
Presiden Prabowo menyetujui pengalokasian anggaran Rp 60 juta untuk setiap rumah rusak atau hancur akibat longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumut, serta Sumbar, foto : SM NEWS.COM
BEDELAU.COM --Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp 60 juta untuk setiap rumah warga yang rusak atau hancur akibat longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), serta Sumatra Barat (Sumbar).
Bantuan tersebut diberikan kepada pengungsi korban banjir Sumatera yang tidak menjalani relokasi tempat tinggal.
Mengutip media, persetujuan bantuan rumah dari pemerintah itu disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang berlangsung di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, Presiden menerima paparan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para korban banjir bandang dan longsor di tiga provinsi tersebut.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto menjelaskan, kerusakan rumah warga bervariasi mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat, termasuk rumah yang hilang akibat tersapu banjir.
Meski demikian, data pengungsi yang akan menerima bantuan rumah dari pemerintah tersebut masih bersifat sementara karena pendataan terus dilakukan BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Suharyanto juga mengusulkan agar pembangunan hunian sementara bagi para pengungsi banjir Sumatera dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanggulangan Bencana TNI/Polri.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap diusulkan menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto.
Adapun untuk pembangunan hunian sementara, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 30 juta per unit rumah.
Hunian tersebut dirancang dengan luas 36 meter persegi dan dilengkapi fasilitas kamar, sarana MCK, serta ruang pendukung lainnya.
Dapat bantuan perabot
Selain penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan berbagai bentuk bantuan lanjutan, antara lain jaminan hidup (jadup), bantuan pengadaan perabot rumah tangga, hingga program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak bencana.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, pemerintah akan menyalurkan bantuan senilai Rp 3 juta per keluarga untuk mengganti perabot rumah tangga yang rusak atau hilang akibat bencana.
“Bantuan ini untuk melengkapi isi rumah seperti alat dapur, kursi, meja, dan kebutuhan dasar lainnya dengan nilai Rp 3 juta,” kata Gus Ipul dikutip dari laman resmi Kemensos.
Selain bantuan perabot, pemerintah juga tengah membahas skema jaminan hidup bagi para penyintas bencana.
Besaran jadup yang sedang dikaji mencapai Rp 10.000 per orang per hari, meskipun angka tersebut masih bersifat sementara dan menunggu keputusan lintas kementerian.
“Jika satu keluarga terdiri dari lima orang, maka jadupnya bisa mencapai Rp 50.000 per hari dan rencananya diberikan selama tiga bulan,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, keputusan final mengenai besaran jaminan hidup akan ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta masukan dari kementerian dan lembaga terkait.
Sumber: SM News.com