Latest Posts

Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Bupati Asmar Dorong Perluasan Akses Keuangan Masyarakat Meranti

Fri, 23 Oct 2026 09:00:00 +0700

JAKARTA, BEDELAU.COM--Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Grand Ballroom Convention, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Rakornas TPAKD 2026 tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan menjadi forum koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sektor keuangan dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

Bupati Asmar hadir bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Ira Selda Fitri, S.IP., MPA.serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti, Sukri, SE

Kehadiran Bupati Asmar dalam Rakornas tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait, khususnya dalam mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat di daerah.

Bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, penguatan akses keuangan dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, pedagang, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan akses terhadap layanan dan pembiayaan formal.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.

Ia menjelaskan, perkembangan TPAKD terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.

Berdasarkan laporan tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 telah mencapai 69 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.

Capaian tersebut disebut telah melampaui target inklusi keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni 93 persen pada 2029.

“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” kata Friderica.

Sementara itu, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Menurutnya, pembentukan kelembagaan tersebut merupakan capaian penting dalam memperkuat pemerataan akses keuangan.

“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyoroti keterlibatan berbagai kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat akses keuangan. Menurutnya, keberadaan mereka menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan telah menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.

Bupati Asmar menilai penguatan akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Karena itu, hasil Rakornas TPAKD diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat program yang memberikan kemudahan akses layanan keuangan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kata dia, akan terus mendorong sinergi dengan OJK, perbankan, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya agar akses pembiayaan dan layanan keuangan dapat semakin menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

Menurutnya, perluasan akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan secara bijak, aman, dan produktif.

“Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi agar masyarakat Meranti semakin mudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Ini penting untuk mendorong usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujar Asmar.

Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Polres Meranti Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, 9,3 Kg Sabu Disita, Hampir 9 Kg Dimusnahkan

Fri, 23 Oct 2026 08:30:00 +0700

SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Peredaran narkotika jaringan internasional yang diduga berasal dari Malaysia berhasil digagalkan jajaran Polres Kepulauan Meranti. Polisi menyita 9,3 kilogram sabu dan mengamankan dua tersangka di wilayah Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari total barang bukti seberat 9.300 gram tersebut, sebanyak 8.849,81 gram atau hampir 8,9 kilogram dimusnahkan. Sementara sisanya disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Riau dan pembuktian perkara di pengadilan.

Pemusnahan barang bukti berlangsung di Aula Tantya Sudhirajati Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Raya Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., didampingi Kasat Resnarkoba AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., serta dihadiri Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., yang mewakili Bupati AKBP (Purn.) H. Asmar.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Ricky Makado, S.H., M.H., perwakilan Pengadilan Negeri Bengkalis Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Iptu Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm., dan Kepala Kantor Bea Cukai Bengkalis/Selatpanjang Enrico.

Hadir pula Perwira Penghubung Kodim 0303/Bengkalis Mayor Inf Rusli D., Danramil 02 Tebing Tinggi Kapten Arh Efri Hardin Nasution, S.Sos., Danposal Selatpanjang Lettu Laut (P) Hadi Ismanto, perwakilan LAMR Kepulauan Meranti Misdar Efendi, S.Pd., pejabat utama Polres, serta sejumlah awak media.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., mengungkapkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif terhadap dugaan penyelundupan narkotika melalui jalur perairan yang menghubungkan Malaysia dengan wilayah Indonesia.

Pengungkapan bermula dari pemantauan petugas sejak 6 Oktober 2026 terhadap pergerakan mencurigakan yang diduga berkaitan dengan pengiriman narkotika lintas negara.

Hasil penyelidikan tersebut mengantarkan petugas pada penangkapan dua tersangka berkewarganegaraan Indonesia di wilayah Kecamatan Rangsang Barat. Polisi turut mengamankan sembilan kantong berisi sabu dengan berat keseluruhan mencapai 9,3 kilogram.

"Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras anggota dalam memutus mata rantai peredaran narkotika lintas negara. Kami tidak akan berhenti pada penangkapan dua tersangka. Penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap pemasok, pengendali, serta pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut," ujar Gede Adi.

Menurut Kapolres Gede Adi, posisi geografis Kepulauan Meranti yang berada di kawasan strategis Selat Malaka menjadi tantangan tersendiri dalam mengantisipasi penyelundupan narkotika.

Apalagi, wilayah kepulauan memiliki banyak akses perairan yang berpotensi dimanfaatkan sindikat, termasuk pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus.

"Kami terus mendalami jalur masuk narkotika ini, termasuk kemungkinan pemanfaatan pelabuhan tikus. Pengawasan wilayah perairan akan semakin diperkuat melalui koordinasi dengan instansi terkait. Tidak ada ruang bagi jaringan narkoba yang mencoba menjadikan Kepulauan Meranti sebagai pintu masuk maupun jalur transit," tegasnya.

Dia juga meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir, segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penyelundupan narkotika.

"Jangan pernah tergoda imbalan sesaat yang ditawarkan jaringan narkoba. Risiko hukum yang dihadapi sangat berat. Kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga Kepulauan Meranti agar tidak menjadi tempat masuk dan beredarnya narkotika. Setiap informasi dari masyarakat sangat berarti bagi kepolisian dalam mengungkap jaringan tersebut," pungkas Gede Adi.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., menjelaskan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan telah melalui tahapan pemeriksaan sesuai prosedur hukum.

Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti tersebut dinyatakan positif mengandung metamfetamina atau sabu.

Sebelum pemusnahan, dilakukan pembacaan status barang sitaan dan penetapan pemusnahan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

Selanjutnya, tim Laboratorium Forensik Polda Riau yang diwakili Iptu Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm., melakukan pengujian terhadap barang bukti guna memastikan kandungan narkotika sebelum dimusnahkan.

Proses pemusnahan dilakukan dengan melarutkan sabu ke dalam air panas yang dicampur cairan pembersih lantai hingga barang bukti tidak dapat digunakan kembali.

Seluruh tahapan disaksikan unsur kejaksaan, laboratorium forensik, pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penanganan barang bukti.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polres Kepulauan Meranti dalam menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar.

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, Sudandri menilai pengungkapan tersebut merupakan langkah nyata aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman narkotika.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kapolres beserta seluruh jajaran serta aparat penegak hukum yang telah bekerja keras mengungkap kasus ini. Keberhasilan menggagalkan peredaran sabu dalam jumlah besar menjadi bukti keseriusan bersama dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba," ujar Sudandri.

Menurutnya, narkotika bukan hanya merusak kesehatan penggunanya, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda, ketahanan keluarga, hingga kehidupan sosial masyarakat.

Terlebih, Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang memiliki banyak akses perairan sehingga membutuhkan pengawasan lebih ketat untuk mencegah masuknya narkotika dari luar negeri.

"Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Pemerintah daerah, aparat desa, tokoh masyarakat, hingga masyarakat pesisir harus ikut berperan aktif. Jangan sampai kondisi geografis daerah kita dimanfaatkan sindikat untuk menjalankan bisnis haram yang merusak masa depan generasi penerus," tegasnya.

Sudandri memastikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung langkah kepolisian dalam memperkuat pengawasan wilayah serta meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menekan peredaran narkotika.

Buron Dua Pekan, Pria Pelaku Pencabulan Anak Ini Akhirnya Ditangkap

Wed, 21 Oct 2026 20:01:26 +0700

BEDELAU.COM --Sebuah pencarian ayah berakhir di ruang tunggu polisi. Anak perempuannya yang berusia 13 tahun ditemukan di rumah keluarga seorang pemuda. Kini, pemuda berinisial P (23) harus menjawab dugaan persetubuhan berulang terhadap anak itu di Kampar, Riau.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kampar mengamankan P pada 19 Oktober 2026. Penangkapan berlangsung sekitar pukul 13.40 WIB di sebuah rumah warga di Kecamatan Kampar. Tersangka dibawa ke markas polisi untuk menjalani proses hukum.

Kasus ini bermula pada 1 Oktober 2026. Korban pergi meninggalkan rumahnya, lalu ayahnya berusaha melacak keberadaan anak. Kekhawatiran keluarga berubah menjadi laporan resmi setelah korban ditemukan.

Pada dini hari 2 Oktober 2026, ayah korban menemukan anaknya di rumah orang tua P. Lokasi penemuan berada di Kecamatan Kampar. Korban kemudian dibawa pulang ke rumahnya di Kecamatan Rumbio Jaya.

Polisi menyebut korban mengalami dugaan persetubuhan berulang selama berada di rumah tersebut. Keterangan itu diungkap berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban. Jumlah kejadian yang disebutkan mencapai sepuluh kali.

“Dari pengakuan korban, ia sudah disetubuhi oleh pelaku sebanyak 10 kali,” ujar Kasat Reskrim Polres Kampar AKP I Gede Yoga Eka Pranata.

Orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar pada 5 Oktober 2026. Tim PPA kemudian membuka penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas juga mengumpulkan barang bukti untuk memperkuat berkas perkara.

Penyelidikan berlangsung hingga polisi menemukan jejak keberadaan P. Tim yang dipimpin Kanit PPA Aipda Syamsul Bahri melakukan pencarian di Kecamatan Kampar. Tersangka akhirnya diamankan tanpa perlawanan.

“Pelaku kemudian dibawa ke Polres Kampar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” jelas AKP I Gede Yoga.

Polisi menetapkan dua pasal terhadap P. Dugaan pertama terkait Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dugaan kedua merujuk Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kasus ini kembali menegaskan pentingnya perlindungan anak di lingkungan keluarga. Polisi berharap proses hukum memberikan kepastian bagi korban dan keluarganya. Masyarakat juga diingatkan untuk segera melaporkan setiap indikasi kekerasan terhadap anak.

Sumber: SM News.com

Bisnis Gelap Solar Subsidi di Siak yang Dibongkar Polda Riau, 2 Orang Ditahan

Wed, 21 Oct 2026 19:59:37 +0700

BEDELAU.COM --Praktik dugaan perdagangan ilegal bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar terbongkar di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau. Polisi mengungkap modus pembelian solar subsidi dengan harga rendah, penimbunan di gudang, hingga penjualan kembali dengan harga lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan.

