Yusril Komentari Namanya Masuk Bursa Cawapres: Prabowo Punya Insting Politik yang Baik!
Presiden Prabowo saat berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Foto: Kompas.id
BEDELAU.COM --Nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mulai muncul dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Di tengah bergulirnya proses pengisian jabatan RI 2, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Munculnya nama Yusril berlangsung setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026). Perkembangan tersebut membuka proses politik baru untuk menentukan figur yang akan mendampingi Prabowo hingga berakhirnya masa pemerintahan pada 2029.
Yusril tidak memberikan kepastian mengenai peluang dirinya masuk dalam dua nama yang akan diajukan Presiden. Ia mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai siapa pun yang dianggap layak mengisi jabatan wakil presiden.
"Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja saya nggak bisa berkomentar apa-apa," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril ketika dimintai tanggapan mengenai isu namanya bakal diusulkan ke MPR sebagai salah satu calon pengganti Gibran. Yusril tidak menyatakan menerima ataupun menolak kemungkinan pencalonan tersebut. Ia justru menegaskan bahwa keputusan mengenai figur yang akan diajukan sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
"Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang," ujarnya.
Keputusan Akhir di Tangan Prabowo
Yusril menjelaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil presiden berbeda dari pencalonan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Dalam pemilu, pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden di tengah masa pemerintahan, konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon kepada MPR.
"Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua Wakil Presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau," kata Yusril.
Meski kewenangan pengusulan berada pada Presiden, Yusril memperkirakan Prabowo akan melakukan komunikasi dengan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Menurutnya, konsultasi dengan partai koalisi dapat dilakukan sebagai bagian dari pertimbangan politik, tetapi tidak menjadi syarat yang mengikat Presiden dalam menentukan calon.
"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi. Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau," terangnya.
Yusril menyebut terdapat sekitar 10 partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun di luar parlemen, yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Mekanisme Pengajuan Calon Wapres
Pengisian jabatan wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
Ketentuan tersebut menempatkan Presiden Prabowo sebagai pemegang kewenangan pengusulan, tetapi bukan satu-satunya pihak yang menentukan wakil presiden terpilih.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk memproses kekosongan jabatan tersebut. Selanjutnya, MPR menyampaikan permintaan resmi kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya.
"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Muzani seusai menerima Gibran di Kompleks Parlemen.
Muzani menambahkan bahwa MPR mempunyai waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk menyelenggarakan proses pemilihan wakil presiden definitif.
"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," ujarnya.
6 Tahapan Pemilihan Wakil Presiden di MPR
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari menjelaskan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam Tata Tertib MPR.
Proses tersebut meliputi enam tahapan utama, meliputi:
1. Rapat gabungan MPR. Pimpinan MPR menyelenggarakan rapat gabungan paling lama 3 x 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk menentukan jadwal pemilihan.
2. Pemberitahuan kepada Presiden. MPR menyampaikan hasil rapat gabungan dan permintaan pengajuan calon kepada Presiden.
3. Pengajuan dua calon. Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden disertai kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan.
4. Verifikasi calon. Tim verifikasi MPR memeriksa pemenuhan persyaratan kedua calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
5. Pemilihan dalam sidang paripurna. Anggota MPR memilih satu dari dua calon melalui mekanisme pemungutan suara. Apabila terjadi hasil imbang, pemungutan suara diulang satu kali. Jika tetap imbang, Presiden menentukan salah satu dari kedua calon.
6. Penetapan dan pelantikan. Wakil presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam sidang paripurna.
Sumber: SM News.com