BEDELAU.COM --Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengungkap pertemuannya dengan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid sebelum kasus dugaan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau mencuat.
Dalam pertemuan di rumah dinasnya saat masih menjabat Wakil Gubernur Riau itu, SF Hariyanto mengaku sempat mengungkit persoalan masa lalu Abdul Wahid, termasuk kasus dugaan korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau.
Bahkan, SF Hariyanto mengaku memperlihatkan informasi mengenai persoalan tersebut melalui telepon genggamnya. Namun, respons Abdul Wahid saat itu justru menyatakan tidak takut.
Keterangan itu disampaikan SF Hariyanto saat menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi dengan modus pemerasan anggaran Dinas PUPR-PKPP Riau, dengan terdakwa Marjani, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (9/11/2026).
Di hadapan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, SF Hariyanto menjelaskan, Abdul Wahid pernah datang ke rumah dinasnya bersama dua orang dekatnya, yakni Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam dan Tata Maulana.
Dalam pertemuan tersebut, SF Hariyanto mengaku menyampaikan keberatannya karena merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan. Ia juga mempersoalkan pemindahan sejumlah orang yang disebut sebagai orang-orang pilihannya.
"Ketua, saya bilang gimana kita nih, saya tidak pernah diajak, orang-orang saya dipindahkan, apa salahnya," ungkap SF Hariyanto menirukan perkataannya saat itu.
Tidak hanya menyampaikan keberatan, SF Hariyanto juga mengaku mengingatkan Abdul Wahid mengenai persoalan yang pernah menjeratnya.
"Saya bilang dosa-dosa ketua itu banyak, saya tunjukkan handphone," jelasnya.
JPU kemudian menanyakan bagaimana tanggapan Abdul Wahid setelah diingatkan mengenai persoalan tersebut. "Saya tidak takut katanya," beber SF Hariyanto.
Jaksa kemudian mengulik, apakah ada dosa lain yang disampaikan SF Hariyanto ke Abdul Wahid selain kasus PON. "Tidak ada," jawab SF Hadiyanto.
Selain mengungkap pertemuan tersebut, SF Hariyanto juga mengakui pernah menyampaikan informasi mengenai dugaan praktik kutipan uang di lingkungan orang-orang dekat Abdul Wahid kepada Ustaz Abdul Somad (UAS).
Pengaduan itu berawal dari informasi yang diterimanya dari masyarakat mengenai dugaan adanya permintaan uang terkait perpindahan maupun pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
"Saya dapat berita seliweran, dari masyarakat, kalau mau pindah atau naik jabatan, saya menghadap ke Ustaz Abdul Somad," ungkapnya.
JPU kemudian mendalami apakah SF Hariyanto turut menyebutkan nama-nama orang yang diduga berada dalam lingkaran praktik kutipan tersebut.
SF Hariyanto menyebut nama Tata Maulana dan Dani M Nursalam. Namun, ia menegaskan bahwa penyampaiannya kepada UAS sebatas mengingatkan agar persoalan itu tidak berkembang menjadi masalah.
"Ada Tata, ada Dani, saya mengingatkan saja jangan sampai jadi masalah," katanya.
JPU kembali mempertanyakan apakah orang-orang tersebut masih bertahan di lingkungan Abdul Wahid setelah informasi itu disampaikan.
SF Hariyanto mengaku mendengar salah seorang ajudan Abdul Wahid, yakni Dahri, diberhentikan. Ia menyebut Dahri sebagai orang yang diketahui menerima uang terkait perpindahan jabatan.
Perkara yang menjerat Marjani berkaitan dengan kasus yang sebelumnya menyeret Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M Arief Setiawan, dan mantan tenaga ahli gubernur Dani M Nursalam.
Ketiganya telah lebih dahulu menjalani persidangan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Pada tingkat pertama, ketiganya masing-masing divonis dua tahun penjara.
Namun, pada tingkat banding, hukuman tersebut diperberat menjadi empat tahun penjara. Sementara Marjani menjalani proses persidangan secara terpisah.
Dalam dakwaannya, JPU KPK mengungkap pengumpulan uang dari sejumlah kepala UPT di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau dengan total mencapai Rp3,55 miliar.
Uang itu diduga berasal dari setoran yang dikaitkan dengan penambahan anggaran pada masing-masing UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR-PPKP Riau.
Pengumpulan berlangsung sejak April hingga November 2025 di sejumlah lokasi, antara lain Rumah Dinas Gubernur Riau, Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, dan Kantor Bappeda.
Dalam perkara tersebut, Marjani didakwa menerima uang dalam beberapa tahap. Salah satunya berupa uang Rp1 miliar yang diserahkan secara bertahap bsebnayak lima kali di Rumah Jabatan Gubernur Riau.
Lima penyerahan uang itu masing-masing sebesar Rp300 juta, Rp200 juta, Rp180 juta, Rp170 juta, dan Rp100 juta. Totalnya mencapai Rp950 juta, sedangkan Rp50 juta dipegang Dani.
JPU KPK juga mengungkap penyerahan uang Rp450 juta kepada Abdul Wahid melalui Marjani menjelang keberangkatan rombongan ke Malaysia pada awal November 2025.
Uang tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional Abdul Wahid selama perjalanan, termasuk rencana ziarah ke makam Tuan Guru Sayid di Negeri Sembilan, Malaysia.
Atas perkara ini, JPU mendakwa Marjani melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ia juga didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.*
Sumber: cakaplah.com