Dalam operasi ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menyita 6.500 liter Bio Solar bersubsidi dari lokasi penampungan ilegal di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Kilometer 28, Desa Kandis. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing FG (24) dan SG (27). Keduanya telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Wahyu menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas truk mencurigakan di kawasan Kandis pada Minggu (18/10/2026). Informasi tersebut ditindaklanjuti Tim Subdirektorat IV Ditreskrimsus Polda Riau melalui penyelidikan di lokasi.

"Dari hasil penyelidikan, kami menemukan adanya aktivitas penyimpanan dan perdagangan Bio Solar bersubsidi yang diduga tidak dilengkapi dokumen sesuai ketentuan. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan," kata Ade, Rabu (21/10/2026).

Modus Operandi: Solar Dibeli Murah, Ditampung, Dijual Mahal

Penyidik menemukan pola penyelewengan BBM subsidi melalui pengumpulan solar dalam jumlah besar sebelum dipasarkan kembali. Solar bersubsidi yang diperoleh dengan harga lebih rendah dikumpulkan menggunakan kendaraan pengangkut, kemudian dipindahkan ke tempat penyimpanan.

Di gudang tersebut, pelaku menggunakan wadah penampungan berupa baby tank berkapasitas 1.000 liter. Solar yang terkumpul diduga diperdagangkan kembali dengan harga lebih tinggi daripada harga pembelian.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengidentifikasi pembagian peran kedua tersangka. FG (24) diduga berperan sebagai pemilik gudang penyimpanan BBM, sedangkan SG (27) merupakan pemilik kendaraan yang digunakan untuk melangsir solar bersubsidi.

"FG berperan sebagai pemilik gudang penyimpanan BBM, sementara SG merupakan pemilik kendaraan yang digunakan untuk melangsir solar bersubsidi," ungkap Ade.

Pola tersebut memungkinkan solar yang seharusnya disalurkan melalui mekanisme subsidi dialihkan menjadi komoditas perdagangan di luar peruntukannya. Namun, polisi belum memerinci asal SPBU pemasok, harga pembelian dan penjualan per liter, identitas pembeli akhir, maupun nilai keuntungan yang diduga diperoleh kedua tersangka.

Polisi Sita 12 Baby Tank dan Puluhan Jeriken

Penggerebekan gudang di Kandis mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas penyimpanan dan perdagangan Bio Solar. Petugas menyita 12 unit baby tank berkapasitas masing-masing 1.000 liter. Lima tangki ditemukan berisi solar, sedangkan tujuh lainnya kosong.

Polisi juga mengamankan 60 jeriken, terdiri atas 55 jeriken berisi solar dan lima jeriken kosong. Barang bukti lainnya meliputi tujuh selang, satu mesin Robin, satu timbangan, satu ember, serta satu unit mobil Mitsubishi bernomor polisi BL 8750 NB. Keseluruhan BBM bersubsidi yang diamankan mencapai sekitar 6.500 liter.

Atas dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi, penyidik menjerat FG dan SG menggunakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, juncto Pasal 20 huruf c dan d KUHP.

Kedua tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Ade menegaskan penindakan dilakukan untuk mencegah penyimpangan distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diterima konsumen sesuai ketentuan pemerintah. Polda Riau juga meminta masyarakat melaporkan aktivitas pengumpulan, pengangkutan, atau perdagangan BBM subsidi yang diduga melanggar aturan.

Sumber: SM News.com

Usai Didemo, Pemprov Riau akan Pertemukan Mahasiswa Unilak dan UIR dengan Plt Gubri

Wed, 21 Oct 2026 19:55:33 +0700

BEDELAU.COM --Pemprov Riau berencana mempertemukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau dengan mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) serta Universitas Islam Riau (UIR) yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi pada Selasa kemarin tersebut telah mendapat jawaban dari Pemprov Riau.

"Mahasiswa masih menginginkan pertemuan langsung dengan Plt Gubernur Riau," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi di Kantor Gubernur Riau, Rabu (21/10/2026).

Pada aksi demonstrasi kemarin, ia menerima mahasiswa karena Plt Gubernur Riau sedang menjalankan agenda lain. Dalam pertemuan itu, Pemprov Riau juga berkomitmen memfasilitasi pertemuan lanjutan sesuai permintaan mahasiswa.

“Intinya, aspirasi yang disampaikan kemarin sudah kami jawab. Namun, mereka ingin bertemu langsung dengan Gubernur. Karena Pak Gubernur ada tugas lain, saya selaku Sekda menerima mereka,” ujar Syahrial Abdi.

Mahasiswa meminta agar jadwal pertemuan lanjutan disampaikan secara tertulis melalui rektor masing-masing perguruan tinggi. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Pemprov Riau akan menyurati Rektor Unilak dan Rektor UIR untuk membahas rencana pertemuan. Pertemuan tersebut diupayakan dapat terlaksana pekan depan, kemungkinan pada 28 Oktober nanti.

“Kami akan bersurat kepada rektor sesuai permintaan adik-adik mahasiswa. Nanti tentu akan dipertimbangkan juga bagaimana dari kedua rektor. Intinya, Gubernur siap bertemu, kemungkinan pekan depan,” ungkap Syahrial Abdi.

Sumber: cakaplah.com

BMKG Buka Suara Soal Bau Menyengat di Pekanbaru

Wed, 21 Oct 2026 19:53:16 +0700

BEDELAU.COM --Bau menyengat menyerupai bahan kimia yang dikeluhkan warga di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru sejak Selasa (20/10/2026) malam belum diketahui penyebabnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan perlu kajian lebih lanjut untuk memastikan sumber bau tersebut.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru, Anggun R, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah aroma yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Riau atau berasal dari sumber lain.

"Terkait keluhan bau seperti bahan kimia yang dirasakan masyarakat di Pekanbaru, kami BMKG belum dapat memastikan sumber maupun penyebab bau tersebut," kata Anggun, Rabu (21/10/2026).

Ia menjelaskan, saat ini wilayah Riau masih diselimuti kabut asap. Namun, kondisi tersebut belum bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa bau menyengat yang dikeluhkan warga berasal dari asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Namun, untuk memastikan apakah bau tersebut berkaitan dengan kabut asap atau berasal dari sumber lain, diperlukan pemeriksaan dan kajian lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, warga melaporkan bau menyengat menyerupai gas, amonia, hingga cairan kimia di sejumlah kawasan Pekanbaru. Keluhan itu muncul sejak sekitar pukul 21.00 WIB pada Selasa malam.

Bau tersebut dilaporkan tercium di Jalan HR Soebrantas, Cipta Karya, Garuda Sakti, Arengka, Simpang Tiga, Tuanku Tambusai, Harapan Raya, hingga Kecamatan Sukajadi dan Rumbai. Sejumlah warga bahkan mengaku aroma tajam itu tercium sampai ke dalam rumah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sebelumnya menyatakan akan menelusuri sumber bau tersebut. Pemeriksaan akan dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan sumber, termasuk aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan bau atau pencemaran lingkungan.

Hingga kini, sumber dan penyebab bau menyengat tersebut masih belum dipastikan. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah keluhan warga berkaitan dengan kondisi kabut asap atau faktor lain.

Sumber: Riauaktual.com

DLHK Cek PLTU Hingga Wilayah Perbatasan, Sumber Aroma Gas di Pekanbaru Masih Misterius

Wed, 21 Oct 2026 19:49:05 +0700

BEDELAU.COM --Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, telah mengecek sejumlah lokasi untuk menelusuri sumber aroma gas yang dikeluhkan warga melalui media sosial pada Selasa (20/10/2026) malam.

Pengecekan dilakukan hingga Rabu (21/10/2026) petang, mulai dari sejumlah badan usaha hingga wilayah perbatasan yang dinilai berkaitan dengan keluhan masyarakat.

Namun, dari hasil pemeriksaan sementara, DLHK belum menemukan kebocoran gas maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk mencari tahu asal aroma yang dikeluhkan warga tersebut.

Sejumlah badan usaha yang telah diperiksa di antaranya PLTU Tenayan Raya, Medco PLTGU Tenayan Raya, dan EMP Teluk Lembu. DLHK juga berkoordinasi dengan masyarakat serta perusahaan di wilayah Perawang untuk menelusuri kemungkinan sumber aroma tersebut.

"Hasilnya tidak ada ditemukan kebocoran gas dan kebocoran IPAL," kata Reza, Rabu (21/10/2026) malam.

Selain mengecek sejumlah badan usaha, DLHK Pekanbaru juga mendatangi wilayah perbatasan yang dilaporkan warga. Koordinasi dilakukan dengan Kepala DLHK Kabupaten Kampar untuk memastikan ada atau tidaknya laporan serupa di wilayah tersebut.

Reza menyebutkan, dari hasil koordinasi itu, belum ada laporan mengenai munculnya aroma gas atau limbah. Kondisi di wilayah Kerinci juga dilaporkan normal dan tidak ditemukan kebocoran.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kepala DLHK Kampar, tak ada laporan tentang munculnya aroma gas atau limbah. Begitu juga dengan di wilayah Kerinci, tak ada kebocoran, artinya normal seperti biasa," terang Reza.

Meski telah mengecek sejumlah lokasi, DLHK masih belum mengetahui secara pasti sumber aroma yang dikeluhkan warga. Reza pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan segera menyampaikan laporan apabila kembali mencium aroma serupa.

Warga dapat melaporkan kejadian tersebut melalui kanal Tim Reaksi Cepat (TRC) 112 atau media sosial resmi DLHK Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti.

"Kalau masih ada warga yang mencium aroma yang diakibatkan kebocoran gas atau IPAL, silakan lapor ke TRC 112 atau medsos kami," pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fendriyanto, belum ada laporan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat aroma yang dikeluhkan tersebut.

Sumber: Riauaktual.com

Bayi Ditemukan di Teras Rumah Pekanbaru, Polisi: Keluarga Diminta Datangi Dinsos

Tue, 20 Oct 2026 19:10:04 +0700

BEDELAU.COM --Polsek Bina Widya mengimbau jika ada orang tua atau keluarga dari bayi laki-laki yang usianya diperkirakan baru berumur 40 hari bisa datang ke Dinas Sosial (Dinsos) Pekanbaru.

Awalnya, bayi laki-laki tersebut ditemukan di teras rumah warga Jalan Anggrek, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau, 01 September 2026 sekitar pukul 00.30 WIB.

