BEDELAU.COM --Plt Bupati Rokan Hilir, Sulaiman, sesalkan pernyataan Sekda Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, di beberapa media selaku ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tentang carut marutnya APBD Perubahan TA 2024.
Hal itu diungkapkan Sulaiman saat diwawancarai para awak media usai apel pagi di lapangan MTQ, Batu 6 Bagan Siapiapi, Kamis (21/11/2024) pagi kemarin.
Sulaiman menjelaskan hal tersebut bermula pada tanggal 24 September 2024 dilakukan pengesahan APBD perubahan oleh Afrizal Sintong yang masih menjabat sebagai bupati bersama pimpinan sementara DPRD sekira pukul 03.00 WIB dini hari.
Lalu pada tanggal 25 September dirinya baru menjabat sebagai Plt Bupati Rokan Hilir, kemudian tanggal 27 Sulaiman memanggil TAPD ke ruangannya apakah sudah dikirim ke Pemerintah Provinsi Riau.
Kemudian sekitar tanggal 15 atau 16 Oktober 2024, Sulaiman mengadakan rapat di kantor BPKAD membahas dan menyegerakan untuk menyelesaikan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
"Setelah tanggal 15 atau 16 aku lupa, tidak pernah lagi ketua TAPD datang ke ruangan saya khusus membahas kelanjutan proses APBD P," terang Sulaiman.
"Jadi yang disampaikan Sekda itu saya sangat menyesalkan tapi sudahlah mungkin Sekda nih ketua TAPD saya anggap saat ini dugaan saya bukan sebagai sekda, bisa jadi sebagai 'lain-lain' lah dugaan saya. Tak pantas lah seorang sekda yang tidak pernah konsultasi sama saya dalam berbagai hal tiba-tiba dia muncul (di media) harus tahulah etika ya," imbuhnya.
Selain itu, Sulaiman juga mengaku sudah meminta data honorer kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) namun sampai hari ini tidak juga diberikan. Begitu juga dengan OPD lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Kesbangpol.
"Itu (OPD) gak bekerja dengan baik lah semasa saya Plt. Dan ini terhadap APBD p juga yang lain-lain. Saya ucapkan terimakasih ada juga OPD yang memposisikan diri sebagai ASN. Jadi sekali lagi itu yang perlu kami sampaikan," ujarnya.
Sulaiman juga menanggapi pemberitaan Afrizal Sintong saat kampanye bahwa dana Kas saat ini senilai Rp1 Triliun namun dibantah bahwa uang kas Pemda Rohil saat ini hanya ada Rp300 Miliar.
"Untuk gaji 80 miliar, nah ini yang perlu saya sampaikan, hanya memberitahu kepada masyarakat saja. Jadi itu pada prinsipnya yang dibicarakan Afrizal Sintong kemarin itu 80 persen itu banyak bohongnya. Saya sangat kecewa lah, sebagai calon bupati kok saya dibawa bawa sebagai Plt kok dibawa-bawa," pungkasnya.
Sulaiman juga menyampaikan permohonan maaf kepada ASN, honorer dan unsur lainnya karena dimasa dirinya menjabat sebagai Plt tidak bisa melakukan pembayaran gaji.