Latest Posts

Bongkar Dua Sindikat Curanmor, Polisi Bekuk 11 Pelaku di Pekanbaru

Thu, 23 Jul 2026 20:47:33 +0700

BEDELAU.COM --11 orang pelaku curanmor berhasil di ringkus Polresta Pekanbaru. Pelaku tergabung dalam dua kelompok sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Bukan hanya para pelaku, dalam operasi ini polisi berhasil menyita sedikitnya 22 unit sepeda motor.

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, AKP Anggi Rian Diansyah menjelaskan kasus ini berhasil terkuak setelah pihaknya melakukan pengembangan sejumlah kasus sepanjang Juli 2026.

"Kelompok ini memiliki pola operasi, yakni beraksi secara bergantian. Aksinya dilakukan pagi, siang dan menjelang subuh," bebernya.

Sasaran aksinya lanjut Anggi, yakni kendaraan yang diparkir di depan rumah, kos, masjid, bahkan juga di halaman rumah. Diaman saat beraksi para pelaku berbagai tugas. Ada tukang eksekusi dan ada tukang patau situasi.

Para pelaku tersebut yakni DA, RM, DR, DS, Y, A, RF, AA, YA, RI, dan R. Salah satu pelaku berjenis kelamin perempuan yang berperan sebagai penadah.

“Tiga orang diantaranya adalah residivis dengan kasus uang sama,” bebernya

Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua kelompok tersebut diketahui mulai aktif melakukan aksi pencurian sejak awal tahun 2026. Kawasan Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Bukit Raya menjadi wilayah yang paling sering menjadi sasaran mereka.*

Dinkes Riau Catat 1.170 Kasus Positif HIV Selama 2025, Dominasi Kelompok LSL

Thu, 23 Jul 2026 20:24:44 +0700

BEDELAU.COM --Dinas kesehatan (Diskes) provinsi Riau mencatat, selama kurun waktu Januari-Desember 2025 telah dilakukan testing Human Immunodeficiency Virus (HIV) kepada 195.298 orang. Dari jumlah testing tersebut, ditemukan sebanyak 1.170 orang yang positif.

Kepala Diskes Riau Zulkifli mengatakan, dari 1.170 orang positif tersebut kelompok yang paling tinggi kasus HIV adalah

Lelaki Seks Lelaki (LSL) yaitu sebanyak 462 (39,48 persen). Untuk mengantisipasi peningkatan kasus Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah melakukan berbagai langkah dan upaya.

“Di antaranya dengan melakukan sosialisasi pencegahan HIV ke sektor Kementerian Agama Provinsi Riau dengan membekali Penghulu, Penyuluh Agama (semua agama Islam, Katolik , Kristen,Hindu, Budha) pengawas madrasah (termasuk pengawas pesantren, untuk menyampaikan pesan ke masyarakat terkait bahaya HIV serta pentingnya memperkuat iman dan taqwa di arus globalisasi saat ini,” katanya, Kamis (23/7/2026).

Dinas Kesehatan juga telah bekerja sama dengan Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Cabang Pekanbaru, dan telah melakukan Sosialisasi Pencegahan HIV dan Infeksi Penyakit Menular Seksual (IMS) kepada seluruh lapisan masyarakat. Yakni dengan mengedukasi sebanyak 5.609 orang secara langsung dan serentak serta telah meraih rekor MURI sebagai Sosialisasi Pencegahan HIV dan IMS serentak terbanyak pada bulan Januari 2026 lalu.

“Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Riau, juga telah melakukan audiensi ke beberapa kampus besar di kota Pekanbaru seperti UNRI, UIR, UIN, UMRI,PCR, Lancang Kuning, Abdurrab, Universitas Hang Tuah untuk bekerjasama serta dukungan pencegahan penularan HIV di lingkungan kampus,” paparnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Riau juga telah melakukan Sosialisasi Pencegahan HIV ke Pengurus PKK Provinsi Riau dan Pengurus PKK Kota Pekanbaru dengan harapan meningkatkan peran keluarga sebagai benteng pertahanan agar terhindar dari perilaku-perilaku yang bisa mengakibatkan tertular HIV.

“Kami juga melakukan upaya perluasan layanan pengobatan dan layanan perawatan dukungan pengobatan yang saat ini telah tersebar di 12 kabupaten/kota se Provinsi Riau,” jelasnya.

Sumber: SM News.com

CPO Basahi Jalan Lintas Duri, Polantas Bengkalis Tangani Tabrakan Beruntun 4 Truk Fuso

Thu, 23 Jul 2026 20:21:41 +0700

BEDELAU.COM --Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan empat unit truk berukuran besar terjadi di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri, tepatnya di Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Insiden tersebut berlangsung pada Kamis pagi (23/7/2026) sekitar pukul 07.00 WIB, saat arus lalu lintas mulai padat oleh aktivitas masyarakat setempat.

Kecelakaan lalu lintas beruntun ini dikonfirmasi langsung oleh Kasat Lantas Polres Bengkalis, AKP Shandra Amalia. Pihak kepolisian segera menerjunkan personel ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan pengamanan, evakuasi kendaraan, serta mengurai kemacetan panjang yang sempat timbul akibat insiden tersebut.

"Adapun kendaraan yang terlibat dalam musibah ini didominasi oleh armada berukuran besar. Keempat armada tersebut meliputi satu unit armada kargo Mobil Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi B 9570 PIN, serta tiga unit truk tangki penampung CPO masing-masing berpelat BM 8202 PU, BK 8134 GQ, dan BM 8235 VU," ujar Shandra.

Peristiwa bernasib naas ini bermula ketika Mobil Mitsubishi Fuso tangki BM 8202 PU bergerak melaju dari arah Pekanbaru menuju Duri. Pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan, yakni dari Duri menuju Pekanbaru, melintas armada Mobil Mitsubishi Fuso B 9570 PIN yang melintasi kontur jalan berupa tanjakan di lokasi kejadian.

"Saat armada melintasi tanjakan curam tersebut, ruang jalan menjadi sempit hingga benturan awal tidak terelakkan. Sisi sebelah kanan Mobil Fuso tangki BM 8202 PU menabrak bagian belakang Mobil Mitsubishi Fuso B 9570 PIN yang sedang melaju perlahan menaiki tanjakan," ucapnya.

Tak berhenti di situ, dampak dari benturan pertama membuat truk tangki BM 8202 PU mendadak gagal menanjak hingga berujung kehilangan kendali penuh atas kendaraannya.

"Truk tangki tersebut meluncur mundur tak terkendali hingga memicu benturan beruntun dengan armada tangki lain yang berada di belakangnya, yakni menghantam keras sisi kanan badan armada Mobil Mitsubishi Fuso tangki BK 8134 GQ," jelas Shandra.

Laju mundur truk tangki BM 8202 PU baru benar-benar terhenti setelah menghantam bagian depan armada tangki lainnya, Mobil Mitsubishi Fuso BM 8235 VU. Kerasnya benturan beruntun ini menyebabkan dinding tangki BM 8202 PU mengalami kebocoran parah hingga muatan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) melimpah ruah memenuhi permukaan badan jalan nasional tersebut.

Meski menyebabkan kemacetan dan kepanikan akibat kondisi jalanan yang menjadi licin disiram tumpahan CPO, AKP Shandra Amalia mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.

"Seluruh pengemudi dilaporkan selamat, sementara keempat kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan materiil di beberapa bagian dan kini dalam penanganan petugas," pungkasnya.

Sumber: SM News.com

Abdul Wahid Sebut JPU Jadi "Advokat" Dani, Replik Dinilai Penuh Narasi dan Asumsi

Thu, 23 Jul 2026 20:10:04 +0700

BEDELAU.COM --Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid melontarkan kritik keras terhadap replik yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Dinas PUPR-PPKP Riau.

Usai sidang dengan agenda penyampaian replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (23/7/2026), Abdul Wahid menilai isi replik JPU tidak menjawab substansi nota pembelaan (pledoi) yang diajukannya.

Menurut Abdul Wahid, jaksa justru lebih banyak membela saksi mahkota Dani M Nursalam. "Terkesan jaksa sebagai advokat Dani M Nursalam. Jadi terkesan bukan sebagai JPU, tetapi sebagai advokat saksi mahkota, yaitu Dani M Nursalam," kata Abdul Wahid.

Menurut Abdul Wahid, replik yang disampaikan JPU lebih banyak membangun narasi dan asumsi daripada menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

"Repliknya lagi-lagi membangun narasi dan asumsi. Tidak ada fakta-fakta yang menunjukkan. Saya melihat ini hanya cocoklogi," ujarnya.