Warga yang dibuat heboh dengan penemuan bayi tersebut, melaporkan kejadian itu ke Polsek Bina Widya untuk tindakan lebih lanjut.

Setelah personel Polsek Bina Widya tiba ke lokasi, lalu membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau untuk mendapatkan perawatan intensif.

Kanit Reskrim Polsek Bina Widya, Iptu Martin Luther Munthe mengatakan, saat ini bayi laki-laki tersebut sudah diserahkan ke Dinsos Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan di Sentra Abiseka Pekanbaru Jalan Sekolah Rumbai.

"Di sana bayi tersebut mendapatkan perawatan sampai seluruh prosedur penetapan bayi terlantar dari Pengadilan Negeri Pekanbaru selesai dan bayi tersebut mendapatkan orang tua asuh," jelas Martin di ruang kerjanya, Selasa (20/10/2026).

Martin pun mengimbau, bagi orang tua atau keluarga bayi tersebut, bisa mendatangi Dinsos Pekanbaru untuk bisa kembali bersama-sama.

"Kita pun telah berupaya dalam melakukan penyelidikan siapa orang tua bayi tersebut," ungkap Martin

Sebelum diserahkan ke Sentra Abiseka Pekanbaru, bayi tersebut diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Pekanbaru pada 13 Oktober 2026 sekitar pukul 15.30 wib di RS Bhayangkara Polda Riau.

Sementara itu, Kepala Dinsos Pekanbaru, Junaedy menyebut, penyerahan kepada Sentra Abiseka menjadi bagian dari upaya memastikan bayi mendapatkan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan serta hak-haknya sebagai anak.

Selain itu, Dinsos juga melakukan upaya pencarian Calon Orang Tua Asuh (COTA). Proses tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Melalui koordinasi dengan lembaga terkait, kami berupaya memastikan bayi tersebut memperoleh pengasuhan, perlindungan, serta pemenuhan hak-haknya hingga ada keputusan lebih lanjut dari pihak berwenang," pungkasnya.

Sumber: Riauaktual.com

Demo di Kantor Gubernur Riau, Mahasiswa Unilak Sampaikan Kritik Lewat Puisi

Tue, 20 Oct 2026 19:04:14 +0700

BEDELAU.COM --Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lancang Kuning (Unilak) di depan Kantor Gubernur Riau, Selasa (20/10/2026), diwarnai pembacaan puisi yang sarat kritik dan harapan terhadap perubahan.

Puisi berjudul Wahai Pemuda Mana Telurmu? karya Sutardji Calzoum Bachri dibacakan Elsa Dewiyanti, Bendahara BEM Unilak, sebagai bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa.

Salah satu bait yang dibacakan berbunyi, "Apa gunanya merdeka, kalau tak bertelur. Apa gunanya bebas, kalau tak menetas?"

Penggalan puisi tersebut mengajak pendengar merenungkan arti kemerdekaan dan kebebasan, serta pentingnya mewujudkan keduanya melalui tindakan nyata.

Seruan kepada generasi muda juga muncul dalam bait, "Wahai para pemuda, wahai garuda, menetaslah, lahirkan lagi bapak bagi bangsa ini!"

Pesan itu menggambarkan harapan agar generasi muda tidak berhenti menyampaikan kritik, tetapi turut melahirkan gagasan dan perubahan bagi bangsa.

Pembacaan puisi berlangsung di tengah aksi mahasiswa yang menyoroti sejumlah persoalan di Provinsi Riau, termasuk kejelasan program beasiswa dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada lingkungan serta kualitas udara.

Melalui orasi dan pembacaan puisi, mahasiswa menyampaikan kritik sekaligus mendesak pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka angkat.

Mahasiswa berharap aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai tuntutan dalam demonstrasi, tetapi ditindaklanjuti pemerintah melalui langkah konkret.

Sumber: Riauaktual.com

Kera Diduga Picu Blackout Batam-Bintan, Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka

Tue, 20 Oct 2026 19:00:07 +0700

BEDELAU.COM --Seekor kera yang masuk ke area gardu induk diduga menjadi pemicu pemadaman listrik besar-besaran (blackout) di Pulau Batam dan Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), pada Senin (12/10/2026). Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan lima tersangka terkait dugaan kelalaian pengamanan fasilitas kelistrikan tersebut.

Empat tersangka berasal dari PLN Batam, masing-masing berinisial RB, ZR, DA, dan AWD. Satu tersangka lainnya merupakan pihak kontraktor berinisial AEP.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni mengungkapkan gangguan kelistrikan bermula ketika seekor kera berhasil memasuki area Trafo 1 Gardu Induk (GI) Sei Harapan.

Hewan liar tersebut diduga memicu hubungan arus pendek atau korsleting pada instalasi bertegangan tinggi. Gangguan semakin meluas akibat sistem proteksi kelistrikan yang tidak bekerja maksimal.

"Empat tersangka dari pihak PLN diduga tidak menjalankan tugas untuk memastikan keamanan area gardu induk sehingga hewan liar dapat masuk ke lokasi yang memiliki peralatan bertegangan tinggi," kata Irhamni, dikutip dari Antara, Selasa (20/10/2026).

Penyidikan Bareskrim menemukan dugaan kelemahan pengamanan pada fasilitas Gardu Induk Sei Harapan. Pagar pengaman yang dirancang untuk mencegah masuknya satwa liar diketahui tidak dialiri listrik ketika gangguan terjadi. Kondisi tersebut diduga memungkinkan kera melompati pagar hingga memasuki area instalasi kelistrikan.

"Pada saat kejadian, pagar yang harusnya dialiri listrik itu dalam keadaan mati. Maka dapat dilompati dan hewan dapat masuk ke dalam kawasan gardu," ujar Irhamni.

Penyidik menduga tersangka AEP dari pihak kontraktor bertanggung jawab terhadap pengamanan pagar tersebut. Empat tersangka dari PLN Batam diduga tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pengamanan area gardu induk sesuai tanggung jawab masing-masing.

Bareskrim telah memeriksa 25 saksi. Penyidik turut melibatkan ahli pidana dan tim laboratorium forensik untuk menelusuri penyebab gangguan, kondisi peralatan, serta dugaan tanggung jawab pidana para tersangka.

Rambut Kera Ditemukan pada Peralatan Trafo

Pemeriksaan forensik menemukan petunjuk fisik yang menghubungkan keberadaan kera dengan gangguan pada Trafo 1 Gardu Induk Sei Harapan.

Kasubdit Lakabakar Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri Kompol Henry Siahaan menjelaskan tim memeriksa sejumlah komponen kelistrikan, meliputi lempengan busbar, potongan konduktor, perangkat tripping lockout, dan pipa Buchholz. Hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan serta bekas terbakar pada bagian atas Trafo 1.

Tim forensik menemukan sampel rambut pada barang bukti pipa Buchholz. Sampel tersebut dinyatakan cocok dengan rambut kera yang ditemukan mati di lokasi kejadian.

"Ditemukan kera yang sudah mati dan diduga menyebabkan short circuit di Trafo 1 GI Sei Harapan. Saat pemeriksaan barang bukti pipa Buchholz, terdapat sampel rambut, dan ditemukan kecocokan antara sampel dan rambut kera," kata Henry.

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik menghubungkan masuknya satwa liar dengan gangguan kelistrikan. Kera tersebut diduga memicu korsleting pada instalasi yang berkaitan dengan sisi tegangan 150 kilovolt (kV) dan 20 kV.

Pemeriksaan Bareskrim turut menemukan persoalan pada perangkat tripping lockout. Perangkat tersebut merupakan bagian dari sistem proteksi yang berfungsi membantu mengisolasi gangguan kelistrikan agar tidak meluas ke jaringan lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan perangkat tersebut tidak bekerja secara maksimal ketika gangguan terjadi. Korsleting pada Trafo 1 kemudian berkembang menjadi gangguan sistem yang menyebabkan sejumlah pembangkit terlepas dari jaringan kelistrikan. Kondisi itu memicu pemadaman meluas di Batam dan Bintan.

Bareskrim memperkirakan kerugian negara akibat perkara gangguan kelistrikan tersebut mencapai Rp57,3 miliar.

Penyidik menjerat para tersangka menggunakan ketentuan pidana, termasuk Pasal 319 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Sumber: SM News.com

Kasat Lantas dan Kasat Reskrim Polres Bengkalis Dimutasi

Mon, 19 Oct 2026 17:00:46 +0700

BEDELAU.COM --Polres Bengkalis melakukan penyegaran organisasi melalui serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas), Senin (19/10/26) pagi.

Sertijab berlangsung di Mapolres Bengkalis, Jalan Pertanian, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dipimpin langsung Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto.

Dalam pergantian jabatan tersebut, AKP Yohn Mabel yang sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkalis, mendapat penugasan baru sebagai Kasat Reskrim Polres Indragiri Hulu, Polda Riau.

Digantikan AKP Arthur Joshua Toreh, sebelumnya menjabat sebagai PS. Kanit 4 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau.

Pergantian juga terjadi di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) AKP Shandra Amalia yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polres Bengkalis, mendapat penugasan baru sebagai Paur Si SIM Subdit Regident Ditlantas Polda Riau.

Jabatan Kasat Lantas Polres Bengkalis selanjutnya dipercayakan kepada AKP Erwan Marchdonida yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polres Dumai, Polda Riau.

Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto mengatakan, pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk penyegaran organisasi, pembinaan karier personel, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

Diharapkan kinerja satuan reserse kriminal dan lalu lintas Polres Bengkalis semakin optimal dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di bidang reserse kriminal, peningkatan profesionalisme dalam penanganan perkara menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

Sementara itu, di bidang lalu lintas, peningkatan keselamatan berkendara, pelayanan yang humanis, serta terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menjadi perhatian utama.

