
BEDELAU.COM --Ratusan warga Desa Kotobaru, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menggelar aksi damai di tengah ladang, Sabtu (21/11/2026).
Mereka menuntut pemerintah mengembalikan tanah ulayat desa yang diklaim dirampas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sejak 1993.
Aksi ini didominasi ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak, hingga anak-anak dan berlangsung dengan tertib. Mereka membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan:
"KEMBALIKAN TANAH ULAYAT DESA YANG DIRAMPAS PT. RAPP SEJAK TAHUN 1993 - 2026 KEPADA MASYARAKAT DESA KOTOBARU".
"KEPADA PEMERINTAH SAHKAN UU MASYARAKAT ADAT SEGERA!!!"
"PT. RAPP BERHENTI MERAMPAS TANAH RAKYAT"
Seorang orator melalui pengeras suara menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan yang telah mencabut izin RAPP. Warga meminta agar mereka diizinkan kembali berkebun di tanah nenek moyang mereka, yang berada tepat di belakang rumah mereka sendiri.
Aksi warga Kotobaru ini muncul dua hari setelah pemerintah resmi mencabut izin RAPP.
Pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, dan diumumkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).
Izin yang dicabut adalah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas 338.536 hektare di Riau.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan pencabutan dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektare, dan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
"Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara," kata Barita.
Pihak RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.
Negara vs Ulayat: Persoalan yang Belum Selesai
Meski pemerintah menyatakan kawasan kembali dikuasai negara, warga Kotobaru menegaskan tanah tersebut adalah tanah ulayat.
Bagi masyarakat adat, tanah ulayat adalah tanah milik kaum, milik ninik mamak, bukan milik perorangan, bukan milik negara, dan bukan milik perusahaan.
Warga menyebut tanah itu masuk ke dalam peta konsesi perusahaan sejak 1993, tahun ketika RAPP mulai memperoleh izin Hutan Tanaman Industri (HTI) besar-besaran di Riau. Sejak saat itu, warga mengaku tidak bisa lagi masuk dan berkebun di tanah leluhurnya. Sudah 33 tahun mereka menunggu.
Dalam aksinya, warga Kotobaru menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama Kembalikan tanah ulayat kepada masyarakat Desa Kotobaru, agar warga bisa kembali berkebun dan menghidupi keluarga.
Kedua segera sahkan UU Masyarakat Adat dan Perda Masyarakat Adat, agar tanah ulayat memiliki payung hukum dan tidak bisa lagi diambil alih perusahaan lain di kemudian hari.
Warga juga mengingatkan agar setelah tanah dikembalikan, tanah tersebut tidak jatuh ke tangan pembeli dari luar, dan tidak berubah lagi menjadi kebun sawit perusahaan.
Aksi berakhir dengan damai. Warga berharap pencabutan izin RAPP bukan hanya menjadi pemindahan penguasaan dari perusahaan ke negara, tetapi menjadi awal kembalinya tanah ulayat kepada pemilik adatnya.
Hingga berita ini disusun, pemerintah belum merinci skema pengelolaan lanjutan untuk 338.536 hektare bekas konsesi RAPP tersebut.*
Sumber: Riauterkini.com