Ia mencontohkan, JPU mengaitkan sejumlah peristiwa, seperti pertemuan pada 7 April 2025 di kediaman gubernur, agenda pada 8 April 2025, hingga rapat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dengan dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya.

Menurut Abdul Wahid, rangkaian kegiatan tersebut tidak memiliki hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan.

"Tanggal 7-8 itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Rapat di Bappeda juga tidak ada hubungannya. Itu semata-mata narasi yang dibangun dari kesaksian kepala-kepala UPT," katanya.

Tuding Kesaksian Kepala UPT Direkayasa

Abdul Wahid juga mempertanyakan kesaksian para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PUPR-PKPP yang dijadikan salah satu dasar pembuktian oleh JPU. Ia menduga para kepala UPT telah diarahkan agar memberikan keterangan yang mendukung konstruksi perkara.

"Menurut saya, kepala-kepala UPT itu sudah disetting, sudah digembleng, sudah direkayasa supaya mengakui bahwa peristiwa itu berkaitan dengan perkara ini. Padahal, menurut saya tidak demikian," ujarnya.

Selain itu, Abdul Wahid kembali mengaitkan perkara yang menjeratnya dengan dugaan kriminalisasi bermotif politik. Ia menyinggung bahwa para kepala UPT merupakan bawahan dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau saat ini, SF Hariyanto.

"Semua orang tahu kepala-kepala UPT itu siapa orangnya. Itu anak buah SF semua. Bagaimana SF ingin mengkriminalisasi saya, saya kira kawan-kawan sudah tahu. Persoalan ini sebenarnya sudah terang benderang, hanya dikait-kaitkan saja," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Wahid kembali mengutip pemikiran sastrawan Khalil Gibran yang sebelumnya juga disampaikan dalam nota pembelaannya.

"Saya mengambil contoh seperti kata Khalil Gibran, kezaliman yang paling kejam adalah kezaliman yang mengatasnamakan hukum. Untuk menghancurkan saya secara pribadi dan keluarga saya, dimainkanlah persoalan-persoalan hukum ini," katanya.

Meski melontarkan kritik terhadap JPU KPK, Abdul Wahid menegaskan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia mengaku masih percaya Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus perkara secara objektif berdasarkan fakta-fakta persidangan.

"Saya masih yakin ada tangan-tangan keadilan yang dititipkan Allah di ruang sidang, terutama kepada hakim. Saya yakin hakim akan memutuskan perkara ini dengan jernih. Apa yang disampaikan JPU menurut saya hanya narasi dan asumsi," tegasnya.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait agenda persidangan berikutnya, Abdul Wahid memastikan tim penasihat hukumnya akan menyampaikan duplik sebagai tanggapan atas replik JPU pada sidang yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Juli 2026.

"Ya, tanggal 28 kami menyampaikan duplik," ujarnya singkat.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK dalam repliknya meminta Majelis Hakim menolak seluruh pledoi Abdul Wahid dan tim penasihat hukumnya.

JPU menilai pembelaan yang diajukan hanya berisi pembenaran, tidak didukung alat bukti, serta bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Dalam perkara ini, Abdul Wahid didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap para kepala UPT di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau sebesar Rp3,55 miliar.

Seluruh dakwaan tersebut dibantah oleh Abdul Wahid maupun tim penasihat hukumnya yang dipimpin Kemal Shahab.

Penasihat hukum juga menilai pembuktian JPU lemah, termasuk terhadap kesaksian Dani M. Nursalam yang disebut sebagai saksi mahkota karena dinilai tidak didukung alat bukti lain.

Abdul Wahid didakwa melakukan korupsi dengan modus pemerasan bersama Kepala Dinas PUPR-PPKP Riau, M. Arief Setiawan, Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam, dan ajudan gubernur, Marjani sebesar Rp3,35 miliar.

Sebelumnya, JPU KPK menuntut Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar.

Apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Selain Abdul Wahid, JPU juga menuntut M Arief Setiawan dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, serta uang pengganti Rp1,13 miliar. Nilai itu dikurangi dengan yang yang telah dikembalikannya.

Sementara Dani M Nursalam dituntut 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, dan uang pengganti Rp220 juta, yang seluruhnya telah dibayarkan.*

Sumber: cakaplah.com

Pemko Pekanbaru Minta Pedagang Kosongkan Jalan Teratai

Thu, 23 Jul 2026 20:02:49 +0700

BEDELAU.COM --Petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru Kamis (23/7/2026) menyerahkan surat pemberitahuan kepada pedagang agar mengosongkan Jalan Teratai, Kota Pekanbaru.

Mereka menyerahkan surat pemberitahuan ini pihak kelurahan dan kecamatan serta Ketua Rukun Warga (RW) setempat.

Petugas bukan hanya menyerahkan surat peringatan untuk pedagang yang berjualan di jalan, tapi juga yang berjualan di ruko.

Kepala Bidang Pasar Disperindag Kota Pekanbaru, Itang Trasana menyebut bahwa pemberitahuan ini agar pedagang tidak lagi berjualan di ruas jalan tersebut.

Lalu mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan serta peningkatan jalan dan drainase oleh Pemko Pekanbaru di Jalan Teratai wilayah Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan.

"Ini sekaligus untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas selama pelaksanaan pekerjaan," terangnya.

Pihaknya mengingatkan seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedagang yang menempati ruko agar tidak berjualan atau meletakkan barang serta perlengkapan dagangan di badan jalan. Para pemilik ruko di sepanjang jalan itu tidak boleh berjualan di badan jalan maupun di atas drainase.

"Kami mengingatkan para pedagang agar menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan selama berlangsungnya pekerjaan pembangunan," ulasnya.

Para pedagang yang biasa berjualan di bahu jalan bisa berjualan di area Pasar Teratai Higienis dan area Gedung Plaza The Central. Pemindahan pedagang ini rencananya bukan cuma sementara.

"Harapannya untuk ke depan para pedagang tidak lagi berjualan di bahu Jalan Teratai, tapi relokasi ke lokasi yang sudah tersedia," pungkasnya.

Sumber: Riauaktual.com

Kejati Riau Geledah Disdik, Tiga Boks Dokumen Dugaan Korupsi Smart Board Disita

Thu, 23 Jul 2026 19:57:47 +0700

BEDELAU.COM --Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Kamis (23/7/2026), terkait penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan TV Flat Panel (Smart Board) Tahun Anggaran 2024.

Penggeledahan berlangsung selama beberapa jam. Sekitar pukul 15.06 WIB, tim penyidik meninggalkan kantor Disdik Riau dengan membawa tiga boks dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Sejak pagi, penyidik terlihat memeriksa sejumlah ruangan, termasuk ruang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Bidang SMA. Dokumen yang disita kemudian dimasukkan ke kendaraan operasional untuk dibawa ke Kantor Kejati Riau.

Tim penyidik meninggalkan lokasi menggunakan satu unit Toyota Hilux dan satu unit Toyota Kijang Innova. Selama proses berlangsung, pengamanan dilakukan aparat sehingga kegiatan berjalan tertib.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.

"Iya, benar dilakukan penggeledahan," kata Zikrullah.

Ia menjelaskan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan Smart Board di lingkungan Disdik Riau.

"Penggeledahan dilakukan dalam rangka proses penyidikan," ujarnya.

Zikrullah menambahkan, perkara tersebut telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan pada 15 Juli 2026.

"Iya, sudah penyidikan," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kejati Riau belum mengungkap secara rinci dokumen maupun barang bukti yang diamankan.

Sumber: Riauaktual.com

Didominasi LSL, Kasus HIV di Bengkalis Ditemukan Capai 35 Kasus dalam Enam Bulan

Wed, 22 Jul 2026 19:44:22 +0700

BEDELAU.COM --Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 35 kasus HIV ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Temuan tersebut berasal dari hasil pemeriksaan di RSUD serta sejumlah UPT Puskesmas di Kabupaten Bengkalis.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Ermanto, SKM, MKM melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Irawadi, SKM, MPH, mengatakan mayoritas kasus yang ditemukan didominasi oleh laki-laki, terutama kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL).

"Sebanyak 35 kasus HIV ditemukan selama Januari hingga Juni 2026. Data tersebut berasal dari hasil pemeriksaan di RSUD dan beberapa UPT Puskesmas," ujar Irawadi, Rabu (22/7/26).

Ia menjelaskan, kelompok LSL masih menjadi penyumbang terbesar dalam penemuan kasus HIV di Bengkalis. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena turut melibatkan kalangan usia muda atau pemula.