"Kita berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga Kamtibmas, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis," harap Kapolres.*** Rls

Ironi Riau, Raja Migas dan Sawit Indonesia yang Kehilangan Momentum Emas

Mon, 19 Oct 2026 16:59:00 +0700

BEDELAU.COM --Lebih dari seperempat abad setelah Reformasi 1998, Provinsi Riau kini mengalami ironi ekonomi. Daerah yang pernah menjadi pusat produksi minyak bumi nasional, menikmati penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas dalam jumlah besar, serta menguasai salah satu basis industri kelapa sawit terbesar di Indonesia, saat ini justru sedang menghadapi penyempitan ruang fiskal yang membatasi kemampuan pembangunan.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan anggaran selama era kejayaan minyak bumi dan kehutanan. Seberapa besar penerimaan sumber daya alam berhasil dikonversi menjadi infrastruktur produktif, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, dan kemandirian ekonomi daerah.

Pertanyaan itu menjadi relevan ketika pemerintah daerah di Riau menghadapi tekanan transfer pusat pada 2026, sementara kebutuhan pembiayaan infrastruktur, pelayanan publik, dan kewajiban belanja pemerintahan terus meningkat.

Persoalannya bukan semata penurunan DBH migas. Riau menghadapi perubahan struktur ekonomi yang belum sepenuhnya diikuti perubahan struktur pendapatan pemerintah daerah. Produksi minyak bumi yang secara historis menjadi sumber kekuatan fiskal mengalami tekanan, sedangkan industri perkebunan dan pengolahan sawit belum menghasilkan penerimaan daerah dalam proporsi yang sebanding dengan skala kegiatan ekonominya.

Otonomi Daerah dan Periode Kemakmuran Fiskal

Pemberlakuan otonomi daerah pada 2001 mengubah secara fundamental hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah penghasil sumber daya alam. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, daerah memperoleh kewenangan pemerintahan dan akses lebih besar terhadap pembagian penerimaan negara.

Riau termasuk wilayah yang memperoleh keuntungan besar dari perubahan tersebut. Keberadaan lapangan minyak Duri, Minas, dan sejumlah wilayah produksi lain menjadikan sektor migas sebagai salah satu sumber utama penerimaan DBH. Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Rokan Hilir memperoleh manfaat fiskal dari kegiatan produksi migas melalui mekanisme pembagian penerimaan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Namun, besarnya DBH tidak selalu identik dengan kemampuan fiskal permanen. Penerimaan migas ditentukan oleh volume lifting, harga minyak, kurs, penerimaan negara, serta ketentuan pembagian hasil. Ketika produksi menurun atau harga minyak melemah, kapasitas pendanaan daerah ikut terpengaruh.

Data Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) menunjukkan lifting minyak bumi Riau sepanjang 2016-2020 atau mencapai sekitar 417,14 juta barel, dengan rata-rata 83,43 juta barel per tahun. ADPMET mencatat tren penurunan lifting minyak pada periode tersebut. Namun, penerimaan DBH migas justru berfluktuasi, bukan menurun secara konsisten setiap tahun.

Penurunan produksi mencerminkan persoalan struktural industri migas, sedangkan perubahan DBH tahunan juga dipengaruhi harga komoditas, perhitungan penerimaan negara, dan mekanisme penyaluran anggaran oleh pemerintah pusat.

Bengkalis, Siak dan Rokan Hilir: Ketergantungan Daerah Penghasil

Kabupaten Bengkalis memperlihatkan perubahan kemampuan anggaran secara mencolok. APBD daerah tersebut pernah mencapai sekitar Rp5,37 triliun pada perubahan anggaran 2015, kemudian turun menjadi sekitar Rp2,89 triliun pada 2026.

Perbandingan nominal tersebut menunjukkan penyusutan sekitar 46 persen. Meski demikian, angka itu merupakan perbandingan dua tahun anggaran, bukan bukti penurunan terus-menerus setiap tahun.

Bengkalis menghadapi tantangan geografis karena wilayah administrasinya mencakup kawasan daratan dan kepulauan. Pembangunan jalan, jembatan, transportasi penyeberangan, serta jaringan pelayanan publik memerlukan biaya yang tidak kecil.

Sementara itu, Siak memiliki basis ekonomi migas, perkebunan, dan industri pengolahan. Rokan Hilir mengandalkan kombinasi kegiatan migas, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Ketiga wilayah tersebut mempunyai kesempatan menggunakan penerimaan migas untuk memperkuat sumber ekonomi alternatif.

Namun, keberhasilan transformasi tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan APBD. Indikator yang lebih relevan mencakup struktur PDRB nonmigas, penyerapan tenaga kerja, pendapatan rumah tangga, kemiskinan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan PAD membiayai kebutuhan daerah.

Ketergantungan terhadap transfer pusat menjadi persoalan ketika belanja tetap meningkat, sedangkan penerimaan yang berasal dari kegiatan ekonomi lokal belum mampu menggantikan penurunan penerimaan sumber daya alam.

Penurunan DBH: Persoalan Produksi, Harga dan Kebijakan Fiskal

Penurunan penerimaan daerah tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur produksi migas nasional. Lapangan minyak tua menghadapi penurunan tekanan reservoir, peningkatan kebutuhan teknologi pemulihan minyak, dan biaya produksi yang semakin kompleks.

Dalam konteks Blok Rokan, pengelolaan wilayah kerja beralih dari PT Chevron Pacific Indonesia kepada PT Pertamina Hulu Rokan pada Agustus 2021. Peralihan operator seyogianya merupakan perubahan penting dalam sejarah industri migas Riau, tetapi tidak menghapus persoalan penurunan alamiah produksi lapangan-lapangan yang telah beroperasi puluhan tahun.

Dari sisi fiskal, mekanisme DBH juga mengalami perubahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penerimaan DBH migas dipengaruhi alokasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, realisasi penerimaan negara, serta mekanisme penyaluran dan penyelesaian kurang bayar.

Data SIKD memperlihatkan DBH seluruh jenis yang diterima Pemerintah Provinsi Riau pada 2024 sebesar Rp1,268 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi Rp2,790 triliun pada 2011. Penurunan nominal antara kedua titik pengamatan mencapai sekitar 54,5 persen. Namun, kedua angka mencakup DBH pajak dan sumber daya alam, bukan DBH migas secara eksklusif.

Untuk seluruh pemerintah daerah se-Riau, realisasi DBH 2025 mencapai Rp8,047 triliun dari pagu Rp8,526 triliun. Cakupannya meliputi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sehingga tidak dapat dibandingkan langsung dengan angka Pemerintah Provinsi Riau saja.

Kehutanan dan Kekayaan yang Tidak Sebanding Masuk ke Kas Daerah

Selain minyak bumi, kehutanan pernah menjadi penopang penting kegiatan ekonomi Riau melalui industri kayu, pulp, dan kertas. Namun, nilai produksi industri kehutanan tidak identik dengan penerimaan fiskal pemerintah daerah.

Sebagian manfaat ekonomi tercatat sebagai nilai tambah industri, upah pekerja, keuntungan perusahaan, dan penerimaan perpajakan nasional. Pemerintah daerah menerima bagian tertentu melalui skema DBH sesuai aturan yang berlaku. Struktur tersebut membatasi kemampuan pemerintah daerah menangkap seluruh nilai ekonomi sumber daya alam yang dieksploitasi di wilayahnya.

Industri kehutanan juga memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan ruang, kebutuhan infrastruktur, serta biaya pemulihan lingkungan. Pengukuran manfaat ekonomi bersih karena itu membutuhkan data yang lebih luas daripada penerimaan DBH, termasuk perubahan tutupan lahan, kerusakan ekosistem, biaya kebakaran hutan dan lahan, serta kontribusi industri terhadap lapangan kerja.

Riau Raja Sawit, Dumai Gerbang Ekspor

Perubahan struktur ekonomi Riau terlihat dari semakin besarnya peran perkebunan dan industri pengolahan. Publikasi DJPb Riau pada awal 2026 mencatat struktur ekonomi triwulan IV tahun 2025 didominasi industri pengolahan sebesar 30,45 persen, pertanian 27,96 persen, dan pertambangan 15,03 persen. Komposisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi Riau tidak lagi didominasi sektor pertambangan sebagaimana pada masa kejayaan minyak bumi.

Riau merupakan salah satu sentra produksi kelapa sawit terbesar Indonesia. Data luas areal dan produksi menurut status pengusahaan tersedia dalam publikasi Statistik Kelapa Sawit Provinsi Riau 2024 yang diterbitkan BPS pada Februari 2026.

Besarnya kegiatan perkebunan berhubungan erat dengan peran Dumai sebagai pusat pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman minyak sawit. Data Kementerian Perdagangan mencatat ekspor nonmigas melalui Pelabuhan Dumai pada 2025 mencapai US$15,239 miliar, meningkat 31,8 persen dibandingkan 2024 yang sebesar US$11,563 miliar.

Nilai tersebut setara sekitar 5,65 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia pada 2025. Dumai menempati posisi penting dalam jaringan pelabuhan ekspor nasional. Meski demikian, angka tersebut mencakup seluruh komoditas nonmigas. Penetapan Dumai sebagai pelabuhan CPO terbesar menurut tonase harus menggunakan data ekspor khusus minyak sawit, bukan total nilai ekspor nonmigas.

Di sinilah muncul persoalan distribusi manfaat fiskal. Tingginya nilai ekspor tidak otomatis meningkatkan PAD dalam jumlah sebanding. Penerimaan bea keluar dan pungutan ekspor mengikuti kewenangan pemerintah pusat. Pajak perusahaan juga tidak seluruhnya menjadi penerimaan daerah tempat kegiatan produksi berlangsung.

Pemerintah pusat telah menerapkan DBH perkebunan sawit, tetapi realisasinya untuk seluruh pemerintah daerah se-Riau pada 2025 tercatat Rp155,11 miliar. Jumlah tersebut hanya sekitar 1,93 persen dari keseluruhan DBH yang diterima pemerintah daerah se-Riau pada tahun yang sama.

Persentase tersebut menggambarkan masih terbatasnya peran DBH sawit dalam struktur transfer fiskal Riau, meskipun sawit menjadi salah satu penopang utama kegiatan ekonomi provinsi.

Infrastruktur dan Kesejahteraan: Menguji Hasil Belanja Publik

Ukuran keberhasilan penggunaan APBD tidak cukup dilihat dari nilai anggaran atau banyaknya proyek. Kualitas jalan penghubung antarkabupaten, akses transportasi wilayah pesisir, jaringan pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan produktivitas ekonomi perdesaan merupakan indikator yang lebih dekat dengan manfaat pembangunan.

