BEDELAU.COM --Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki persimpangan baru setelah Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan pendidikannya. Ketika jalur pengadilan disebut semakin tertutup, perhatian politik justru bergerak menuju DPR. Persoalan ini kini menghadapi ujian berbeda, yakni bagaimana lembaga negara menyikapi konsekuensi putusan pengadilan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan batas upaya hukum tersebut. Menurutnya, Gibran tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak dalam perkara Subhan. Karena itu, kesempatan mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA tidak tersedia.
Yusril juga mengingatkan karakter putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final. Tidak tersedia mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan lembaga penjaga konstitusi tersebut. Dengan demikian, pembuktian melalui jalur pengadilan menghadapi batas prosedural yang tegas.
"Membuktikan itu kan di pengadilan. Pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian," ujar Yusril, Selasa (10/11/2026). Ia menilai kesempatan pembuktian sudah melewati mekanisme peradilan. Putusan final membuat ruang pengujian melalui perkara tersebut semakin terbatas.
Perubahan situasi bermula dari putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Majelis hakim mengabulkan gugatan Subhan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan. Putusan tersebut membatalkan dokumen Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dokumen bernomor 9149/D.D1/KS/2019 itu diterbitkan pada 6 Agustus 2019. MA memerintahkan pejabat terkait mencabut surat keterangan tersebut. Putusan itu menjadi dasar perubahan status administrasi dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangannya, MA juga membahas persoalan bukti pendidikan luar negeri. Majelis menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau diploma setara SMA. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kecermatan penerbitan dokumen administrasi penyetaraan.
Sebelum mencapai MA, gugatan Subhan sempat menghadapi penolakan pengadilan tingkat pertama. PTUN Jakarta sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi TUN Jakarta kemudian menguatkan putusan tersebut sebelum kasasi dikabulkan.
Perubahan hasil perkara memperlihatkan pentingnya tahapan peradilan administrasi negara. MA akhirnya membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara. Gugatan Subhan dikabulkan setelah majelis memeriksa alasan hukum dalam permohonan kasasi.
Yusril menilai putusan tersebut berpengaruh terhadap sengketa administrasi lain. Kesamaan objek sengketa menjadi alasan penting dalam pandangannya. Apalagi, surat yang dipersoalkan telah diperintahkan untuk dicabut melalui putusan MA.
"Apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu, apalagi yang mau disengketakan?" ujar Yusril. Ia memperkirakan perkara dengan objek serupa berpotensi kehilangan dasar sengketa. Meski demikian, pelaksanaan putusan tetap menjadi tahapan administratif penting.
Persoalan ini juga memiliki dimensi konstitusional yang berbeda dari sengketa administrasi. Mahkamah Konstitusi sebelumnya memeriksa permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran. MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Meski permohonan tidak diterima, pertimbangan MK turut membahas bukti pendidikan luar negeri. Mahkamah menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah setara SMA. Kedua aspek tersebut harus dibaca terpisah untuk memahami ruang lingkup putusan.
Di tengah perkembangan hukum tersebut, perhatian beralih menuju parlemen. DPR mulai memasuki masa persidangan setelah menyelesaikan masa reses. Yusril menyebut pemerintah akan mengamati pembahasan persoalan tersebut di lembaga legislatif.
"Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket ataukah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu," kata Yusril. Ia menegaskan pemerintah menunggu perkembangan pembahasan parlemen. Pemerintah tidak ingin mencampuri kewenangan konstitusional DPR dalam proses tersebut.
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyampaikan pimpinan menerima berbagai masukan fraksi. Masukan tersebut berkaitan dengan kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Pimpinan DPR akan memproses aspirasi sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Pilihan membentuk panitia angket dan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat memiliki konsekuensi berbeda. Hak angket merupakan instrumen penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sementara Hak Menyatakan Pendapat memiliki kedudukan dalam mekanisme pengawasan konstitusional parlemen.
Karena itu, putusan pengadilan tidak otomatis mengakhiri seluruh pembahasan politik. DPR tetap harus menilai persoalan berdasarkan kewenangan dan ketentuan konstitusi. Proses politik membutuhkan dasar, prosedur, serta dukungan sesuai aturan yang berlaku.
Penting pula membedakan pembatalan dokumen administrasi dengan penilaian seluruh persyaratan jabatan. Putusan MA secara langsung menyasar surat keterangan yang disengketakan. Konsekuensi lebih luas membutuhkan pembacaan hukum dan mekanisme konstitusional tersendiri.
Situasi tersebut menempatkan pemerintah, parlemen, dan lembaga peradilan dalam posisi berbeda. MA telah menjatuhkan putusan terhadap objek sengketa administrasi. DPR kini menghadapi ruang pembahasan politik sesuai kewenangannya.
Bagi publik, persoalan ini bukan sekadar perdebatan dokumen pendidikan seorang pejabat. Perkara tersebut menyentuh kepastian hukum dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan negara. Transparansi tindak lanjut putusan menjadi kebutuhan penting dalam menjaga akuntabilitas.
Yusril sendiri memilih menunggu perkembangan pembahasan di parlemen. Sikap tersebut menunjukkan pemerintah membedakan urusan administrasi hukum dan kewenangan politik DPR. Kedua jalur memiliki prosedur masing-masing yang tidak bisa dipertukarkan.
Pada akhirnya, polemik ijazah Gibran memasuki babak yang lebih luas. Persoalan administrasi telah memperoleh putusan kasasi Mahkamah Agung. Sementara arah pembahasan politik masih menunggu keputusan dan langkah resmi DPR.
Sumber: SM News.com