Menurutnya, fenomena ini perlu menjadi perhatian bersama agar perilaku seksual berisiko tidak terus meningkat. Upaya pencegahan harus dilakukan melalui edukasi, penguatan peran keluarga, sekolah, serta masyarakat.

"Kami mengimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan dan lingkungan pertemanan anak-anak, khususnya anak laki-laki, agar tidak terjerumus ke dalam perilaku berisiko yang dapat meningkatkan penularan HIV," katanya.

"Ini mengkhawatirkan dan perlu semua pihak agar pelaku seks menyimpang tidak meningkat dan terus di tekan," tambahnya.

Irawadi menegaskan bahwa penanggulangan HIV membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Selain meningkatkan kesadaran akan perilaku hidup sehat, masyarakat juga diharapkan tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV, sehingga mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan dan pengobatan secara optimal.**

Sumber: Riauterkini.com

Polda Riau Bongkar Praktik Penyalahgunaan BBM Subsidi di Rohil

Wed, 22 Jul 2026 19:43:10 +0700

BEDELAU.COM --Polda Riau kembali berhasil bongkar praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak subsidi di Rokan Hilir (Rohil). Ribuan liter BBM berhasil disita dan tiga pelaku diamankan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol. Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan kasus tersebut terungkap berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

"Kita lakukan penyelidikan hingga akhirnya kita berhasil temukan gudang yang berada di jalan lintas Riau–Sumatera Utara Km 13, Kecamatan Bagan Sinembah," terangnya.

Dilokasi tersebut awalnya petugas amankan enam orang. Namun mengerucut menjadi toga orang. Yakni JU yang diduga sebagai pemilik gudang penampungan BBM, serta JS dan JO yang berperan sebagai sopir truk tangki pengangkut BBM.

Modusnya, pelaku mengambil sebagian isi muatan BBM bersubsidi dari truk tangki sebelum dikirim ke SPBU. Segel kompartemen tangki dibuka menggunakan alat tertentu, kemudian BBM dipindahkan ke jeriken, drum, hingga baby tank untuk selanjutnya dijual kembali secara ilegal.

"Dari lokasi penggerebekan, penyidik menyita sekitar 2.010 liter Pertalite, terdiri dari satu baby tank berkapasitas 1.000 liter, tiga drum berkapasitas masing-masing 200 liter, serta 14 jeriken berkapasitas 30 liter," paparnya.

Kemudian, polisi juga mengamankan sekitar 630 liter Bio Solar, yang terdiri dari dua drum berkapasitas masing-masing 200 liter dan 11 jeriken berkapasitas 30 liter.

Tak hanya BBM, penyidik turut menyita dua unit truk tangki berlogo Pertamina Patra Niaga, satu unit mobil Suzuki Carry, lima segel kompartemen tangki yang telah dilepas, serta uang tunai sebesar Rp2.350.000 yang diduga merupakan hasil transaksi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, baik dalam rantai distribusi maupun pihak yang menikmati hasil penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kita akan terus kembangkan," singkat.*

Sumber: Riauterkini.com

70 Lapak PKL di Kawasan Stadion Utama Riau Ditertibkan

Wed, 22 Jul 2026 19:41:45 +0700

BEDELAU.COM --Puluhan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya ditertibkan Satpol PP Kota Pekanbaru, Rabu (22/7/2026).

Petugas dari Satpol PP membongkar lapak liar yang berada tepat di sepanjang stadion tersebut. Mayoritas bangunan yang terbuat dari kayu itu digunakan pedagang untuk berjualan makanan dan minuman.

Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto mengatakan bahwa ada sekitar 70 lapak PKL yang bakal ditertibkan. Pembongkaran juga dibantu oleh alat berat excavator.

"Hari ini ada sekitar 70 lapak yang kita tertibkan di area stadion. Supaya area ini lebih tertib lagi," kata Desheriyanto di lokasi penertiban.

Menurutnya, penertiban lapak PKL yang menjamur ini seiring penataan di kawasan sarana olahraga tersebut. Banyak lapak PKL yang berjamuran dan merusak estetika kota.

Ia menegaskan, bahwa penertiban dan pembongkaran dilakukan setelah pihaknya melakukan peringatan ke para PKL yang berjualan di sana.

Pedagang tidak diperbolehkan untuk membuat lapak dan meninggalkan tempat jualannya di lokasi tersebut. Mereka tetap bisa berjualan di lokasi itu, namun harus bongkar pasang lapak mereka atau tidak permanen.

"Penertiban ini ada 160 personil yang kita libatkan, ada dari Satpol PP, TNI, dan Polri. Kita tata kawasan kota, pedagang silahkan jualan di kawasan ini. Tapi tidak boleh meninggalkan barang-barang dagangannya, bawa pulang lagi barang-barangnya," jelas Kasatpol PP.

Ia memastikan dalam pembongkaran lapak PKL di sekitar kawasan stadion ini berjalan dengan lancar. Tidak ada perlawanan yang berarti dari pedagang karena sudah ada surat peringatan sebelumnya.

Sumber: SM News.com

Diduga Usai Duel dengan Teman, Siswa SMK di Pekanbaru Meninggal

Wed, 22 Jul 2026 19:39:37 +0700

BEDELAU.COM --Seorang siswa SMK berinisial MF (17) di Kota Pekanbaru meninggal dunia setelah diduga usai terlibat perkelahian dengan teman sepermainannya. Sebelum meninggal, korban disebut mengalami pendarahan otak dan patah tulang leher berdasarkan hasil pemeriksaan medis.

Kuasa hukum keluarga korban, Lyanson TM Siagian, mengatakan MF merupakan warga Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru. Peristiwa itu terungkap setelah korban mengeluhkan kondisi tubuhnya yang tidak sehat pada 12 Juli 2026.

Kecurigaan keluarga semakin kuat ketika melihat urine korban berwarna hitam saat hendak buang air kecil. MF kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan medis.

Menurut Lyanson, berdasarkan hasil pemeriksaan dan CT scan, korban diketahui mengalami pendarahan pada otak dan patah tulang leher.

Kepada keluarganya, MF disebut sempat menceritakan bahwa sebelum pulang ke rumah, dirinya terlibat perkelahian dengan seorang teman berinisial B. B disebut merupakan teman sepermainan korban.

"Terduga pelaku merupakan teman sepermainan korban," kata Lyanson, Rabu (22/7/2026).

MF kemudian menjalani perawatan selama dua hari. Namun, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru.

Keluarga MF selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Riau pada 18 Juli 2026. Laporan disampaikan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau terkait dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya berharap kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa pihak-pihak yang mengetahui kejadian, termasuk B yang disebut terlibat perkelahian dengan korban.

"Kami memohon perhatian dari pihak kepolisian, khususnya Direktorat Reskrimum, agar mempercepat proses pemeriksaan terhadap pelaku maupun saksi-saksi. Korban sudah dimakamkan. Apabila nantinya diperlukan ekshumasi, kami khawatir proses pembusukan jenazah akan menjadi kendala bagi pemeriksaan forensik," ujar Lyanson.

Lyanson juga mengungkapkan pihak keluarga B sempat berupaya membuka komunikasi untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Namun, keluarga korban belum memberikan keputusan atas upaya tersebut.

"Keluarga pelaku berupaya meminta berdamai, tapi kita belum bisa memberikan jawaban karena kita lihat juga itikadnya memakai perantara," katanya.

Keluarga korban kini berharap kepolisian segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara terang rangkaian kejadian hingga penyebab kematian MF.

"Kami meminta kepada Polda Riau untuk segera mengusut perkara ini dan mempercepat proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan pihak korban," tutup Lyanson.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak kepolisian maupun pihak B terkait laporan dan dugaan perkelahian tersebut.

Sumber: Riauaktual.com

DED Fly Over Simpang Panam Final, Target Pembebasan Lahan Selesai Tahun Ini

Wed, 22 Jul 2026 19:37:59 +0700

BEDELAU.COM --Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau tengah mematangkan persiapan pembangunan Fly Over Simpang Panam, Kota Pekanbaru.

Hal itu dibahas dalam forum expose desain yang digelar bersama lintas sektor. Berbagai aspek mulai dari desain teknis, rekayasa lalu lintas, hingga manfaat jangka panjang menjadi fokus pembahasan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, Fly Over Simpang Panam diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengurai kemacetan di salah satu titik tersibuk di Pekanbaru.

Selain itu, proyek ini juga ditargetkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung pertumbuhan kawasan yang terus berkembang.