Namun, untuk menetapkan besarnya kegagalan pembangunan infrastruktur selama 2001-2026, diperlukan seri data kondisi jalan menurut kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembagian kewenangan tersebut penting karena tidak seluruh jalan rusak di Riau menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau.

Dari sisi kesejahteraan, BPS mencatat tingkat kemiskinan Riau pada Maret 2026 sebesar 6,19 persen, lebih rendah daripada angka nasional 8,07 persen. Meski tingkat kemiskinan provinsi menurun dibandingkan September 2025, kemiskinan perdesaan justru meningkat.

Data tersebut memperlihatkan capaian pengurangan kemiskinan tidak merata antarkawasan. Karena itu, penggunaan istilah kegagalan total pembangunan Riau tidak didukung seluruh indikator statistik. Evaluasi yang lebih akurat harus memisahkan kemajuan yang telah dicapai dengan persoalan pemerataan dan kualitas investasi yang belum terselesaikan.

Tekanan fiskal Riau tidak hanya muncul pada 2026. Bank Indonesia mencatat anggaran pendapatan Pemerintah Provinsi Riau turun dari Rp11,116 triliun pada 2024 menjadi Rp9,305 triliun pada 2025. Penurunan sekitar 16,3 persen tersebut terutama dipengaruhi penyusutan target PAD. Anggaran belanja modal juga turun 39 persen menjadi Rp1,492 triliun pada 2025.

Data ini memperlihatkan penyempitan ruang pembangunan telah berlangsung sebelum tekanan transfer pusat 2026. Sementara itu, DJPb Riau mencatat realisasi pendapatan seluruh pemerintah daerah di Riau hingga Juni 2026 mencapai Rp12,18 triliun atau 37,41 persen dari target tahunan. Realisasi belanja baru Rp10,54 triliun atau 31,32 persen dari pagu. Pendapatan tumbuh 2,95 persen secara tahunan, sedangkan belanja mengalami kontraksi 2,56 persen.

Khusus Pemerintah Provinsi Riau, realisasi belanja modal baru Rp403,96 miliar atau 12,25 persen dari pagu Rp3,299 triliun, turun 29,38 persen dibandingkan periode pembanding tahun sebelumnya.

Angka tersebut menunjukkan tekanan APBD tidak dapat dijelaskan hanya melalui pemotongan transfer pusat. Kinerja pendapatan, penetapan prioritas, kesiapan proyek, dan kecepatan pelaksanaan belanja juga menentukan kemampuan pembangunan.

Penundaan belanja modal berpotensi memperlambat perbaikan infrastruktur dan pembayaran kegiatan pembangunan. Namun, dampak terhadap kontraktor, tenaga kerja, serta pelayanan publik perlu dibuktikan melalui data kontrak dan realisasi pembayaran.

Politik Anggaran: Siapa Bertanggung Jawab atas Momentum yang Hilang?

Pertanggungjawaban penggunaan APBD pada masa kejayaan migas melekat pada penyelenggara pemerintahan di setiap periode anggaran.

Kepala daerah memiliki kewenangan mengajukan kebijakan dan mengelola APBD. DPRD menjalankan fungsi anggaran serta pengawasan. Organisasi perangkat daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya.

Karena itu, penelusuran efektivitas belanja Riau sejak awal otonomi daerah perlu mencakup dokumen RPJMD, APBD, perubahan APBD, laporan realisasi, hasil pemeriksaan BPK, serta capaian pembangunan masing-masing periode pemerintahan.

Pemeriksaan juga perlu membedakan keputusan politik yang tidak efektif, kelemahan administrasi, dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Besarnya APBD yang pernah dikelola tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi. Sebaliknya, realisasi anggaran yang tinggi juga tidak membuktikan seluruh program berhasil meningkatkan kesejahteraan.

Pertanggungjawaban kebijakan dapat diuji melalui kesesuaian antara janji pembangunan, prioritas anggaran, pelaksanaan proyek, dan hasil yang terukur.

Penyusutan ruang fiskal mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan strategi pembangunan dengan kemampuan penerimaan yang lebih realistis. Perbaikan tata kelola pendapatan perlu mencakup pemutakhiran basis pajak daerah, pengawasan kebocoran penerimaan, dan evaluasi kontribusi badan usaha milik daerah.

Dari sisi pengeluaran, pemerintah daerah dapat memprioritaskan penyelesaian infrastruktur produktif, pemeliharaan aset, dan pelayanan dasar dibandingkan kegiatan yang manfaat ekonominya belum terukur.

Pengembangan industri hilir sawit memerlukan dukungan infrastruktur logistik, pasokan energi, tenaga kerja terampil, dan kepastian investasi. Namun, peningkatan kegiatan industri tidak otomatis menaikkan PAD tanpa instrumen penerimaan daerah yang sesuai hukum.

Pemerintah daerah juga perlu mengukur perkembangan PDRB nonmigas, jumlah pekerjaan formal, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan penerimaan daerah dari sektor ekonomi baru.

Kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama terkait pembagian penerimaan sumber daya alam, pengembangan pelabuhan, dan pembangunan infrastruktur strategis. Dengan demikian, penilaian terhadap hilangnya momentum emas Riau dapat ditempatkan pada persoalan yang terukur: seberapa efektif penerimaan migas dan kehutanan selama lebih dari dua dekade digunakan untuk membentuk aset produktif, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kerentanan APBD terhadap perubahan transfer pusat.

Sumber: SM News.com

Hasil Survei: 82,2 Persen Warga Puas dengan Kinerja Wali Kota Pekanbaru

Mon, 19 Oct 2026 16:56:37 +0700

BEDELAU.COM --Sebanyak 82,2 persen warga Pekanbaru menyatakan puas terhadap kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Sementara itu, dalam simulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2031, Agung memperoleh dukungan 57 persen responden berdasarkan survei Lembaga Survei Opini Rakyat (LSOR).

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 15,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kepemimpinan Agung–Markarius. Adapun 2,4 persen lainnya memilih tidak menjawab.

LSOR juga melakukan simulasi pilihan warga jika Pilkada Pekanbaru digelar saat ini untuk periode 2031. Dalam simulasi tersebut, Agung Nugroho memperoleh dukungan 57 persen responden.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, berada di posisi berikutnya dengan dukungan 17 persen. Sementara itu, Zulkardi yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Pekanbaru memperoleh 4 persen dukungan.

Muflihun, mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru sekaligus calon wali kota pada Pilkada periode 2025–2030, memperoleh dukungan 3 persen responden.

Sebanyak 17 persen responden memilih kandidat lain, sedangkan 2 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

Ketua LSOR, Adlin, mengatakan survei tersebut dilaksanakan pada 24 September hingga 15 Oktober 2026. Pengumpulan data melibatkan 41 mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.

"Kemudian menjadikan 410 orang warga Pekanbaru yang telah memiliki hak pilih dengan proporsi 205 laki-laki dan 205 perempuan sebagai responden untuk diwawancarai," ujar Adlin, Senin (19/10/2026).

Adlin menjelaskan, survei menggunakan metode multistage random sampling yang mencakup 15 kecamatan di Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut mencantumkan sampling error sebesar 5 persen dan margin of error sebesar 5 persen.

Sumber: SM News.com

Tiga Hari Razia, 47 Kendaraan Bertonase Besar di Pekanbaru Diamankan

Mon, 19 Oct 2026 16:54:54 +0700

BEDELAU.COM --Truk bertonase besar masih saja nekat melintas di jalanan dalam kota. Terbukti, 47 truk besar di Pekanbaru melanggar aturan terjaring dalam razia tim gabungan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Masykur Tarmizi mengatakan, razia ini dilakukan bersama Satlantas Polresta Pekanbaru, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan Dishub Provinsi Riau.

Kata Masykur, petugas menyasar pintu-pintu masuk kota untuk menertibkan kendaraan angkutan barang yang tidak mematuhi ketentuan lalu lintas dan transportasi.

"Saat ini kita fokuskan di ruas Jalan HR Soebrantas dan Sudirman. Karena di sana masih sering kita dapati truk tonase besar melintas," kata Masykur Tarmizi, Ahad (18/10/2026).

Ia menjelaskan, dari razia yang digelar selama tiga hari terakhir, petugas menemukan beragam pelanggaran pada kendaraan angkutan barang. Di antaranya pengemudi yang tidak melengkapi dokumen kendaraan.

"Kemudian kendaraan yang melebihi dimensi yang ditentukan, hingga truk bertonase besar yang melanggar rambu larangan melintasi jalan dalam kota," jelasnya.

Petugas gabungan langsung mengambil tindakan tegas berupa penilangan. Pemeriksaan juga dilakukan dengan mengukur dimensi kendaraan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

"Puluhan angkutan barang itu langsung kita tilang. Petugas di lapangan juga mengukur dimensi kendaraan, mana yang overload kita tilang," jelasnya.

Ia menegaskan, razia dan pengawasan di lapangan akan terus dilakukan secara rutin. Langkah ini bertujuan menertibkan angkutan barang yang tidak memenuhi persyaratan administrasi kendaraan, melanggar ketentuan muatan dan dimensi serta truk bertonase besar yang nekat memasuki jalanan dalam kota.

"Melalui penindakan tersebut, kami berharap kepatuhan pengemudi angkutan barang terhadap aturan semakin meningkat, sehingga kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tidak lagi bebas melintas di ruas jalan dalam kota," harapnya.

Sumber: cakaplah.com

Diduga Pemangsa Manusia, Harimau Sumatera Ditangkap di Pelalawan

Mon, 19 Oct 2026 16:52:30 +0700

BEDELAU.COM --Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menitipkan sementara seekor Harimau Sumatera yang ditangkap di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, ke Lembaga Konservasi Kasang Kulim.

Harimau tersebut diduga merupakan individu man eater atau pemangsa manusia. Namun, untuk memastikannya masih menunggu hasil pengujian sampel DNA di laboratorium Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kepala Bidang Teknis BBKSDA Riau, Ujang Holisudin, mengatakan harimau tersebut masuk ke kandang jebak (box trap) pada 8 September 2026.

Penangkapan dilakukan setelah hasil pemantauan kamera jebak menunjukkan satwa itu masih berkeliaran di sekitar lokasi interaksi negatif antara manusia dan harimau pada Juli 2026.

