Izin RAPP Dicabut, Pemerintah Pastikan Operasional Tetap Berjalan dan Karyawan Tak Kena PHK

Sabtu, 21 November 2026

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita LH Simanjuntak, foto: Riauaktual.com

BEDELAU.COM --Pemerintah memastikan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tidak menghentikan operasional perusahaan. Pemerintah juga menjamin ribuan karyawan tetap bekerja dan tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepastian itu disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita LH Simanjuntak, saat menjelaskan langkah pemerintah pascapencabutan izin PT RAPP, Sabtu (21/11/2026).

Barita mengatakan, keberlanjutan operasional perusahaan telah menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mengambil keputusan. Aktivitas usaha PT RAPP tetap dapat berjalan melalui mekanisme pengelolaan yang disiapkan pemerintah.

"Pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini. Itu poin pertama, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan," ujar Barita.

Menurutnya, pemerintah telah berkoordinasi untuk memastikan kegiatan perusahaan tetap berlangsung melalui skema pengelolaan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Skema tersebut disiapkan agar pencabutan izin tidak merugikan perusahaan, karyawan, maupun masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas usaha tersebut.

"Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak," katanya.

Barita menegaskan, pemerintah juga memastikan hak-hak pekerja tetap dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Karyawan juga akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi. Kedaulatan ekonomi, kepatuhan pada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah mencabut izin PBPH PT RAPP yang mencakup areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Dengan keputusan tersebut, penguasaan kawasan hutan yang sebelumnya masuk dalam wilayah perizinan perusahaan kembali berada di tangan negara.

Pencabutan izin itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan. Temuan itu antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Pemerintah juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat Gajah Sumatera.

Meski izin telah dicabut, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan atas pelanggaran yang ditemukan tetap harus dilaksanakan.

 

 

 

Sumber: Riauaktual.com