"Fly Over Simpang Panam diharapkan menjadi solusi dalam mengurai kemacetan, meningkatkan konektivitas, serta mendukung pertumbuhan kawasan yang semakin berkembang," ujar SF Hariyanto, Rabu (22/7/2026).

Untuk mempercepat realisasi, Pemerintah Provinsi Riau menargetkan penyelesaian permasalahan pembebasan lahan di sekitar lokasi pembangunan dapat tuntas dalam tahun ini.

Setelah proses pembebasan lahan rampung, pembangunan fisik fly over selanjutnya akan dikerjakan oleh Kementerian PU. Skema ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Semoga pembangunan ini dapat segera terwujud demi mobilitas yang lebih lancar dan kualitas pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat Riau," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPJN Riau Yohanis Tulak mengatakan, setelah proses pembebasan lahan selesai dilakukan oleh Pemprov Riau. Selanjutnya pihaknya akan menyampaikan ke Kementerian PU terkait pengerjaan fisik Flyover tersebut.

“DED pembangunan Flyover-nya sudah kami buat, termasuk Amdal. Jika pembebasan lahan sudah selesai, kami akan langsung laporkan ke pimpinan untuk pengerjaan fisiknya,” katanya.

Yohanis juga memaparkan, untuk fisik Flyover tersebut yakni panjang penanganan Flyover yakni 644 meter. Flyover akan membentang dari Jalan HR Soebrantas menuju ke arah Bangkinang. Kemudian panjang oprit arah Pekanbaru 145 meter. Panjang oprit arah Bangkinang 160 meter.

“Selanjutnya untuk clereance 5,3 meter, perkerasan oprit dan frontage menggunakan rigid pavement dan lebar struktur Flyover 18,8 meter,” paparnya.

Sumber: Riauaktual.com

Tanggul Jebol Lagi, Air Bah Sapu Pemukiman di Pinggir Danau Maninjau

Sun, 19 Jul 2026 19:03:22 +0700

BEDELAU.COM --Banjir melanda Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Peristiwa terjadi usai hujan lebat mengguyur kawasan hulu Danau Maninjau pada Sabtu sore, 18 Juli 2026. Tanggul Sungai Batang Tumayo dilaporkan jebol dan membanjiri pemukiman.

Kantor SAR Kelas A Padang menerima laporan kejadian pukul 19.22 WIB. Kabar datang dari Wali Jorong setempat bernama Gindo. Tim penyelamat segera bersiap bergerak ke lokasi kejadian.

“Intensitas hujan tinggi membuat debit air sungai naik drastis,” ujar Kepala SAR Padang Abdul Malik. “Jebolnya tanggul mempercepat genangan hingga masuk ke rumah warga,” tambahnya.

Genangan air meluas ke jalan raya dan merendam bangunan warga. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi secepatnya. Sebagian orang masih terperangkap di dalam rumah saat air naik.

Personel Unit Siaga SAR Agam berangkat pukul 19.39 WIB. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar satu jam sembilan menit. Tim membawa perahu karet, kendaraan penyelamat, dan perlengkapan khusus.

Peralatan medis serta alat komunikasi satelit turut dibawa tim. Kondisi medan yang sulit dan hujan terus menjadi tantangan. Tim juga membawa perlengkapan panjat dan penerangan darurat.

Wali Nagari Sungai Batang Ahsin segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Ia meminta bantuan perahu karet demi evakuasi lebih optimal. Fokus utama saat itu tertuju pada keselamatan nyawa warga.

“Warga sudah bergerak menyelamatkan diri secara mandiri,” kata Ahsin pada Sabtu malam. “Kami berharap perhatian pemerintah untuk perbaikan sungai,” ujarnya lagi.

Operasi penyelamatan berlangsung hingga dini hari Minggu, 19 Juli 2026. Tim tiba di lokasi sekitar pukul 21.00 WIB dan langsung bertindak. Mereka membagi area kerja ke dua jorong terdampak.

Di Jorong Kabu tercatat sekitar 200 warga mengungsi sendiri. Sementara di Jorong Labuah ada sekitar 243 orang yang melakukan hal serupa. Situasi sempat mencekam saat ditemukan tujuh warga terperangkap.

“Tujuh orang terjebak di tengah arus pada pukul 22.05 WIB,” jelas Abdul Malik. “Tim gabungan segera mengevakuasi mereka satu per satu,” tambahnya.

Keseluruhan warga yang diselamatkan mencapai kisaran 450 jiwa. Tidak ada laporan korban meninggal maupun luka berat dalam peristiwa ini. Proses evakuasi berjalan lambat karena minim cahaya dan hujan deras.

Bantuan datang dari BPBD Agam, TNI, Polri, dan PMI. Perangkat nagari, Tagana, serta warga juga turut membantu. Sinergi antar unsur menjadi kunci keberhasilan penanganan darurat.

Air mulai surut perlahan sejak pukul 05.40 WIB hari Minggu. Kondisi lingkungan dinilai aman setelah cek tim di lapangan. Warga perlahan kembali ke rumah untuk membersihkan sisa banjir.

“Operasi ditutup pukul 06.00 WIB setelah rapat evaluasi singkat,” kata Abdul Malik. “Seluruh personel kini sudah kembali ke markas masing-masing,” imbuhnya.

Nagari Sungai Batang dihuni sekitar 800 hingga 900 jiwa dari 300 kepala keluarga. Wilayah ini termasuk kawasan rawan bencana di pinggir Danau Maninjau. Banjir bandang pada November 2025 lalu belum ditangani tuntas.

Saluran air dan tanggul sungai masih dalam kondisi rusak parah. Belum ada langkah normalisasi yang menyentuh wilayah ini secara menyeluruh. Warga merasa cemas setiap kali langit mulai gelap dan hujan turun.

“Bencana berulang terus karena aliran sungai tak diperbaiki,” tegas Ahsin. “Kami berharap pemerintah segera turun tangan menuntaskan masalah ini,” harapnya.

Banjir kali ini kembali merusak fasilitas umum dan pekarangan rumah. Sisa lumpur dan sampah terseret air masih menumpuk di jalan. Warga butuh bantuan alat berat untuk membersihkan saluran air.

Pihak berwenang diharapkan segera menyusun rencana pemulihan jangka panjang. Normalisasi sungai dan penguatan tanggul menjadi kebutuhan mendesak. Warga berhak tinggal aman tanpa ketakutan setiap musim hujan.

Data kerusakan masih didata secara bertahap oleh tim gabungan. Bantuan kebutuhan dasar akan disalurkan bagi yang membutuhkan. Pantauan cuaca ekstrem tetap dilakukan guna antisipasi bencana susulan.

Sumber: SM News.com

Nekat Menyeberang Sungai, Pria 21 Tahun di Dumai Diterkam Buaya dan Hilang

Sun, 19 Jul 2026 19:04:37 +0700

BEDELAU.COM --- Seorang pria berusia 21 tahun dilaporkan diterkam buaya saat nekat menyeberangi Muara Sungai Mampu, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Sabtu (18/7/2026). Korban hingga kini masih dalam pencarian oleh Tim SAR gabungan.

Korban diketahui bernama IK alias Ajib (21), warga Jalan Bambu RT 18, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Peristiwa tragis itu terjadi ketika korban sedang memancing bersama rekannya di kawasan Muara Sungai Mampu, dekat PT SDO, dalam kondisi air pasang.

Kepala Basarnas Pekanbaru, Budi Cahyadi, mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai kondisi membahayakan manusia tersebut dari anggota Polsek Sungai Sembilan.

Menurut Budi, sebelum kejadian korban sempat diperingatkan oleh rekannya agar tidak menyeberangi sungai. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan.

“Saat berada di tengah penyeberangan, seekor buaya tiba-tiba muncul dari semak-semak di tepi sungai dan diduga menerkam korban. Korban sempat berteriak meminta pertolongan sebelum akhirnya menghilang,” kata Budi.

Rekan korban yang menyaksikan kejadian itu langsung berusaha memberikan pertolongan dengan terjun ke sungai. Namun, korban tidak berhasil ditemukan.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada keluarga korban dan Polsek Sungai Sembilan. Hingga saat ini, masyarakat bersama aparat kepolisian masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Basarnas Pekanbaru melalui Unit Siaga SAR Dumai memberangkatkan lima personel Tim Rescue menuju lokasi kejadian dengan jarak tempuh sekitar 18 kilometer.

Tim SAR akan melakukan pemantauan dan analisis kondisi di lapangan, melaksanakan pencarian bersama unsur SAR gabungan, serta mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat apabila berhasil ditemukan.