“Berdasarkan hasil pemantauan kamera jebak, teridentifikasi bahwa harimau tersebut masih berkeliaran di sekitar lokasi kejadian,” kata Ujang dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, pemasangan kandang jebak dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menyelamatkan individu harimau tersebut.

Setelah tertangkap, BBKSDA Riau melakukan identifikasi awal dan menduga satwa itu merupakan individu yang pernah memangsa manusia.

Untuk memastikan dugaan tersebut, BBKSDA Riau telah mengirimkan sampel DNA ke Laboratorium Universitas Gadjah Mada. "Hasil pengujian masih menunggu untuk memastikan identitas individu harimau tersebut," kata Ujang.

Ujang menjelaskan, BBKSDA Riau sebelumnya berkoordinasi dengan Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera (PR-HS) di Dharmasraya, Sumatera Barat, untuk penanganan lebih lanjut. Akan tetapi keterbatasan kandang rehabilitasi membuat penempatan di lokasi tersebut belum dapat dilakukan.

BBKSDA Riau kemudian memilih Kasang Kulim sebagai tempat penitipan sementara. Lembaga konservasi yang berada di Provinsi Riau itu dipilih karena telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 250/Kpts-II/1999 tanggal 28 April 1999 serta dinilai memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Selama menunggu hasil pemeriksaan DNA, harimau tersebut ditempatkan di kandang perawatan yang diisolasi dari pengunjung. Langkah itu dilakukan selama proses observasi dan pemantauan berlangsung.

Perawatan dilakukan oleh tim medis BBKSDA Riau bersama tim medis PKR Arsari dan pihak Kasang Kulim. Ketiga pihak tersebut memantau perkembangan kondisi harimau selama berada di lokasi penitipan sementara.

BBKSDA Riau, kata Ujang, menyatakan penanganan tersebut dilakukan untuk mendukung proses observasi sekaligus memastikan satwa mendapat perawatan selama menunggu hasil pengujian DNA.*

Sumber: cakaplah.com

Kapolda Riau Turun ke Jalan Pantau Lalu Lintas di Pekanbaru

Mon, 19 Oct 2026 16:50:49 +0700

BEDELAU.COM --Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat turun langsung memantau arus lalu lintas dan pelaksanaan Strong Point Pagi di sejumlah ruas jalan protokol Kota Pekanbaru, Senin (19/10/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 06.00 WIB tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan personel kepolisian dalam mengatur lalu lintas, terutama saat jam sibuk ketika masyarakat mulai beraktivitas.

Kapolda Riau didampingi Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Gathut Bowo Supriyono serta sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Riau. Mereka mengecek kehadiran personel Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau dan Satlantas jajaran yang bertugas di sejumlah titik pengaturan lalu lintas.

Monitoring dilakukan untuk memastikan setiap personel menempati lokasi penugasan sesuai ploting yang telah ditentukan. Langkah ini juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga kelancaran arus kendaraan dan keselamatan pengguna jalan.

Berdasarkan hasil pemantauan, situasi arus lalu lintas di sejumlah titik yang diperiksa terpantau aman, tertib, dan lancar.

Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Gathut Bowo Supriyono mengatakan, monitoring tersebut merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas berjalan optimal.

“Monitoring ini dilakukan untuk memastikan seluruh personel hadir dan berada di titik penugasan sesuai dengan ploting yang telah ditentukan. Kami ingin memastikan setiap anggota siap melaksanakan tugas, sehingga kehadiran Polri di lapangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.

Ia menegaskan, kedisiplinan, kesiapsiagaan, dan profesionalisme personel menjadi faktor penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, seluruh anggota diminta menjalankan tugas secara responsif, mengedepankan pendekatan humanis, serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan.

Apresiasi terhadap kegiatan pengaturan lalu lintas tersebut turut disampaikan Wirda, warga Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Ia mengaku terbantu dengan kehadiran polisi yang rutin mengatur lalu lintas pada pagi hari.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada bapak-bapak polisi yang setiap pagi aktif melakukan pengaturan lalu lintas. Kehadiran polisi sangat membantu masyarakat, terutama saat memulai aktivitas pagi hari. Semoga pelayanan seperti ini terus dipertahankan,” kata Wirda.

Apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran personel di jalan raya diharapkan tidak hanya membantu mengurai kepadatan kendaraan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan.

Melalui kegiatan Strong Point Pagi, Ditlantas Polda Riau bersama Satlantas jajaran berkomitmen meningkatkan kedisiplinan personel dan efektivitas pengaturan lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di Kota Pekanbaru.

Sumber: Riauaktual.com

Cegah Karhutla Sejak Dini, Magister Pendidikan Biologi UNRI Edukasi Santri MA Al-Munawwarah tentang Gambut

Mon, 19 Oct 2026 16:48:25 +0700

PEKANBARU,BEDELAU.COM --Mahasiswa dan dosen Program Magister Pendidikan Biologi Universitas Riau melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertajuk “Penguatan Ekoliterasi Gambut bagi Santri MA Al-Munawwarah Pekanbaru untuk Mendukung Pelestarian Ekosistem Gambut Berkelanjutan” pada Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kepedulian santri terhadap kelestarian ekosistem gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

Kegiatan ini diikuti 50 siswa MA Al-Munawwarah Pekanbaru, terdiri atas 34 santri putri dan 16 santri putra. Kepala MA Al-Munawwarah Pekanbaru, Ust. Ahmadi, S.Pd., menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya memperluas wawasan dan menumbuhkan kepedulian lingkungan di kalangan peserta didik.

Pretest Ungkap Masih Banyak Santri Belum Mengenal Gambut

Kegiatan diawali dengan pretest untuk mengetahui pengetahuan awal santri mengenai ekosistem gambut. Hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum mengetahui pengertian ekosistem gambut. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi lingkungan agar generasi muda memahami peran gambut dalam menjaga keseimbangan alam.

Ekosistem gambut berfungsi menyimpan karbon, mengatur tata air, dan menjadi habitat berbagai flora dan fauna. Namun, ekosistem ini menghadapi ancaman karhutla, pengeringan gambut, alih fungsi lahan, serta aktivitas manusia yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Edukasi Karhutla dan Pelestarian Gambut

Setelah pretes, santri mengikuti penyampaian materi dan diskusi mengenai karakteristik gambut, fungsi dan manfaatnya, penyebab karhutla, dampak kerusakan gambut, serta upaya pencegahannya. Materi dikaitkan dengan persoalan lingkungan yang dekat dengan kehidupan masyarakat Riau agar santri memahami dampak karhutla terhadap ekosistem, kualitas udara, dan kesehatan masyarakat.

Santri juga diajak berperan aktif menjaga lingkungan melalui tindakan sederhana, seperti tidak membakar sampah sembarangan, menjaga kebersihan, menghemat sumber daya, dan menyebarkan informasi yang benar mengenai pencegahan karhutla.

Untuk mengevaluasi pemahaman santri setelah mengikuti edukasi, tim melaksanakan postest. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaporkan tim, capaian postest mencapai 91 persen. Hasil ini menunjukkan capaian pemahaman yang tinggi setelah santri mengikuti kegiatan edukasi ekoliterasi gambut.

Sebagai tindak lanjut, santri diberikan tugas membuat poster ekoliterasi gambut. Poster tersebut diharapkan memuat pesan edukatif mengenai fungsi gambut, bahaya karhutla, dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kegiatan ini, santri didorong mengembangkan kreativitas sekaligus menyebarluaskan pesan pelestarian lingkungan kepada teman sebaya dan masyarakat.

Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Sekolah

Kepala MA Al-Munawwarah Pekanbaru, Ust. Ahmadi, S.Pd., berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi perguruan tinggi dan sekolah dalam mendukung pendidikan lingkungan serta pembentukan karakter peduli lingkungan.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan oleh tim mahasiswa Magister Pendidikan Biologi Universitas Riau yang diketuai Arfan Yuza. A, bersama anggota Wella Suryaningsih dan Suci Ramadani, di bawah bimbingan Prof. Dr. Yustina, M.Si. dan Dr. Darmawati, M.Si.

Melalui rangkaian pretes, penyampaian materi, postes, dan penugasan poster, tim berharap penguatan ekoliterasi dapat menumbuhkan kesadaran ekologis santri. Kolaborasi perguruan tinggi dan sekolah diharapkan terus berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang memahami pentingnya ekosistem gambut dan berpartisipasi dalam pencegahan karhutla serta pelestarian lingkungan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Tim Pengabdian kepada Masyarakat
Program Magister Pendidikan Biologi
Universitas Riau

Sabu 56,64 Gram dan 28 Cartridge Etomidate Disita dari Kamar Kos Perempuan di Pekanbaru

Mon, 19 Oct 2026 16:42:39 +0700

BEDELAU.COM --Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu dan etomidate di sebuah kamar kos di Jalan Durian, Gang Puri, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial AY (40).

Petugas turut menyita sabu dengan berat kotor 56,64 gram dan 28 cartridge yang diduga mengandung narkotika jenis etomidate.

Kapolresta Pekanbaru melalui Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru, AKP Noki Loviko, mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di kamar nomor 29 Kos Madona.

"Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang perempuan berinisial AY diduga sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan etomidate," katanya, Senin (19/10/2026).

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 17.30 WIB. Menindaklanjuti informasi tersebut, Noki memerintahkan Tim Opsnal Unit 2 yang dipimpin Kanit 2 Resnarkoba, Ipda Efrain Wildana, untuk melakukan penyelidikan ke lokasi.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), petugas mengamankan AY di kamar kos tersebut. Pemeriksaan kemudian dilakukan dengan disaksikan penjaga kos.

"Dari dalam lemari kayu berwarna cokelat di kamar itu, polisi menemukan 22 cartridge merek Restart dan enam cartridge merek Ghost Raider yang diduga mengandung etomidate," ungkapnya.

Petugas juga menemukan tujuh plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu.

Selain narkotika, polisi menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba.

Barang bukti tersebut antara lain empat timbangan digital, dua mesin pres, satu sendok sabu, dua alat isap atau bong, serta ribuan plastik klip bening.

Petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BM 6161 ACP, tiga unit telepon seluler merek Oppo, Samsung, dan Redmi, serta sejumlah barang lainnya berupa lemari kayu, lemari plastik, sendok pipet, kotak plastik, dan kunci rumah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, AY mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari seorang perempuan berinisial DW. Polisi menyebut DW masih dalam penyelidikan.

