Enam Perintah Jokowi untuk Cegah Karhutla
Selasa, 23 Februari 2021
BEDELAU.COM --Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan enam perintah kepada seluruh aparat pemerintah dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pertama, adalah memprioritaskan upaya pencegahan.
"Sekali lagi prioritaskan pencegahan. Jangan terlambat. Karena kalau sudah terlambat kita guyur dengan water bombing sebanyak apapun, pengalaman kita sudah terlanjur sulit. Jadi api boleh keluar kecil tapi segera dipadamkan. Sekali lagi pencegahan diprioritaskan," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (22/2/2021).
Kedua, Jokowi meminta agar infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah. Dia mencontohkan Polda Riau yang mempunyai aplikasi teknologi yang bisa cek sampai bawah.
"Libatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepala desa, dalam pencegahan kebakaran hutan ini. Berikan pendidikan yang terus menerus kepada masyarakat, kepada perusahaan, korporasi. Terutama di daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot. Ajak tokoh agama, ajak tokoh masyarakat untuk ikut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan dan juga dampak ekonomi yang tidak kecil," paparnya.
Lalu yang ketiga, Jokowi meminta agar dicari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla di tahun-tahun mendatang. Pasalnya 99% kebakaran hutan itu adalah ulah manusia baik yang disengaja atau tidak.
Keempat, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Perintah ini sudah disampaikannya kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove(BRGM).
"Kawasan hidrologi gambut pastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi. Buat banyak embung, buat banyak kanal. Buat sumur bor dengan berbagai teknis pembasahan lain. Sehingga yang namanya lahan gambut tetap basah. Kita sudah mengerti semua, saya nggak perlu jelaskan mengenai ini," paparnya.
Kelima, Jokowi meminta agar jangan sampai api membesar. Dia meminta agar penanganan tidak terlambat. Dia meminta jika ada api kecil harus segera dipadamkan.
"Jika diperlukan lakukan pemadaman melalui operasi udara water bombing. Ini sudah sering kita lakukan tapi kalau bisa jangan sampai. Pas kecil langsung disiram sudah mati. Di darat saja," ujarnya.
Keenam, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Dia meminta agar Kapolri melakukan apa yang sudah dijalankan sebelumnya.
"Penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan baik itu di konsesi milik perusahaan maupun di masyarakat. Tapi ini semuanya sudah tahu. Sehingga betul-betul ada efek jera. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana," pungkasnya.
Sumber: [sindonews.com]