Budi mengimbau seluruh masyarakat dan unsur yang terlibat dalam pencarian agar selalu mengutamakan keselamatan. Pasalnya, lokasi kejadian merupakan habitat satwa liar dan memiliki potensi bahaya tinggi.

“Kami mengoptimalkan upaya pencarian bersama seluruh unsur SAR gabungan hingga korban berhasil ditemukan. Masyarakat juga kami imbau meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di wilayah perairan yang berpotensi menjadi habitat satwa liar,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, operasi pencarian terhadap Ajib masih terus berlangsung.

Sumber: SM News.com

Wako Perintahkan Satpol PP Kembali Tertibkan Warung Tenda Biru di Air Hitam

Sun, 19 Jul 2026 18:57:31 +0700

BEDELAU.COM --Walikota Pekanbaru Agung Nugroho memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera menertibkan warung tenda biru atau warung remang-remang yang kembali bermunculan di kawasan Air Hitam.

Keberadaan warung tersebut dinilai meresahkan masyarakat dan diduga menjadi lokasi aktivitas yang melanggar ketertiban umum.

Agung mengatakan, pemerintah telah menerima laporan terkait munculnya kembali warung remang-remang di kawasan tersebut. Karena itu, ia meminta Satpol PP segera mengambil tindakan.

"Kami sudah menerima laporan tersebut. Ada yang baru lagi muncul, itu sudah jadi perhatian untuk ditertibkan," tegas Agung, Ahad (19/7/2026).

Menurutnya, Pemerintah Kota Pekanbaru tidak akan tinggal diam terhadap keberadaan warung yang diduga berpotensi menjadi tempat praktik prostitusi maupun aktivitas lain yang melanggar aturan.

Ia menegaskan tidak ada ruang bagi praktik prostitusi di Kota Pekanbaru. Penertiban akan dilakukan terhadap bangunan liar yang digunakan sebagai lokasi usaha tersebut.

"Kami tegaskan tidak ada tempat untuk perzinahan di Kota Pekanbaru. Ini komitmen kami," cakapnya lagi.

Keberadaan warung tenda biru di kawasan Air Hitam belakangan kembali menjadi sorotan warga. Selain beroperasi hingga dini hari, warung-warung tersebut juga diduga menjual minuman beralkohol dan memutar musik dengan volume keras sehingga mengganggu lingkungan sekitar.

Sebelumnya, aparat gabungan yang tergabung dalam Tim Yustisi telah melakukan penertiban terhadap warung remang-remang di sepanjang Jalan SM Amin hingga Jalan Air Hitam pada Juni 2025. Namun, sejumlah warung dilaporkan kembali bermunculan di kawasan tersebut.

Sumber: cakaplah.com

Pemprov Riau Buka Lagi Penghapusan Denda PKB, Hanya Berlaku di Bulan Agustus

Sun, 19 Jul 2026 18:55:03 +0700

BEDELAU.COM --Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, akhirnya kembali memberikan keringanan bagi masyarakat Riau melalui penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB). Masyarakat yang menunggak pajak kendaraannya cukup

Program penghapusan denda pajak tersebut digulirkan kembali dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau yang jatuh pada 9 Agustus mendatang.

Meski program tersebut sempat tidak diwacanakan kembali oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), namun Plt Gubernur

Kepala Bapenda Provinsi Riau Ninno Wastikasari mengatakan, program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor tersebut digulirkan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau.

Ia menyebut, program itu akan berlangsung selama satu bulan penuh pada Agustus mendatang.

"Dalam rangka HUT Riau ke-69, Insya Allah direncanakan bulan Agustus, cuma 1 bulan," sebut Ninno, Ahad (19/7/2026).

Dengan adanya program penghapusan denda PKB tersebut, tentunya ini menjadi angin segar bagi masyarakat Riau. Terutama pemilik kendaraan yang selama ini masih memiliki tunggakan pajak bertahun-tahun.

Melalui program tersebut, denda yang harus dibayar masyarakat akibat keterlambatan pembayaran pajak akan dihapuskan. Pemilik kendaraan nantinya cukup membayar pajak pokok kendaraan yang menjadi kewajibannya.

Sumber: cakaplah.com

Bikin Situs Palsu Sumsel Bhayangkara Run 2026, Dua Pria Ditangkap di Pekanbaru

Sun, 19 Jul 2026 18:51:40 +0700

BEDELAU.COM --Subdit V Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan (Sumsel) membongkar dugaan penipuan menggunakan situs pendaftaran palsu Sumsel Bhayangkara Run 2026.

Dua pria berinisial MF dan FC ditangkap polisi di wilayah Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, pada tanggal 8-9 Juli 2026.

Keduanya diduga memiliki peran berbeda dalam menjalankan modus tersebut.

MF disebut membuat situs pendaftaran palsu dan menyiapkan sarana pembayaran, sementara FC diduga bertugas menyebarkan tautan melalui media sosial.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Listiyono Dwi Nugroho mengatakan kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan mengenai beredarnya tautan pendaftaran Sumsel Bhayangkara Run 2026 pada 30 Mei 2026.

Padahal, pendaftaran resmi kegiatan tersebut baru dijadwalkan dibuka pada 2 Juni 2026.

"Berdasarkan laporan tersebut, penyidik Subdit Siber langsung melakukan penelusuran digital, analisis transaksi elektronik, serta berkoordinasi dengan sejumlah pihak hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku," kata Listiyono, Kamis (16/7/2026).

Hasil penyelidikan polisi mengarah kepada MF. Ia diduga membuat situs pendaftaran palsu menggunakan platform formulir daring dengan mencatut desain pamflet resmi Sumsel Bhayangkara Run 2026.

Tampilan tersebut dibuat menyerupai informasi resmi sehingga calon peserta diduga tidak menyadari bahwa mereka diarahkan ke situs palsu.

Polisi menyebut MF kemudian memasang kode pembayaran QRIS yang terhubung dengan rekening yang telah disiapkan untuk menampung uang pembayaran calon peserta.

"Melalui situs tersebut, MF memasang kode pembayaran QRIS yang mengarah ke rekening yang telah disiapkan, sehingga calon peserta yang mendaftar akan mentransfer biaya pendaftaran ke rekening milik pelaku," jelasnya.

Sementara itu, FC diduga berperan menyebarkan tautan pendaftaran palsu melalui Instagram.

Modusnya, FC mencari komentar masyarakat yang menanyakan informasi pendaftaran kemudian membalasnya dengan mengarahkan calon peserta menuju situs tersebut.

Setelah melakukan penelusuran, tim Subdit Siber Polda Sumsel mengetahui keberadaan kedua tersangka berada di Kota Pekanbaru.

Pengejaran kemudian dilakukan pada 8 hingga 9 Juli 2026. MF dan FC akhirnya ditangkap di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru.

Dalam penangkapan tersebut, penyidik menyita tiga unit telepon seluler serta satu akun merchant dompet digital atas nama Ahmad Fawzi yang diduga digunakan sebagai sarana menerima pembayaran.

Polisi kini masih mendalami aliran dana dan jumlah korban yang diduga telah melakukan pembayaran melalui situs tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut kedua tersangka merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor.

Keduanya juga diduga pernah menjalankan modus serupa dengan mencatut sejumlah kegiatan lari di daerah lain.

Penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain maupun pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran situs pendaftaran palsu tersebut.

Atas perkara tersebut, kedua tersangka dijerat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Polisi menyebut ancaman pidana berdasarkan pasal yang diterapkan mencapai 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap tautan pendaftaran kegiatan yang beredar melalui media sosial.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi kepada pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta selalu memastikan informasi berasal dari kanal resmi penyelenggara," ujarnya, Minggu (19/7/2026).

Penyidikan kasus tersebut masih berlanjut. Polisi tengah mendalami kemungkinan adanya jaringan lain sekaligus menelusuri dugaan penggunaan modus serupa pada kegiatan-kegiatan lainnya.

Sumber: Riauaktual.com

Kategori Wali Kota Terbaik, Agung Nugroho Raih Penghargaan Pemred Award 2026

Sun, 19 Jul 2026 18:48:53 +0700

BEDELAU.COM --Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho meraih penghargaan dari Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI). Penganugerahan berlangsung di Ballroom The Alana Yogyakarta, Sabtu (18/7/2026) malam.

Penghargaan yang diberikan kepada Wako Agung tidak semata berdasarkan prestasi kerja. Namun dewan juri juga menilai komitmen para tokoh dalam membangun hubungan yang baik dengan media, keterbukaan informasi kepada publik, serta kemudahan berkomunikasi dengan insan pers.

