BEDELAU.COM --Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta. Keputusan tersebut diambil setelah Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran.
Putusan sidang etik itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
"Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Johnny.
Pemecatan Ahrie Sonta menjadi perkembangan terbaru dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Ahrie sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada Selasa (3/11/2026). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya juga disebut berstatus tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Dalam perkembangan penyidikan, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru.
Diduga Sadap Presiden hingga Tokoh Politik
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa para tersangka terindikasi melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden. Menurut Asep, penyidik juga menemukan indikasi penyadapan terhadap sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkapnya.
Penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah itu diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Penyidik juga menduga para tersangka sempat berupaya menghapus rekam jejak atau *log* digital pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk mengaburkan jejak aktivitas penyadapan.
Kasus Berlanjut ke Penegakan Etik
Penjatuhan sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta melalui sidang etik menjadi bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri.
Dengan keputusan tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik.
Sementara itu, perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.
Polri sebelumnya menegaskan dugaan perbuatan tersebut dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Namun, seluruh dugaan dalam perkara pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Sumber: SM News.com