Dua Kali Agenda Vonis Kasus Pencemaran Lingkungan PT SIPP Ditunda
SIDANG TUNTUTAN: Kedua terdakwa Erik Kurbiawan (Direktur PKS PT SIPP) dan Agus Nugroho (GM) mendengakan sidang tuntutan JPU di PN Bengkalis beberapa waktu lalu.(sukardi)
BENGKALIS,BEDELAU.COM—Sudah dua kali sidang kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) yang beralamat di Jalan Rangau KM 6 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis ditunda Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis.
Kedua terdakwa, masing-masing Erik Kurniawan (Direktur) sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 7 tahun penjara dan Agus Nugroho (GM) 5 tahun penjara.
Persidangan kedua terdakwa di PN Bengkalis melalui perkara Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls, dengan terdakwa Erik Kurniawan dan perkara Nomor 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls dengan terdakwa Agus Nugroho, sudah sampai ke agenda pembacaan putusan Majelis Hakim, yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Bayu Soho Rahardjo SH sebagai Ketua Majelis dan Ulwan Maluf SH serta Ignas Ridlo Anarkhi masing-masing sebagai anggota majelis.
Namun pada, Selasa (19/9/2023) lalu, sudah dijadwalkan agenda pembacaan putusan, tapi ditunda sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 lalu, dengan alasan putusan belum siap. Namun dihari itu, Majelis Hakim menunda kembali dengan alasan Majelis Hakim belum bermusyawarah.
Dengan adanya 2 kali penundaan pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut, salah seorang korban pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kedua tersangka yaitu Sianturi (56) mempertanyakan penundaan tersebut.
Sianturi selaku korban menyatakan, pihaknya adalah korban limbah PKS PT SIPP, karena kebun sawitnya seluas 2 hektare terkena pencemaran dari jebolnya bak penampung limbah B3 dari pabrik sawir tersebut.
Terkait dengan sidang putusan yang sudah lama ditunda oleh Ketua Majelis Hakim Bayu Soho, pihaknya jadi bertanya-tanya, mengapa selalu ditunda dan ada apa ini? Bahkan sidangnya memakan waktu cukup lama.
"Kami mohon kiranya majelis hakim memberikan keadilan bagi kami korban limbah PT SIPP. Karena selama proses persidangan berlangsung tidak ada upaya ganti rugi dari perusahaan kepada kami," ujarnya.
Sianturi menegaskan, Erik Kurniawan selaku pemilik perusahaan harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang kami alami selama 3 tahun ini. Jadi mohon majelis hakim agar dapat menegakkan keadilan terhadap korban limbah.
Ia menyebutkan, JPU pada Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri Bengkalis telah membuat dan membacakan tuntutan kepada kedua terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp4 miliar, subsider 1 tahun kurungan kepada terdakwa Erik Kurniawan.
Sedangka Agus Nugroho dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp4 miliar subsider 1 tahun kurungan.
"Saya berpesan kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara tersebut janganlah kiranya hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena kami sebagai warga juga butuh keadilan," ujarnya.
Terhadap kecurigaan korban, ketika dikonfirmasi kepada Humas PN Bengkalis Ulwan Maluf SH melalui pesan singkat WhatsApp, Minggu (8/10/2023) menegaskan, jika ada tudingan seperti itu, tolong dibuktikan apabila ada permainan.
"Kalau ini merupakan suatu tuduhan, kami juga akan melakukan proses hukum, karena sudah melakukan tuduhan tanpa bukti kepada majelis hakim," tegasnya.
Ia juga mengatakan, wartawan juga selalu ikut dalam persidangan, dan berapa banyak saksi dan ahli yang dihadirkan? "Banyak kan. Kami perlu memilah-milah secara hati-hati keterangan tersebut".
"Kami ini hakim bukan jaksa. Kami berdiri di tengah, memperhatikan kepentingan negara yang diwakili jaksa penuntut umum dan tersangka yang diwakili penasehat hukumnya," ujar Ulwan.
Ditegaskan Ulwan, jadi dalam penyusunan putusan perlu waktu juga dan tidak bisa serta merta dan terburu-buru.
Ulwan juga menyangkan, kenapa korban tidak memberikan komen saat jaksa PU menunda putusannya lebih dari tiga kali persidangan. Namun mereka menunda tuntutan juga karena belum siap.
"Majelis hakim tidak akan terkena tekanan dan intervensi dari siapapun. Putusan yang dibacakan murni fakta hukum yang ada di persidangan," tegasnya.(ra)