Wako Agung berhasil meraih penghargaan Pemred Award 2026 kategori Wali Kota Terbaik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Pemred Award 2026 merupakan penghargaan bergengsi yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI).

Penghargaan Pemred Award 2026 diterima Wali Kota Agung diwakili Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Tengku Aznom Zaifani.

Atas penghargaan tersebut, Wali Kota Agung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada FPRMI.

"Terima kasih kepada FPRMI. Kita bersyukur atas penghargaan itu. Ini sebuah karunia dan kebanggaan bagi kami sebagai kepala daerah yang mendapatkan amunisi kembali, semangat kembali atas adanya award yang diberikan kepada kami," kata Wako, Minggu (19/7/2026).

Dikatakan Wali Kota Agung, penghargaan yang diterima tentu menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk terus menjalin sinergi yang lebih baik dengan seluruh insan pers sehingga program-program pembangunan bisa tersampaikan dengan baik kepada warga.

"Mudah-mudahan penghargaan itu betul-betul sesuai yang kita lakukan di lapangan. Bagi kami, tentu ini menambah semangat dan motivasi bagi kami untuk bekerja lebih banyak lagi bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Diskominfotiksan Tengku Aznom menjelaskan, penghargaan Pemred Award diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada para pemimpin yang mampu membangun komunikasi publik secara terbuka, menghargai kebebasan pers, dan menjadikan media sebagai mitra strategis dalam pembangunan.

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen Bapak Wali Kota Agung Nugroho dalam membangun komunikasi publik yang sehat, serta menjalin sinergi yang baik dengan seluruh insan pers," ujarnya.

Selama masa kepemimpinannya, terang Tengku Aznom, Wali Kota Agung dinilai mampu menciptakan iklim kemitraan yang baik dengan media massa. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak hanya menjadikan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menghadirkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

"Kami percaya pembangunan daerah akan berjalan lebih baik apabila didukung oleh keterbukaan informasi dan kolaborasi yang kuat bersama media," tegasnya.

Sesuai arahan Wali Kota Agung, lanjut Tengku Aznom, Diskominfotiksan terus melakukan berbagai inovasi dalam pengelolaan komunikasi publik, mulai dari optimalisasi portal resmi Pemerintah Kota Pekanbaru, penguatan media sosial pemerintah, hingga membangun kemitraan yang profesional dengan media massa lokal maupun nasional.

"Ke depan kami akan terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

"Kemitraan yang telah terjalin baik dengan media akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan partisipatif," tutup Tengku Aznom.

Sumber: Riauaktual.com

Polemik Febrie Makin Memanas, MAKI Sentil Hotman Paris Soal “Pamit” ke Prabowo

Sat, 18 Jul 2026 19:31:12 +0700

BEDELAU.COM --Perdebatan hukum terkait penetapan tersangka mantan Jampidsus Febrie Adriansyah kembali memanas setelah MAKI membantah pernyataan Hotman Paris Hutapea. Boyamin Saiman menegaskan hukum acara pidana tidak mengenal kewajiban meminta izin Presiden sebelum menetapkan seorang tersangka. Sorotan publik kini beralih menuju pembuktian barang bukti bernilai fantastis dalam perkara tersebut.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan kuasa hukum Febrie Adriansyah. Ia menilai argumen mengenai keharusan “pamit” kepada Presiden sebelum penetapan tersangka tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, pendapat tersebut justru memperlihatkan kesalahan memahami hukum acara pidana.

“Itu artinya menunjukkan Hotman Paris tidak paham hukum. Mana ada penetapan tersangka Febrie dapat izin presiden?” kata Boyamin, Sabtu, 18 Juli 2026. Ia menegaskan KUHAP maupun KUHP tidak pernah mengatur mekanisme tersebut. Penetapan tersangka sepenuhnya bergantung kecukupan alat bukti sesuai prosedur pidana.

Boyamin kemudian menantang pihak kuasa hukum menunjukkan aturan resmi mengenai kewajiban meminta izin Presiden. Ia menyebut tidak satu pun pasal mengatur prosedur tersebut. Menurutnya, argumentasi semacam itu sama saja menciptakan hukum acara pidana baru.

“Aturan mana? KUHAP mana? KUHP mana? Ini membuat aturan sendiri, membuat hukum acara pidana sendiri,” ujar Boyamin. Pernyataan itu sekaligus membantah narasi kriminalisasi berdasarkan alasan administratif. Ia meminta seluruh pihak berdebat menggunakan dasar hukum, bukan opini.

MAKI juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2025 mengenai pemeriksaan jaksa. Putusan tersebut mempertegas pengecualian perlindungan jabatan dalam perkara tertentu. Korupsi termasuk kategori tindak pidana khusus sehingga mekanisme pemeriksaannya memiliki landasan jelas.

“Pidana khusus itu termasuk korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan lama pun izin berasal dari Jaksa Agung, bukan Presiden,” ucap Boyamin. Ia menilai putusan MK memperjelas ruang penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum. Tidak terdapat ketentuan meminta persetujuan kepala negara.

Meski mengkritik keras, Boyamin tetap menghormati langkah pembelaan dilakukan Hotman Paris. Menurutnya, setiap advokat memiliki hak membela klien menggunakan berbagai strategi. Pendekatan hukum, politik, maupun komunikasi publik dianggap bagian profesi pengacara.

“Bang Hotman menjadi advokat tersangka. Membela dengan berbagai cara tetap boleh dilakukan,” ujar Boyamin. Ia bahkan mempersilakan strategi dramatis selama tidak melanggar ketentuan hukum. Perdebatan tetap harus berpijak pada fakta persidangan.

Boyamin menilai perhatian publik semestinya diarahkan menuju substansi perkara. Fokus utama berada pada penjelasan asal-usul uang hampir setengah triliun rupiah serta emas seberat 74 kilogram. Penjelasan rinci dinilai menentukan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

“Yang paling krusial adanya uang hampir setengah triliun dan emas 74 kilogram. Itu harus dijelaskan rinci sehingga masyarakat menerima dengan logika sederhana,” katanya. Penjelasan tersebut dinilai jauh lebih penting dibanding polemik mengenai izin Presiden. Publik menunggu uraian berbasis bukti.

Ia juga menyoroti perubahan narasi terkait barang bukti maupun kepemilikan aset. Menurut Boyamin, perubahan keterangan justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Kondisi tersebut memperkuat tuntutan transparansi selama penyidikan berlangsung.

Boyamin mengingatkan penetapan tersangka pejabat tinggi bukan peristiwa baru. KPK maupun Kejaksaan Agung pernah menangkap menteri aktif tanpa meminta izin Presiden. Praktik tersebut berlangsung sesuai mekanisme hukum berlaku.

“KPK pernah menangkap menteri. Kejaksaan Agung juga pernah menahan menteri tanpa aturan izin Presiden,” tegasnya. Ia menilai istilah “pamit” hanya berkaitan etika, bukan syarat hukum. Penegakan hukum tetap bergantung pembuktian serta alat bukti.

Sementara itu, Hotman Paris tetap menyebut perkara menjerat Febrie sebagai bentuk kriminalisasi. Ia mengaku membela mantan Jampidsus tanpa mempertimbangkan imbalan jasa hukum. Hotman juga mengaitkan pembelaannya dengan hubungan profesional bersama Presiden Prabowo Subianto selama puluhan tahun.

“Jampidsus menjadi kebanggaan Presiden Prabowo. Tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit sama Presiden,” ujar Hotman. Pernyataan tersebut memicu respons keras dari MAKI. Polemik akhirnya bergeser menjadi perdebatan mengenai batas etika, prosedur hukum, serta pembuktian perkara korupsi.

Sumber: SM News.com

Polisi Selidiki Kericuhan di DPRD Riau, Rekaman CCTV Jadi Bukti Utama

Sat, 18 Jul 2026 19:27:04 +0700

BEDELAU.COM --Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau mulai menyelidiki dugaan tindak pidana dalam insiden kericuhan yang terjadi di Kantor DPRD Provinsi Riau. Penyelidikan dilakukan setelah Sekretariat DPRD Riau membuat laporan.Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasyim Risahondua mengatakan, laporan disampaikan pada Jumat (17/7/2026), setelah Sekretaris DPRD Riau, berkomunikasi secara lisan dengan Polda Riau.

"Informasinya, pada Jumat mereka juga telah membuat laporan polisi. Kami akan memastikan terlebih dahulu apakah laporan tersebut sudah teregistrasi," ujar Hasyim, Sabtu (18/7/2026).

