BEDELAU.COM --Pemerintah terus mematangkan proses pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Simpang Panam, tepatnya di kawasan Simpang Garuda Sakti, Jalan Kubang Raya, Pekanbaru. Dari total 166 bidang tanah yang teridentifikasi, sebanyak 92 bidang di antaranya telah berhasil dibebaskan.
Perkembangan tersebut dibahas dalam rapat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Simpang Panam yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, didampingi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Zulfahmi, serta sejumlah pihak terkait.
Plt Kadis PUPRPKPP Riau, Zulfahmi, menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait penerbitan peta bidang tanah. Salah satu kendala yang ditemukan adalah belum tersedianya data ledger jalan di kawasan Simpang Garuda Sakti.
"Untuk di Garuda Sakti ini, data ledger jalannya memang belum tersedia. Berbeda dengan kawasan Kubang Seberang yang sudah memiliki data tersebut, sehingga batas-batas ruang milik jalannya bisa diketahui dengan lebih jelas," jelas Zulfahmi.
Ia mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) bersama tim telah menerbitkan surat keterangan sebagai pedoman sementara dalam menentukan batas ruang milik jalan.
Menurutnya, koordinasi dengan BPJN masih terus dilakukan agar apabila terdapat kekurangan dokumen maupun hal teknis lainnya dapat segera dilengkapi, sehingga proses pengadaan tanah tidak mengalami hambatan berkepanjangan.
Zulfahmi menambahkan, pembayaran ganti rugi akan dilakukan secara bertahap terhadap bidang tanah yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Sementara bidang lainnya akan diproses setelah seluruh tahapan dan dokumen dinyatakan lengkap.
"Pembayaran ganti rugi dilakukan secara bertahap. Bidang tanah yang sudah memenuhi persyaratan akan diproses terlebih dahulu, sedangkan sisanya menyusul setelah seluruh tahapan administrasi terpenuhi," ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pengadaan tanah masih harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumuman kepada masyarakat, masa sanggah, kemungkinan pengajuan gugatan, hingga musyawarah penetapan nilai ganti rugi.
Terkait pembiayaan, Zulfahmi menegaskan bahwa anggaran pembayaran ganti rugi lahan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara itu, Pemerintah Kota Pekanbaru berperan dalam pendataan awal bidang tanah yang terdampak, sedangkan penetapan lokasi menjadi kewenangan wali kota.
Selain membahas pengadaan tanah, rapat tersebut juga menyoroti penanganan drainase dan saluran air di sekitar kawasan pembangunan flyover. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi genangan dan banjir yang dapat berdampak terhadap permukiman masyarakat.
Zulfahmi menyebutkan, penanganan drainase akan memperhatikan kondisi aliran air dari bagian hilir. Normalisasi anak sungai dan pembesaran saluran drainase menjadi langkah awal sebelum pembangunan crossing saluran air.
"Penanganannya harus dimulai dari hilir terlebih dahulu. Anak sungai dinormalisasi dan saluran drainase diperbesar, baru kemudian dilakukan pembangunan crossing. Ini penting agar aliran air bisa tertampung dan tidak meluap ke rumah masyarakat," ungkapnya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, BPJN, dan pihak terkait lainnya dapat terus berjalan dengan baik, sehingga berbagai kendala dalam proses pengadaan tanah maupun penanganan drainase dapat diselesaikan secara bertahap.
Dengan demikian, proses persiapan pembangunan flyover Simpang Panam diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi mendukung kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di kawasan Simpang Garuda Sakti.
Sumber: Riauaktual.com