
JPU menuntut Larshen Yunus Naek Simamora dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).
BEDELAU.COM --Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Larshen Yunus Naek Simamora alias Larshen Yunus dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Tuntutan itu dibacakan dalam perkara dugaan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia terhadap Martin Manoluk.
Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (18/11/2026), jaksa menyebut perbuatan terdakwa membuat korban merasa cemas dan ketakutan.
Martin bahkan disebut sampai menyerahkan uang Rp 35 juta setelah mendapat ancaman pemberitaan negatif yang akan kembali menyerang dirinya dan keluarga.
Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Mey Ziko, membenarkan tuntutan tersebut. Dia mengatakan tuntutan pidana 1 tahun 6 bulan penjara telah disampaikan JPU di hadapan majelis hakim.
"Benar, terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," ujar Mey Ziko, Kamis (19/11/2026).
Mey menjelaskan, ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan jaksa dalam menyusun tuntutan. Salah satu hal yang memberatkan, terdakwa dinilai pernah tersangkut persoalan hukum dan sebelumnya telah dijatuhi pidana percobaan.
Selain itu, perbuatan terdakwa dinilai meresahkan masyarakat. Jaksa juga menyoroti dampak ancaman pemberitaan negatif dan membuka rahasia terhadap Martin.
"Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Akibat ancaman pemberitaan dan membuka rahasia, saksi Martin Manoluk merasa cemas dan takut hingga terpaksa menyetorkan uang Rp 35 juta," jelasnya.
Sementara itu, hal yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan selama persidangan. Namun, jaksa menilai terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
Atas perbuatannya, JPU menyatakan Larshen Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau ancaman membuka rahasia sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP.
Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. JPU juga meminta agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
"Agenda sidang berikutnya penyampaian pledoi dari terdakwa," pungkas Mey Ziko.
Dalam dakwaan JPU, perkara ini bermula pada awal Desember 2025. Saat itu, Martin Manoluk masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru.
Martin disebut membaca sejumlah pemberitaan media daring yang menyerang dirinya dan keluarga terkait tuduhan gaya hidup mewah atau flexing.
Merasa keberatan, Martin kemudian meminta agar pemberitaan tersebut diredam dan dihapus atau di-take down. Larshen Yunus disebut berjanji akan menindaklanjuti permintaan tersebut melalui anggotanya.
Namun, tak lama kemudian, Martin dihubungi seseorang yang mengaku bernama Aji Panangi. Martin juga menerima 10 tautan pemberitaan negatif yang disertai tagihan sebesar Rp 56 juta dengan dalih kemitraan iklan.
Setelah dilakukan negosiasi, nilai tagihan tersebut turun menjadi Rp 35 juta. Meski begitu, pembayaran tidak kunjung dilakukan.
JPU mengungkapkan, Larshen Yunus kemudian mengirimkan pesan bernada ancaman. Dalam pesan itu, pemberitaan mengenai Martin disebut akan kembali diramaikan apabila uang yang diminta tidak segera disetorkan.
Merasa terancam dan takut, Martin akhirnya menyerahkan uang Rp 35 juta melalui anggotanya. Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Aji Panangi pada 26 Desember 2025.
Dalam persidangan, jaksa mengungkapkan rekening bank dan aplikasi perbankan digital atau mobile banking atas nama Aji Panangi sepenuhnya dikuasai Larshen Yunus.
Sementara itu, Aji Panangi disebut mengaku tidak pernah meminta uang maupun mengirimkan pesan penagihan kepada Martin. Namun, setelah uang Rp 35 juta diterima, pemberitaan yang menyerang Martin justru disebut tetap tidak dihapus.
Sumber: Riauaktual.com