SIAK - Implementasi kebijakan Siak Kabupaten Hijau sebagai model pembangunan daerah yang berpijak pada kelestarian alam terus mendapat perhatian dunia internasional. Pada Sabtu (20/6/2026), Bupati Siak, Afni Zulkifli, menerima audiensi sekaligus mendampingi kunjungan kerja delegasi lintas lembaga internasional dan pemerintah pusat untuk melihat langsung capaian berbagai program ekologi di Negeri Istana.
Rombongan yang hadir terdiri atas perwakilan United Nations Development Programme (UNDP), Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), Kedutaan Besar Swiss, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Pertanian. Sebelum bertemu dengan Bupati Siak, para delegasi lebih dulu menggelar diskusi teknis di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak serta meninjau kelompok tani dan koperasi masyarakat yang berhasil mengelola lahan gambut secara produktif tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan.
Pimpinan Proyek Siak Pelalawan Landscape Program (SPLP), Jimmy Widopo, menyampaikan apresiasi tinggi atas keseriusan Pemkab Siak dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, kepemimpinan Afni Zulkifli memperlihatkan konsistensi yang kuat dalam mendorong perlindungan hutan, lahan gambut, dan ekosistem mangrove sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan.
"Diharapkan kunjungan ini semakin memperkuat kemitraan antara Pemkab Siak dan para mitra internasional dalam mewujudkan pembangunan hijau yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Apalagi Bu Afni konsistensi kuat dalam mendorong perlindungan hutan, gambut, dan mangrove," ungkap Jimmy Widopo.
Di Provinsi Riau sendiri, program SPLP yang difasilitasi oleh Daemeter dan Proforest saat ini hanya bergulir di dua daerah, yakni Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Inisiatif tersebut berfokus pada perlindungan lanskap berkelanjutan melalui konservasi kawasan hutan, rehabilitasi pesisir dan mangrove, restorasi gambut, penguatan perhutanan sosial, hingga percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya agar produktivitas ekonomi warga terus meningkat selaras dengan kelestarian alam.
Menanggapi dukungan tersebut, Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan bahwa misi mewujudkan pembangunan berbasis ekologi tidak dapat dijalankan oleh pemerintah daerah secara sendiri. Diperlukan kolaborasi multipihak berkonsep pentahelix yang menyatukan peran pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal.
"Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri untuk menjaga lingkungan. Visi dan misi kami untuk mewujudkan Siak yang bermartabat dan berdaya saing berbasis ekologi membutuhkan dukungan serta kemitraan strategis dari berbagai pihak, termasuk mitra internasional," ujar Afni.
Komitmen Pemkab Siak tersebut telah diperkuat melalui payung hukum Peraturan Daerah tentang Siak Kabupaten Hijau serta pembentukan Tim Siak Hijau. Wadah koordinasi multipihak ini bertugas memfasilitasi kerja sama pembangunan hijau agar seluruh dukungan program dari mitra internasional berjalan terarah dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang masuk ke Kabupaten Siak berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah. Kolaborasi ini harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Di samping pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemkab Siak juga menaruh perhatian besar terhadap perlindungan koridor satwa liar yang masih menghuni sejumlah kawasan hutan di Siak, seperti harimau Sumatera, gajah, beruang madu, dan tapir.
"Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi potensi konflik antara satwa dan manusia sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem," kata Afni.
Rangkaian agenda kunjungan kerja tersebut turut diisi dengan peninjauan wajah Kota Siak, kawasan hijau, serta kunjungan ke Istana Siak sebagai ikon sejarah dan warisan budaya Melayu. Melalui agenda ini, bupati perempuan pertama di Negeri Istana tersebut memperkenalkan harmoni antara pelestarian lingkungan hidup, kekayaan budaya, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (INF)