Hadi Hartono, S.E., M.Si.
BADELAU.COM- Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) serentak Tahun 2024 baru saja usai dilaksanakan pada bulan Februari lalu. Belum lagi anggota dewan serta Presiden terpilih dilantik, kita pun tengah bersiap-siap untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 November 2024 nanti. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 hingga 2025.
Terdapat sebanyak 545 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Riau juga melaksanakan pemilihan kepala daerah, termasuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau.
Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 2 Tahun 2024, Pendaftaran calon kepala daerah telah ditutup pada tanggal 29 Agustus 2024 yang lalu. Saat ini sudah masuk pada tahap penelitian berkas bakal pasangan calo hingga ditetapkan menjadi pasangan calon pada tanggal 22 September 2024.
Mari kita mundur sejenak. Saat Pilpres kemarin, pasangan Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar diusung oleh partai politik besar seperti partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh partai politik besar seperti Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, dll, Sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh PDI-Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura.
?Dibanding Pileg, Pilpres Tahun 2024 lebih banyak menyedot perhatian masyarakat di seluruh Indonesia. Masyarakat seolah terbelah menjadi tiga kelompok, yakni pendukung Anis-Muhaimin, pendukung Prabowo-Gibran serta pendukung Ganjar-Mahfud.
Meskipun Pilpres telah usai, masyarakat tetap saja seolah terbelah. Sampai saat ini masih sering terjadi perdebatan sengit antara kader partai politik yang satu dengan kader partai politik yang lain mengenai hasil dari Pilpres.Ada partai politikyang puas dengan hasil Pilpres dan ada pula yang tidak puas meski Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya.
Pertanyaan selanjutnya, apakah koalisi partai politik pengusung Presiden berpengaruh terhadap koalisi partai politik pengusung calon kepala daerah di provinsi Riau?Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita lihat peta koalisi partai politik pengusung calon kepala daerah di Riau.
Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, sebanyak 5 partai politik pengusung Prabowo-Gibran masih tetap setia berkoalisi mendukung calon M. Nasir – Wardan. Partai politik tersebut adalah partai Gerindra, Demokrat, PAN, PBB dan PSI. Sementara partai Golkar pengusung Prabowo-Gibran lebih memilih berkoalisi bersama PKS pengusungAnis-Muhaimin untuk bersama-sama mengusung Syamsuar-Mawardi sebagai cagubri. Terakhir, partai Nasdem dan PKB pengusung Anis-Muhaimin masih tetap berkoalisi dalam Pilgub mengusung pasangan Abdul Wahid-SF Harianto dan ditambah PDI-Perjuangan yang waktu Pilpres lalu mengusung Ganjar-Mahfud.
Bagaimana dengan koalisi partai politik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di provinsi Riau? Untuk menggambarkannya, kita akan mengacu kepada tiga partai politik besar yang mendeklarasikan calon presiden tahun 2024 yakni PDI-Perjuangan, Gerindra dan Nasdem.
Untuk pemilihan empat kepala daerah yakni di kota Pekanbaru, kabupaten Siak Sriindrapura, kabupaten Inhil dan kabupaten Kuansing, tidak terjadi koalisi antara PDI-Perjuangan, partai Nasdem dan Gerindra. Masing-masing partai politik tersebut mengusung calon yang berbeda. Koalisi antara PDI-Perjuangan dengan partai Nasdem hanya terjadi di empat daerah yang melaksanakan Pemilihan yakni Pilgubri, kabupaten Kampar, kabupaten Bengkalis dan kabupaten Pelalawan.
Sementara koalisi antara PDI-Perjuangan dengan partai Gerindra juga terjadi di empat daerah yang melaksanakan Pemilihan yakni kabupaten Rohul, kabupaten Rohil, kabupaten Kepulauan Meranti serta kabupaten Bengkalis. Sedangkan koalisi antara partai Gerindra dan partai Nasdem hanya terjadi di dua daerah yang melaksanakan Pemilihan yakni kota Dumai dan kabupaten Inhu. Hanya satu kabupaten saja terjadi koalisi antara PDI-Perjuangan, partai Gerindra dan partai Nasdem yakni di kabupaten Bengkalis.
Dari fakta tersebut ternyata tidak ada yang benar-benar mempertahankan koalisi Pilpres didalam koalisi pemilihan kepala daerah di Riau. Beberapa partai politik terlihat bergerak dengan sangat lincah memakai jurus sat set, ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang untuk bisa bersama calon kepala daerah yang memiliki elektabilitas tinggi. Partai politik tersebut bergerak secara dinamis .
Namun ada dua hal yang menarik dari peta koalisi Pilkada Riau tahun 2024 ini. Pertama, koalisi antara partai Nasdem dan PKB terkesan masih dibayang-bayangi koalisi Pilpres Tahun 2024. Apakah ini suatu kebetulan atau tidak,PKB mempunyai kecenderungan untuk selalu bersama-sama dengan partai Nasdem mengusung calon kepala daerah. Terhitung ada delapan dari tiga belas daerah yang melaksanakan Pemilihan yang calon kepala daerahnya diusung partai Nasdem dan PKB serta partai politik lainnya seperti di kabupaten Kampar, kabupaten Rohul, kabupaten Rohil, kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, kabupaten Pelalawan dan kabupaten Kepulauan Meranti serta Pilgubri.
Kedua, sejak Pilpres pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004 hingga tahun 2024 (5x Pilpres), PKS dan PDI-Perjuangan yang terlihat enggan untuk berada dalam satu koalisi Pilpres, namun pada Pilkada Riau tahun 2024 initerlihat PKS dan PDI-Perjuangan berada dalam satu koalisi meski hanya tiga dari tiga belas daerah yang melaksanakan Pemilihan kepala daerah, yakni di kabupaten Rohil, kabupaten Bengkalis dan kabupaten Kepulauan Meranti.
Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa tidak ada satupun partai politik yang benar-benar mempertahankan koalisi Pilpres didalam pemilihan kepala daerah di provinsi Riau. Semua partai politik melakukan manuvernya secara dinamis.
Penulis : Hadi Hartono, S.E., M.Si.