Hasyim menegaskan, setelah laporan resmi diterima, penyidik akan langsung melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap fakta di balik kericuhan yang sempat menjadi sorotan publik tersebut.

Ia mengungkapkan, rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian menjadi salah satu alat bukti penting dalam mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kericuhan tersebut.

"Pastinya bahwa saksi dan pelaku yang ada di lokasi sudah terekam oleh CCTV dan kamera," kata Hasyim, Sabtu (18/7/2026).

Selain itu, penyidik juga akan mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi dalam insiden tersebut. "Ada dugaan perusakan dan kerusuhan. Nanti kita akan kembangkan sesuai dengan fakta di lapangan," tegasnya.

Jika alat bukti dinilai cukup, penyidik akan menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka.

Hasyim menegaskan, seluruh proses penanganan perkara akan dilakukan sesuai prosedur hukum dengan mengedepankan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan.

Diketahui, kericuhan terjadi usai rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Riau, Kamis (16/7/2026).

Bentrokan berawal dari perselisihan dua anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar, yakni Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet hingga terjadi baku hantam antara aimpatisan kedua anggota dewan itu.*

Sumber: cakaplah.com

Serang Pakai Sajam Saat Disergap, Polisi Tembak Pengedar Ekstasi di Pekanbaru

Sat, 18 Jul 2026 19:21:07 +0700

BEDELAU.COM --Penangkapan terduga pengedar narkotika di Pekanbaru berlangsung menegangkan. Seorang pria berinisial SD diduga menyerang polisi menggunakan senjata tajam saat hendak ditangkap di Jalan Badak Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Kamis (16/7/2026) malam.

Akibat serangan tersebut, seorang personel Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau mengalami luka gores di bagian perut dekat pusar.

Polisi kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap SD hingga berhasil diamankan.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran pil ekstasi.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengatur upaya penangkapan terhadap terduga pelaku.

Sekitar pukul 22.10 WIB, SD tiba di lokasi yang telah disepakati bersama seorang rekannya. Saat petugas bergerak melakukan penyergapan, keduanya disebut langsung memberikan perlawanan.

"Pada saat akan diamankan, tersangka bersama seorang rekannya melakukan perlawanan dengan menyerang petugas menggunakan senjata tajam sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka," kata Putu, Sabtu (18/7/2026).

Dalam perlawanan tersebut, salah seorang pelaku diduga menyerang personel opsnal Subdit II Ditresnarkoba menggunakan senjata tajam.

Serangan itu menyebabkan seorang polisi mengalami luka gores di bagian perut dekat pusar. Melihat rekannya diserang, personel lain kemudian memberikan bantuan.

Polisi menyebut SD terus melakukan perlawanan dan dinilai membahayakan keselamatan petugas. Tindakan tegas dan terukur kemudian dilakukan hingga SD berhasil dilumpuhkan dan diamankan.

Sementara itu, satu orang yang berada bersama SD berhasil melarikan diri dari lokasi. Polisi kini masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku tersebut.

Dalam penangkapan itu, petugas menemukan 50 butir pil yang diduga ekstasi dengan berbagai warna dan logo. Barang tersebut ditemukan tersimpan di dalam sebuah kotak obat.

"Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 50 butir pil ekstasi berbagai warna dan merek yang disimpan di dalam sebuah kotak obat," ujar Putu.

Selain narkotika, polisi juga menyita satu bilah pisau cutter yang diduga digunakan dalam penyerangan serta dua unit telepon seluler.

Personel yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara SD yang mengalami luka tembak akibat tindakan kepolisian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan.

Setelah menjalani perawatan, SD diamankan di Ditresnarkoba Polda Riau untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

"Tersangka beserta barang bukti kini diamankan di Ditresnarkoba Polda Riau untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran," tutup Putu.

Polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk memburu pelaku yang melarikan diri sekaligus mengungkap jaringan dan asal-usul puluhan pil ekstasi yang diamankan.

Sumber: Riauaktual.com

Resahkan Warga, Wako Pekanbaru Perintahkan Satpol PP Segera Tertibkan Tenda Biru di Air Hitam

Sat, 18 Jul 2026 19:18:50 +0700

BEDELAU.COM --Sejumlah warung remang-remang mulai bermunculan di Kawasan Air Hitam, Kota Pekanbaru. Keberadaan warung tenda biru ini mulai meresahkan masyarakat.

Mereka bukan hanya sekedar membuka warung hingga dinihari. Namun ada dugaan menjual minuman beralkohol hingga menyalakan musik dengan volume besar.

Kemunculan kembali warung remang-remang ini menjadi perhatian Tim Yustisi di Kota Pekanbaru. Apalagi aparat gabungan sempat melakukan penertiban terhadap warung yang meresahkan masyarakat.

Mereka sudah menertibkan warung remang-remang yang berdiri di sejumlah lokasi pada Juni 2025 silam. Tim gabungan kala itu menyasar lokasi warung yang ada di sekitar Jalan SM Amin hingga Jalan Air Hitam.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho tidak menampik warung remang-remang kembali muncul di sekitar Kawasan Air Hitam. Ia menegaskan Satpol PP Kota Pekanbaru segera menggelar penertiban di kawasan itu.

"Kami sudah menerima laporan tersebut, ada yang baru lagi muncul, itu sudah jadi perhatian untuk ditertibkan," tegasnya Sabtu (18/7/2026).

Dirinya mengaku tidak tinggal diam dengan keberadaan warung remang-remang yang berpotensi menjadi tempat prostitusi. Ia menegaskan tidak ada tempat untuk lokasi prostitusi di Kota Pekanbaru ini.

Ia sudah meminta Satpol PP Pekanbaru untuk segera melakukan penertiban. Mereka melakukan aktivitas itu di bangunan liar.

"Kami tegaskan tidak ada tempat untuk tempat perzinahan di Kota Pekanbaru, ini komitmen kami," ulasnya.

Agung juga tidak mentolerir keberadaan komunitas LGBT di Kota Pekanbaru. Ia menegaskan bahwa prilaku LGBT berpotensi adanya penularan HIV.

Sumber: Riauaktual.com

Ditlantas Polda Riau dan BPTD Intensifkan Ramp Check Demi Keselamatan

Fri, 17 Jul 2026 20:09:41 +0700

BEDELAU.COM --Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Riau menggelar razia terpadu dan ramp check terhadap kendaraan angkutan barang di Jalan Air Hitam, Pekanbaru, Jumat (17/7/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang tidak laik jalan maupun pelanggaran Over Dimension dan Over Loading (ODOL).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB tersebut dipimpin Kasi Tatib Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau Kompol Indra Sakti, didampingi Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau AKP Julio Jagratara Tampoi serta PPNS BPTD Kelas II Riau Demi Septi Harianti. Operasi gabungan turut melibatkan personel Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau, BPTD Kelas II Riau, dan Satlantas Polresta Pekanbaru.

Dalam pemeriksaan itu, petugas mengecek kelengkapan administrasi kendaraan sekaligus melakukan ramp check untuk memastikan kondisi teknis kendaraan masih memenuhi standar keselamatan. Pemeriksaan meliputi sistem pengereman, lampu penerangan, kondisi ban, hingga perlengkapan keselamatan lainnya.

Selain pemeriksaan fisik kendaraan, para pengemudi juga diberikan edukasi mengenai pentingnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi laik jalan sebelum beroperasi demi mengurangi risiko kecelakaan.

Petugas BPTD Kelas II Riau juga melakukan pengukuran dimensi kendaraan guna mengantisipasi praktik ODOL. Kendaraan yang membawa muatan berlebih atau memiliki dimensi tidak sesuai aturan dinilai memiliki risiko tinggi memicu kecelakaan lalu lintas serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.

Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau AKP Julio Jagratara Tampoi menegaskan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi kepada para pengemudi.

"Kegiatan ini bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga memberikan edukasi kepada pengemudi agar selalu memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Keselamatan pengguna jalan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu kami mengajak seluruh pengusaha maupun pengemudi angkutan barang untuk mematuhi ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, PPNS BPTD Kelas II Riau Demi Septi Harianti menjelaskan bahwa ramp check menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kendaraan angkutan barang memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

"Pada ramp check ini kami memeriksa sistem pengereman, lampu, kondisi ban, serta melakukan pengukuran dimensi kendaraan. Pemeriksaan bertujuan memastikan kendaraan benar-benar laik jalan dan tidak melanggar ketentuan dimensi maupun muatan. Kendaraan kategori ODOL memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas dan mempercepat kerusakan jalan," katanya.

