Pemkab Bengkalis Ikuti Rakor Penanggulangan Bencana Karhutla Bersama Kepala BNPB RI
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mengikuti rapat koordinasi (rakor) penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Provinsi Riau, Rabu (7/6/2023).(nuzul hidayat)
BENGKALIS,BEDELAU.COM—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mengikuti rapat koordinasi (rakor) penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Provinsi Riau dan kabupaten/kota bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia Letjen TNI Suharyanto dipimpin Gubernur Riau Syamsuar secara virtual Rabu (7/6/2023).
Rakor berlangsung di ruang rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis, yang diikuti Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono, Waka Polres Bengkalis Kompol Faris Nur
Sanjaya, Kasdim 0303/Bengkalis Mayor Arh Sudiyono, Kasi Pidum Kejari Bengkalis Maruli Tua
Johanes Sitanggang.
Lalu Sekretaris Badan Penanggulangan Bencara Daerah (BPBD) Bengkalis Hasbullah, Sekretaris
Dinas Perhubungan Fahrizal, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Sarana Prasarana dan
Penyelamatan Damkar Fauzan.
Dalam rakor yang diikuti kabupaten/kota se-Provinsi Riau itu, Syamsuar membeberkan situasi
dan kondisi terkini karhutla di bumi Lancang Kuning.
"Jumlah hotspot tertanggal 1 Januari hingga 5 Juni 2023 di Riau sebanyak 657 dengan luas
lahan yang terbakar 473,58 hektar" pungkas Syamsuar.
Guna antisipasi dini, Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat sejak 13 Februari
dan berakhir 30 November 2023. Bahkan telah membentuk komando satgas.
Sementara itu, Kepala BNPB RI dalam arahannya memerintahkan setiap daerah untuk tidak lengah,
dengan membentuk satgas dan melakukan patroli secara rutin.
"Biasakan memantau predisksi cuaca, titik panas dan tinggi muka air tanah gambut. Lalu
identifikasi kebutuhan dan pastikan kesiapan personel, ketersediaan peralatan dan logistik
operasi darat dan udara. Jika diperlukan segera minta dukungan pemerintah pusat," ujarnya.
Kemudian Kepala BNPB juga mengingatkan untuk meningkatkan koordinasi pantahelix agar
penanganan karhutla efektif dan efisien. Terakhir Suharyanto meminta untuk melakukan penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan agar menimbulkan efek jera.
Usai mengikuti rakor tersebut, Andris Wasono menyebutkan Pemkab Bengkalis siap mengikuti
arahan BNPB RI serta Gubernur Riau.
Dikatakan Asisten 1 Setda Bengkalis itu, per 31 Mei 2023, hotspot karhutla di Negeri
Junjungan sebanyak 128 titik. Dengan total 54 fire spot atau kejadian dan 248.89 hektar luas
lahan yang terbakar.
"Dengan kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengharapkan dukungan dan
bantuan dari pusat, Pemprov Riau guna melakukan pencegahan dan penanganan bencana karhutla" lanjutnya.(infotorial/nuzul hidayat)