Hasil tes urine terhadap AY juga menunjukkan positif metamfetamina. Dalam perkara ini, AY diduga berperan sebagai pengedar narkotika.

Setelah diamankan, perempuan tersebut bersama barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Pekanbaru untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Polisi menyangkakan AY dengan sejumlah ketentuan pidana terkait narkotika, yakni Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dikaitkan dengan ketentuan KUHP dan penyesuaian pidana yang disebutkan dalam laporan kepolisian.

Sumber: Riauaktual.com

Sasar Wisma di Pangkalan Kerinci, Polisi Ciduk Pria Positif Narkoba

Sun, 18 Oct 2026 19:52:26 +0700

BEDELAU.COM --Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan menemukan seorang pria berinisial D, 31 tahun, yang hasil tes urinenya positif narkoba saat menggelar razia gabungan di sejumlah tempat hiburan dan penginapan di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Sabtu dini hari (17/10/2026).

Razia yang berlangsung pada pukul 00.00 hingga 02.00 WIB itu merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) penegakan hukum narkoba dalam rangka program Quick Wins untuk pemulihan kawasan rawan narkoba.

Petugas menyasar Wisma CNO di Jalan Pelita, Wisma Madu di Jalan Pemda, serta sejumlah kafe di Jalan Lingkar, Pangkalan Kerinci.

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan Inspektur Polisi Satu Rudi Syahputra.

Operasi turut melibatkan personel Satuan Lalu Lintas, Satuan Reserse Kriminal, personel Siaga Ombak 5, dan anggota Satresnarkoba Polres Pelalawan.

Sasaran razia meliputi lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pengedar dan bandar narkotika, serta kepemilikan senjata tajam dan senjata api.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan tempat hiburan malam yang menyediakan perempuan penghibur dan minuman keras.

Lokasi itu diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi. Petugas juga menemukan pasangan muda-mudi yang menginap di wisma tanpa menunjukkan surat nikah.

Di Wisma Madu, petugas mendapati D, 31 tahun, dengan hasil tes urine positif narkoba. Petugas kemudian melakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pria tersebut.

Kepala Satresnarkoba Polres Pelalawan Iptu Rudi Syahputra mengatakan razia serupa akan terus dilakukan untuk memulihkan kawasan yang rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

“KRYD ini akan terus kami lakukan untuk memulihkan kawasan rawan narkoba. Kami mengajak masyarakat melaporkan jika ada peredaran narkoba di lingkungannya agar segera ditindak,” kata Rudi.

Ia mengatakan pria yang hasil tes urinenya positif narkoba tersebut diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan untuk penanganan lebih lanjut.

“Untuk Saudara D yang positif urinenya saat dites narkoba, kami serahkan ke BNNK Pelalawan,” ujarnya.*

Sumber: Riauterkini.com

Harga Cabai Pekanbaru Bikin Geleng Kepala

Sun, 18 Oct 2026 19:50:09 +0700

BEDELAU.COM --Belanja dapur warga Pekanbaru pekan ini belum sepenuhnya ramah kantong. Cabai merah keriting masih bertengger di kisaran Rp95 ribu per kilogram, sementara harga beras premium mencapai lebih dari Rp17 ribu. Di tengah mahalnya sejumlah komoditas, sebagian besar harga pangan terpantau stabil.

Berdasarkan data Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pekanbaru per Jumat, 16 Oktober 2026, pemantauan dilakukan di 13 pasar tradisional. Hasilnya, delapan komoditas mengalami penurunan harga, tidak ada komoditas yang naik, sedangkan 34 lainnya tercatat stabil.

Cabai menjadi salah satu komoditas yang perlu diperhatikan konsumen. Harga rata-rata cabai merah keriting tercatat Rp95.346 per kilogram, sedangkan cabai merah besar mencapai Rp81.962. Cabai rawit merah atau cabai nano berada di kisaran Rp88.846 per kilogram.

Perbedaan harga tetap terlihat di setiap pasar. Cabai merah keriting mencapai Rp100 ribu per kilogram di sejumlah lokasi, sedangkan harga terendahnya tercatat Rp85 ribu. Selisih tersebut membuat konsumen perlu membandingkan harga sebelum memenuhi kebutuhan dapur.

Untuk kebutuhan pokok lainnya, harga beras premium Topi Koki tercatat Rp17.350 per kilogram. Beras premium Belida berada di kisaran Rp17.313 per kilogram berdasarkan rata-rata pemantauan kota. Angka tersebut menunjukkan beras premium masih menjadi pengeluaran penting rumah tangga.

Di kelompok protein, harga daging ayam ras tercatat Rp27.900 per kilogram. Telur ayam berada di kisaran Rp28.480 per kilogram atau Rp53.400 per papan berdasarkan satuan pemantauan. Adapun daging sapi murni mencapai rata-rata Rp147.917 per kilogram.

Minyak goreng curah terpantau sekitar Rp20.583 per liter, sementara Minyakita berada di kisaran Rp16.242 per liter. Meski beberapa komoditas relatif stabil, harga eceran di lapangan dapat berbeda menurut pasar, merek, dan kondisi pasokan.

Perlu dicatat, angka tersebut merupakan data pemantauan Kota Pekanbaru, bukan rata-rata seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Data juga mencerminkan kondisi hingga 16 Oktober, sehingga perubahan pada akhir pekan belum seluruhnya terwakili.

Bagi warga, langkah paling praktis ialah membandingkan harga antarpasar dan menyusun daftar belanja berdasarkan kebutuhan. Bagi pemerintah daerah, pemantauan rutin tetap penting untuk mengantisipasi lonjakan harga, terutama pada komoditas yang masih mahal seperti cabai.

Sumber: SM News.com

Bupati Rohul Warning 38 Perusahaan, Hasil Job Fair Wajib Diumumkan Terbuka

Sun, 18 Oct 2026 19:46:41 +0700

BEDELAU.COM --Bupati Rokan Hulu (Rohul) Anton ST MM, mengingatkan 38 perusahaan peserta Job Fair Rohul 2026 agar memberikan kepastian hasil rekrutmen kepada seluruh pelamar. Perusahaan diminta mengumumkan hasil seleksi secara terbuka, baik secara online maupun offline, sehingga pencari kerja tidak dibiarkan menunggu tanpa kejelasan.

Penegasan itu disampaikan Anton saat membuka Job Fair perdana Kabupaten Rohul di halaman Kantor Bupati Rohul, Sabtu (17/10/2026).

Anton menyoroti ketimpangan antara jumlah pelamar dan lowongan yang tersedia. Dari 3.385 pencari kerja yang mendaftar secara online, hanya tersedia 1.295 lowongan dari 38 perusahaan.

Menurutnya, tingginya jumlah pelamar menunjukkan besarnya harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan melalui program yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul tersebut.

“Atas nama Pemkab Rohul, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada 38 perusahaan yang mengikuti Job Fair perdana ini. Kita tekankan agar perusahaan memberikan kepastian kepada seluruh pencari kerja, diterima atau tidak,” tegas Anton.

Ia menegaskan, hasil seleksi harus diumumkan secara terbuka agar pelaksanaan Job Fair tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.

“Pengumuman bisa dilakukan secara online maupun offline agar kegiatan ini tidak hanya dianggap seremonial atau pencitraan saja,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rohul itu mengatakan, keterbukaan hasil seleksi merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap para pelamar yang telah mengikuti proses rekrutmen.

Dengan kepastian tersebut, pencari kerja dapat mengetahui hasil seleksi dan menentukan langkah berikutnya dalam mencari pekerjaan.

Anton berharap Job Fair tidak hanya menjadi tempat menyerahkan lamaran, tetapi benar-benar membuka peluang kerja bagi masyarakat Rohul melalui proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Rohul itu merupakan salah satu upaya pemerintah daerah mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung, memperluas akses lapangan kerja, serta menekan angka pengangguran.

“Job Fair ini bukan sekadar ajang mengajukan lamaran. Kita ingin proses rekrutmen berjalan transparan dan memberikan kepastian kepada para pencari kerja,” tutup Anton yang bergelar Datuk Seri Setia Amanah Baginda Jabaringin itu.

Sumber: cakaplah.com

Polisi Sisir 8 THM di Pekanbaru, Dua Pengunjung Positif Narkoba

Sun, 18 Oct 2026 19:45:01 +0700

BEDELAU.COM --Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau memeriksa 46 pengunjung dalam Operasi Sarang Narkoba (OSN) di delapan tempat hiburan malam (THM) di Pekanbaru, Sabtu (17/10/2026).

Hasilnya, dua orang berinisial SI dan F positif narkoba setelah dites urine. Polisi kini menelusuri asal-usul narkotika yang dikonsumsi keduanya.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan, operasi tersebut melibatkan 117 personel gabungan dari Ditresnarkoba Polda Riau, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau, dan TNI.

Operasi dipimpin Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Riau Kompol Herman Pelani. Operasi merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto serta arahan Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat untuk memberantas narkoba.

"Kegiatan ini kami laksanakan secara gabungan dengan menyasar delapan tempat hiburan malam,” kata Putu.

Delapan THM yang disasar yakni Sago and KTV, C7, D’POIN, Moonlight, Live House, Gen-Z, RP, dan Empire.

SI dan F dibawa ke Mapolda Riau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polda Riau juga akan berkoordinasi dengan BNNP Riau untuk penanganan lanjutan sesuai hasil pemeriksaan.

“Kami akan berkoordinasi dengan BNNP Riau untuk penanganan lanjutan terhadap kedua orang tersebut sesuai hasil pemeriksaan,” ujar Putu.

Dalam operasi tersebut, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika. Meski demikian, polisi akan mendalami hasil pemeriksaan terhadap SI dan F serta menelusuri sumber narkotika yang mereka konsumsi.

“Kami akan dalami terhadap kedua orang yang urinenya positif ini, serta menelusuri asal-usul narkotika yang dikonsumsinya,” jelas Herman.

