Ratusan Massa Kepung Gerbang PHR, Tuntut 70 Persen DBH Migas dan Sawit untuk Riau

BEDELAU.COM --Ratusan massa dari berbagai paguyuban, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), hingga elemen masyarakat Riau mengepung kawasan gerbang masuk Pertamina Hulu Rokan (PHR), Jalan Sembilang, Rumbai, Pekanbaru, Selasa (10/11/2026). 

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan kepada pemerintah pusat. Mereka mendesak kebijakan yang lebih berpihak kepada Riau sebagai daerah penghasil sumber daya alam, sekaligus menuntut pemenuhan hak masyarakat tempatan atas lahan dan kesempatan kerja.

Massa yang tergabung dalam Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Gerakan Masyarakat Adat (GEMA), tokoh paguyuban, ormas, dan berbagai elemen masyarakat itu berkumpul di sekitar pintu masuk PHR dengan membawa spanduk serta menyampaikan aspirasi secara bergantian. 

Salah satu tokoh masyarakat Riau, Taufik Tambusai, tampil sebagai orator. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa kekayaan alam Riau, mulai dari minyak dan gas bumi (migas) hingga perkebunan kelapa sawit, seharusnya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah. 

Menurutnya, masyarakat Riau tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung di daerah sendiri. "Sudah saatnya ada kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada Riau sebagai daerah penghasil. Kekayaan alam yang ada di Riau harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya," demikian inti seruan yang disampaikan dalam orasi tersebut. 

Adapun lima tuntutan yang disuarakan massa dalam aksi itu meliputi: Pertama, menuntut alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) migas sebesar 70 persen untuk Provinsi Riau.

Massa meminta pemerintah pusat menerapkan skema pembagian hasil migas yang lebih proporsional. Mereka menilai besarnya kontribusi Riau terhadap sektor minyak dan gas bumi harus diimbangi dengan penerimaan daerah yang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, meminta DBH perkebunan kelapa sawit sebesar 70 persen untuk Riau. Tuntutan ini didasarkan pada besarnya kontribusi perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian daerah. Massa menginginkan hasil dari sektor tersebut memberikan manfaat lebih besar bagi daerah penghasil, terutama untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, mendesak perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) memenuhi kewajiban kebun plasma sebesar 20 persen. Massa menilai perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam Riau harus memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar. 

Kewajiban plasma, menurut mereka, tidak boleh sekadar menjadi ketentuan administratif, tetapi harus direalisasikan agar masyarakat tempatan turut menikmati manfaat dari aktivitas usaha perusahaan. Untuk sektor kehutanan, massa juga meminta pemenuhan akses masyarakat melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Keempat, meminta perusahaan yang beroperasi di Riau memprioritaskan minimal 60 persen tenaga kerja lokal. Massa menegaskan bahwa investasi dan aktivitas perusahaan di Bumi Lancang Kuning harus membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi putra-putri daerah. Mereka tidak ingin kekayaan alam dikelola di Riau, tetapi masyarakat tempatan justru kesulitan memperoleh pekerjaan di daerahnya sendiri.

Kelima, menuntut pengembalian lahan sitaan dalam kegiatan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang berkaitan dengan kebun masyarakat kepada masyarakat adat dan masyarakat tempatan.

Massa meminta pemerintah meninjau kembali status dan penguasaan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Mereka menilai penertiban kawasan hutan harus mempertimbangkan keberadaan serta hak masyarakat adat dan masyarakat tempatan yang menggantungkan hidup dari lahan tersebut. 

Melalui lima tuntutan itu, Taufik bersama elemen masyarakat yang hadir berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ketimpangan manfaat pengelolaan sumber daya alam di Riau.

Mereka menginginkan tuntutan tersebut tidak berhenti sebagai aspirasi dalam aksi demonstrasi, melainkan ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret. Aksi yang berlangsung tertib dan damai tersebut menjadi bentuk desakan masyarakat agar kekayaan alam Riau tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan dan kepentingan pusat, tetapi juga membawa kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat di daerah penghasil. **

Sumber: Riauterkini.com