukan pribadi,“ tegasnya.
LP-KPK menduga perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan, termasuk perubahan melalui Akta Nomor 56 tanggal 30 September 2016, telah menghilangkan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan yayasan.
Perubahan tersebut juga disebut telah ditindaklanjuti dengan perubahan susunan pembina, pengurus dan pengawas yayasan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Oktober 2016. Dalam gugatannya, penggugat menilai perubahan kepengurusan dan Anggaran Dasar tersebut diduga tidak dilakukan melalui mekanisme rapat pembina yang sah serta tidak memiliki mandat sebagaimana mestinya.
Sementara Fajriah Nurul Mayang Sari, SH MH yang juga dari kuasa Hukum LP-KPK meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah hukum untuk menguji keabsahan perubahan akta yayasan tersebut.
Penggugat berpendapat perubahan yang diduga cacat prosedur dan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dapat dimintakan pembatalannya melalui mekanisme hukum. Selain itu, penggugat menilai Pemerintah Provinsi Riau dan pihak terkait seharusnya mengambil langkah untuk menjaga serta mengamankan aset yang dianggap berkaitan dengan kepentingan daerah dan masyarakat.
Kami berharap berharap persoalan status kepengurusan dan pengelolaan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji dapat memperoleh kepastian hukum,” ujarnya. **
Sumber: Riauterkini.com