Operasi Sarang Narkoba digelar sebagai upaya kepolisian bersama instansi terkait untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di masyarakat.*

Sumber: cakaplah.com

Nekat Parkir Sembarangan di Pekanbaru? Siap-Siap Ban Digembosi Hingga Mobil Diderek

Sun, 18 Oct 2026 19:42:30 +0700

BEDELAU.COM --Pengendara di Kota Pekanbaru diminta tidak sembarangan memarkirkan kendaraan, terutama di lokasi yang mengganggu arus lalu lintas dan melanggar rambu-rambu.

Selain berpotensi memicu kemacetan dan kecelakaan, parkir liar juga dapat berujung pada penindakan berupa penggembosan ban, penderekan kendaraan hingga sanksi tilang.

Kepala UPT Perparkiran Dishub Pekanbaru, Rafit Dwi Febri, mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan parkir dan menggunakan lokasi yang telah disediakan.

Pengendara tidak seharusnya mengambil resiko hanya karena ingin memarkirkan kendaraan lebih dekat dengan tempat tujuan.

"Ini demi menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas," kata Rafit, Minggu (18/10/2026).

Ia menuturkan, ada empat resiko besar yang perlu diperhatikan masyarakat ketika memarkirkan kendaraan sembarangan.

Pertama, kendaraan Bisa Digembosi hingga Diderek. Parkir sembarangan bukan sekedar mengganggu pengguna jalan lain. Pelanggaran juga dapat berujung pada tindakan tegas petugas.

Sesuai Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020, penindakan terhadap pelanggaran parkir dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan tersebut, termasuk penggembosan ban dan penderekan kendaraan.

Kendaraan yang diderek dapat dibawa ke kantor Dishub. Pemilik kendaraan pun harus menyelesaikan kewajiban pembayaran denda penderekan, serta biaya inap sesuai ketentuan yang berlaku sebelum mengambil kendaraannya.

Selain itu, pengendara yang memarkirkan kendaraan pada lokasi terlarang, seperti di area dengan rambu larangan parkir bertanda huruf P dicoret atau larangan berhenti bertanda S dicoret, juga berisiko ditilang polisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Risiko berikutnya adalah keamanan kendaraan dan barang bawaan. Kendaraan yang diparkir di lokasi tidak semestinya, terlebih tanpa pengawasan yang memadai, berpotensi menjadi sasaran pencurian.

Sepeda motor dapat menjadi sasaran pencurian kendaraan bermotor (curanmor), termasuk menggunakan kunci T. Sementara itu, mobil berisiko mengalami pencurian dengan modus pemecahan kaca. Helm dan barang bawaan yang ditinggalkan juga rawan hilang.

Pengendara juga perlu mewaspadai pungutan parkir yang tidak jelas dasar maupun pengelolaannya. Tarif yang diminta bisa mencapai Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp15.000 untuk mobil, tanpa kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas layanan parkir tersebut.

"Karena itu, masyarakat diimbau memilih tempat parkir resmi agar kendaraan lebih tertata dan pengelolaan parkir lebih jelas," ucap Rafit.

Kemudian, memarkirkan kendaraan di tikungan, di tepi jalan yang padat, maupun di sekitar area konstruksi juga meningkatkan risiko kerusakan.

Posisi kendaraan yang tidak semestinya dapat mengganggu ruang gerak kendaraan lain sehingga berpotensi terserempet atau mengalami kerusakan. Situasi tersebut juga dapat menyulitkan pengguna jalan lain ketika harus bermanuver di ruang yang terbatas.

"Parkir liar juga berdampak langsung terhadap kelancaran lalu lintas. Satu kendaraan yang berhenti atau parkir sembarangan dapat mempersempit badan jalan dan memicu antrean kendaraan, terutama di ruas jalan yang ramai," jelas Rafit.

Kendaraan yang diparkir pada posisi tidak tepat juga dapat menciptakan titik buta, atau blind spot bagi pengendara lain. Kondisi ini berpotensi mengurangi jarak pandang dan meningkatkan risiko kecelakaan, termasuk kecelakaan yang berakibat fatal.

Tidak hanya itu, parkir sembarangan di depan ruko, akses masuk bangunan, atau lingkungan permukiman dapat mengganggu aktivitas pemilik usaha dan warga. Situasi tersebut berpotensi memicu perselisihan antara pemilik kendaraan dengan masyarakat yang merasa dirugikan.

"Penertiban parkir liar menjadi salah satu upaya kami menjaga ketertiban jalan, sekaligus melindungi keselamatan pengguna lalu lintas di Pekanbaru," pungkasnya.

Sumber: Riauaktual.com

Mulai Besok Sekolah di Pekanbaru Kembali Tatap Muka, PAUD dan TK Masih PJJ

Sun, 18 Oct 2026 19:40:29 +0700

BEDELAU.COM --Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas mulai Senin (19/10/2026) besok.

PTM dilakukan menyusul membaiknya kualitas udara di Kota Pekanbaru setelah beberapa waktu terakhir terdampak kabut asap.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal mengatakan bahwa peserta didik tingkat SD dan SMP mulai melaksanakan PTM terbatas. Sementara untuk PAUD dan TK tetap menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor B.400.3.1/Disdik/45/2026 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran di Kota Pekanbaru.

"Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan untuk melindungi kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik," kata Abdul Jamal, Minggu (18/10/2026).

Ia menjelaskan dalam edaran tersebut, seluruh warga sekolah diwajibkan menggunakan masker selama kegiatan pembelajaran. Selain itu, aktivitas belajar dipusatkan di dalam ruang kelas, sedangkan kegiatan di luar ruangan harus dibatasi.

Sekolah juga diminta melakukan pemantauan kesehatan harian terhadap murid untuk mengantisipasi dampak paparan polusi udara.

Perhatian khusus diberikan kepada murid yang rentan terhadap gangguan kesehatan, terutama mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Apabila kondisi kesehatan murid terganggu, sekolah diperbolehkan memberikan kelonggaran agar murid tersebut mengikuti pembelajaran dari rumah setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah.

Meski sebagian besar jenjang pendidikan kembali menerapkan PTM, kebijakan berbeda masih diberlakukan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK).

Dalam surat edaran tersebut, pembelajaran untuk jenjang PAUD dan TK tetap dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pemko Pekanbaru juga mengimbau sekolah dan madrasah di bawah kewenangan Kementerian Agama serta kementerian atau lembaga lainnya agar menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara, kesehatan, dan keselamatan peserta didik.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru turut mengantisipasi kemungkinan kualitas udara kembali memburuk secara mendadak. Dalam kondisi tersebut, kepala sekolah dapat mengambil langkah pengamanan sesuai situasi di lapangan.

"Langkah yang dapat dilakukan meliputi penghentian kegiatan di luar ruangan, pemulangan murid lebih awal, hingga pengalihan pembelajaran menjadi PJJ," terang Jamal.

Namun, langkah tersebut harus dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Penyesuaian ini mengacu pada Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pihaknya berharap kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan secara tatap muka seiring membaiknya kualitas udara, tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan peserta didik maupun tenaga pendidik.

Sumber: Riauaktual.com

Sumatera Seperti Kompor Raksasa, 3.048 Hotspot Terdeteksi dan Riau Sumbang Cuma 9 Titik

Sat, 17 Oct 2026 22:32:20 +0700

BEDELAU.COM --Sumatera seperti menyimpan bara di bawah karpet, dengan ribuan titik panas terpantau satelit. Data pemantauan pada Sabtu, 17 Oktober 2026, mencatat 3.048 hotspot di pulau tersebut. Sumatera Selatan menyumbang angka terbesar, mencapai 2.558 titik panas.

Angka tersebut membuat Sumatera Selatan menjadi pusat perhatian dalam pemantauan kebakaran hutan dan lahan. Jambi menyusul dengan 206 titik, sementara Lampung mencatat 130 titik panas. Bangka Belitung memiliki 119 titik, sedangkan Bengkulu mencatat 18 titik.

Aceh dan Sumatera Barat masing-masing mencatat tiga titik panas dalam laporan tersebut. Perbedaan jumlah antardaerah menunjukkan sebaran hotspot tidak merata di Sumatera. Meski begitu, angka satelit merupakan indikasi awal, bukan bukti pasti kebakaran sudah terjadi.

Di Riau, laporan pemantauan tersebut mencatat sembilan titik panas yang tersebar di lima wilayah. Bengkalis menyumbang tiga titik, sedangkan Siak dan Kampar masing-masing memiliki dua titik. Pelalawan dan Dumai masing-masing tercatat memiliki satu hotspot.

Forecaster BMKG Pekanbaru, Elisa JS Kedang, mengingatkan warga agar tidak mengabaikan ancaman asap. “Masyarakat diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan,” demikian imbauan yang disampaikan melalui laporan tersebut. Aktivitas luar rumah juga perlu dibatasi saat asap semakin pekat.

Bagi warga Riau, persoalannya bukan sekadar menghitung titik merah pada peta satelit. Asap dapat mengganggu pernapasan, terutama ketika kualitas udara memburuk. Karena itu, masyarakat perlu memantau informasi kualitas udara sekaligus perkembangan cuaca dari sumber resmi.

Dominasi Sumatera Selatan juga memiliki latar kondisi iklim yang perlu diperhatikan. BMKG setempat melaporkan curah hujan rendah mendominasi wilayah tersebut pada awal Oktober. Kondisi kering meningkatkan risiko munculnya titik panas di kawasan rawan karhutla.

Dalam pembaruan iklim 10 Oktober, BMKG Sumatera Selatan mengingatkan potensi kebakaran masih perlu diwaspadai. Masyarakat diminta berhati-hati menggunakan air dan menjaga lingkungan sekitar. Langkah pencegahan penting ketika hujan belum cukup membasahi kawasan rawan kebakaran.

Hotspot sendiri bukan vonis otomatis adanya kebakaran besar di suatu lokasi. BMKG menjelaskan data satelit merupakan indikasi yang membutuhkan verifikasi lapangan. Karena itu, laporan titik panas perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kondisi sebenarnya oleh petugas berwenang.

Perbedaan angka juga bisa muncul karena waktu pembaruan, cakupan wilayah, dan sumber data. Laman pemantauan lokal BMKG yang diakses pukul 04.48 WIB mencatat nol hotspot Riau pada tanggal tersebut. Angka ini berbeda dari laporan regional sembilan titik, sehingga waktu pengamatan perlu diperhatikan.

Sumber: SM News.com