DPRD Pekanbaru Heran Banyak KIS Masyarakat Tidak Aktif, Tidak Bisa Berobat
PEKANBARU, BEDELAU.COM --DPRD Pekanbaru mengaku heran mengenai banyaknya persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik masyarakat yang tidak aktif sehingga membuat masyarakat tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan baik.
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal mengatakan, KIS masyarakat yang tidak aktif lagi dikarenakan jarang atau tidak pernah digunakan. Hal itu yang menjadi kekhawatiran dikarenakan menyusahkan masyarakat kurang mampu.
"Saya mendapat laporan, banyak masyarakat yang ingin berobat tapi KIS nya itu sudah tidak aktif lagi, otomatis masyarakat menjadi bingung. Kasihan kita melihatnya, ketika masyarakat ini butuh berobat tapi kartunya KIS malah tidak bisa digunakan," kata Nofrizal, Selasa (1/11/2022).
Lanjutnya, persoalan tersebut kata Nofrizal tidak bisa dianggap remeh dan harus mendapat perhatian serius dikarenakan menyangkut kesehatan dari masyarakat itu sendiri.
"KIS ini menjadi andalan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan," tegasnya.
Katanya, masyarakat membutuhkan jaminan kesehatan karena kalau sakit membutuhkan biaya yang besar, jadi jangan sampai masyarakat tidak dapat menggunakan kartu KIS.
"Minimal 3 bulan sekali masyarakat itu mendatangi fasilitas kesehatan yang sesuai dengan rujukan KIS yang mereka miliki supaya kartu itu tidak otomatis nonaktif,” cakapnya.
Ia pun mengajak Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan juga BPJS Cabang Kota Pekanbaru untuk dapat menggencarkan sosialisasi tentang bagaimana cara pembuatan, penggunaan, dan pengaktifan kartu KIS kepada masyarakat.
"Ya, minimal sosialisasi di fasilitas kesehatan dan di ruang-ruang publik. Dibuat semacam imbauan dan spanduk, kemudian undang masyarakat dalam sosialisasi itu. Sehingga warga yang memiliki KIS yang nonaktif ini bisa hadir dan bisa dengar langsung," tukasnya.
Tidak hanya itu, ia juga mendorong Pemko Pekanbaru agar dapat menambah anggaran untuk program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) KIS dalam APBD Kota Pekanbaru Tahun 2023.
"Di tahun 2023 itu masih banyak masyarakat yang tidak tercover KIS. Jadi harapan kita ini dicover melalui KIS daerah. Maka dari itu, anggarannya ini harus dorong untuk meningkatkan KIS daerah supaya kuota masyarakat bisa bertambah sehingga bisa mudah mendapatkan pelayanan kesehatan," pungkasnya.
Sumber: cakaplah.com