Ia menambahkan, BPTD Kelas II Riau akan terus bersinergi dengan Ditlantas Polda Riau dalam meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang agar keselamatan transportasi di Riau semakin terjamin.

Terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap operasi pengawasan kendaraan angkutan.

Menurutnya, seluruh kendaraan angkutan barang wajib memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi sebelum beroperasi di jalan raya.

"Kami terus memperkuat sinergi dengan BPTD dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kendaraan angkutan yang beroperasi di wilayah Riau memenuhi standar keselamatan. Razia dan ramp check ini merupakan langkah preventif untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, khususnya yang disebabkan kendaraan tidak laik jalan maupun pelanggaran ODOL. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama kami," tegas Jeki.

Ia juga mengimbau perusahaan angkutan dan para pengemudi agar tidak mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis maupun membawa muatan melebihi kapasitas.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi kunci untuk menekan angka kecelakaan sekaligus menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Provinsi Riau.

Sumber: SM News.com

Prabowo Bocorkan Motor Listrik Nasional Segera Meluncur

Fri, 17 Jul 2026 20:08:07 +0700

BEDELAU.COM --Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia segera memiliki motor listrik nasional buatan anak bangsa. Peluncuran resmi dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat memimpin Panen Raya TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jumat (17/7/2026).

Motor listrik nasional menjadi simbol penguatan industri otomotif domestik sekaligus percepatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Pemerintah menargetkan produk tersebut mampu menjangkau masyarakat luas, terutama sektor pertanian. Langkah itu juga memperkuat arah pembangunan industri nasional berbasis inovasi.

Prabowo mengungkapkan peluncuran kendaraan tersebut sudah memasuki tahap akhir persiapan. Presiden menegaskan dirinya akan meresmikan langsung motor listrik nasional. “Sebentar lagi sudah punya motor nasional. Saya akan launching beberapa minggu ini. Motor listrik nasional,” ujar Prabowo.

Presiden berharap motor listrik nasional menjadi kendaraan pilihan masyarakat dalam aktivitas harian. Petani juga diharapkan memanfaatkan teknologi tersebut demi meningkatkan efisiensi mobilitas. Penggunaan kendaraan listrik dinilai mampu mendukung transformasi sektor pertanian Indonesia.

Prabowo menyampaikan harapan besar terhadap kesejahteraan petani melalui kemajuan teknologi transportasi. Motor listrik dianggap memberi akses mobilitas lebih hemat serta ramah lingkungan. “Saya berharap nanti petani-petani minimal naik motor listrik. Siapa tahu nanti ada yang pakai mobil semuanya,” ucap Prabowo.

Selain motor listrik, pemerintah juga menyiapkan pengembangan mobil nasional karya putra-putri Indonesia. Program tersebut menjadi bagian strategi memperkuat industri manufaktur nasional. Komitmen itu diarahkan menuju kemandirian teknologi serta peningkatan daya saing global.

Prabowo menegaskan Indonesia memiliki kemampuan menghasilkan kendaraan berkualitas melalui talenta nasional. Industri otomotif domestik diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengembangan produk lokal juga membuka peluang investasi serta lapangan pekerjaan baru.

Presiden menilai kemampuan anak bangsa telah terbukti menghasilkan kendaraan operasional berkualitas tinggi. TNI dan Polri sudah menggunakan jip produksi nasional dalam berbagai penugasan. Kondisi tersebut menjadi bukti industri otomotif domestik terus berkembang.

“Tapi sekarang mau jadi bangsa yang bangkit. Akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri pun sudah memakai jip buatan putra-putri Indonesia,” tegas Prabowo.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian karena menegaskan arah kebijakan pemerintah membangun kemandirian industri nasional. Kendaraan listrik diposisikan sebagai salah satu fondasi transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah juga terus mendorong penggunaan komponen lokal dalam proses produksi.

Peluncuran motor listrik nasional diharapkan mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Industri pendukung seperti baterai, komponen, serta teknologi manufaktur diperkirakan ikut berkembang. Dampaknya berpotensi memperkuat daya saing Indonesia pada pasar regional.

Kegiatan Panen Raya TNI di Kabupaten Malang turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal TNI Tonny Harjono, serta KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali.

Peluncuran motor listrik nasional menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Prabowo dalam mendorong inovasi. Program tersebut membawa harapan besar menuju industri otomotif modern berbasis karya anak bangsa. Indonesia kini bersiap memasuki babak baru kemandirian kendaraan listrik nasional.

Sumber: SM News.com

Konflik Parisman dan Eet, BK DPRD Riau Proses Sesuai Kode Etik

Fri, 17 Jul 2026 20:04:10 +0700

BEDELAU.COM --Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau akan memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan dan Ketua Komisi V Indra Gunawan Eet atas kegaduhan yang terjadi di Gedung DPRD Riau, Kamis (17/7/2026).

Ketua BK DPRD Riau, Imustiar, mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh dua anggota dewan dari Fraksi Golkar tersebut.

Pihaknya terlebih dahulu akan duduk bersama anggota BK untuk memproses permasalahan tersebut.

"Pertama tentu BK menyelesaikan hal itu tetap sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujar Imustiar, Jumat (17/7/2026).

Dikatakannya, rujukan untuk menyelesaikan permasalahan dua anggota dewan tersebut adalah kode etik dan juga tata tertib (tatib).

"Rujukan kita tentu tatib, kemudian kode etik. Bagaimana proses ini kita lakukan, pertama kami akan rapat dulu dengan kawan-kawan BK, karena hari ini tentu ada juga yang lagi tugas di luar," katanya.

Kemudian rujukan berikutnya, lanjut Imustiar, tentu tata beracara. Ia menyebut, tata beracara ini sesuai dengan yang dilakukan hari ini.

Sumber: cakaplah.com

Kejati Riau Dalami Peran Afrizal Sintong di Kasus Korupsi Dana PI SPRH

Fri, 17 Jul 2026 20:01:32 +0700

BEDELAU.COM --Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau membuka peluang mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen di PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH).

Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah mantan Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, setelah disebut dalam pertimbangan hukum putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru.

Langkah tersebut menyusul putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada mantan Direktur Utama PT SPRH, Rahman, dalam sidang yang digelar Kamis (16/7/2026).

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, mengatakan pihaknya tidak bisa teegesa-gesa. Perlu dilakukan pendalaman untuk mengertabui adanya tersangka baru.

Menurutnya, Kejati masih menunggu salinan lengkap putusan pengadilan sebagai dasar melakukan kajian yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Kami masih menunggu salinan putusan lengkap dari pengadilan terkait terdakwa sebelumnya sebagai salah satu landasan yuridis untuk mempelajari konstruksi hukum, fakta persidangan, serta peran pihak lain yang berpotensi menjadi tersangka baru," ujar Zikrullah saat dikonfirmasi, Jumat (17/7/2026).

Zikrullah menegaskan, penetapan tersangka baru tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penyebutan nama dalam putusan hakim, melainkan harus didukung alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum.

"Proses hukum ini memerlukan kehati-hatian ekstra guna memastikan pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum," katanya.

Menurut Zikrullah, setelah salinan putusan diterima, dokumen tersebut akan dipelajari bersama oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Tim Penyidik melalui mekanisme gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Sebelumnya, dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Jonson Parancis menyatakan Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana PI 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang merugikan negara Rp64.221.484.127,60.

Selain dijatuhi hukuman penjara, Rahman juga dihukum membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 180 hari kurungan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti negara sebesar Rp10.804.155.655.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk mengganti kerugian.

"Jika hasilnya tidak mencukupi, hukuman itu diganti dengan pidana penjara selama empat tahun," jelas hakim.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis juga mengungkap adanya aliran dana kepada pihak lain, termasuk Afrizal Sintong.

"Turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dan turut bertanggung jawab saksi Afrizal Sintong," kata hakim.

Majelis hakim menguraikan, Afrizal Sintong diduga menerima aliran dana melalui Rahman senilai Rp9.271.060.528.

Persidangan juga mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana PI, di antaranya pemberian tantiem dan bonus direksi yang tidak sesuai ketentuan, kerja sama penyusunan feasibility study.

Selain itu pembelian lahan bermasalah yang diduga disertai mark-up nilai aset, hingga penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi pegawai dan berbagai pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya.

Selain Rahman, perkara tersebut juga menjerat tiga terdakwa lain, yakni Zulkifli selaku kuasa hukum perusahaan, Muhammad Arif sebagai Asisten II Ekonomi dan Antar Lembaga PT SPRH, Dedi Saputra selaku Kepala Divisi Pengembangan PT SPRH.

Sumber: cakaplah.com