Gagal Dapat Adipura, Begini Penjelasan DLHK Pekanbaru

BEDELAU.COM --Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra menjelaskan alasan Kota Pekanbaru tidak meraih penghargaan Adipura pada penilaian tahun 2025.

Menurutnya, pada tahun tersebut tidak ada satu pun daerah di Indonesia yang memperoleh Piala Adipura karena sistem penilaian yang kini lebih ketat.

Reza mengatakan, penilaian Adipura saat ini tidak hanya berfokus pada kebersihan jalan protokol maupun kawasan permukiman, tetapi juga mencakup pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sementara itu, pengelolaan TPA menjadi salah satu aspek yang masih perlu dibenahi di Kota Pekanbaru.

“Kalau untuk kebersihan di jalan protokol dan perumahan sebenarnya sudah cukup baik, apalagi sekarang dibantu oleh keberadaan Lembaga Pengelola Sampah (LPS). Namun untuk TPA memang masih menjadi perhatian karena sebelumnya pengelolaannya belum optimal,” ujar Reza, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah melakukan pembenahan pengelolaan TPA melalui kerja sama dengan pihak ketiga, yakni PT ICE, agar pengelolaannya menjadi lebih baik ke depan.

Reza juga mengungkapkan bahwa secara nasional, Kota Pekanbaru sebenarnya memiliki nilai yang cukup baik dalam penilaian Adipura. Dari sekitar 300 kabupaten/kota di Indonesia, Pekanbaru berada di peringkat ke-48 dan menjadi daerah dengan nilai tertinggi di Provinsi Riau.

“Pada 2025 tidak ada daerah yang mendapatkan Piala Adipura. Hanya ada 35 daerah yang memperoleh sertifikat Adipura. Untuk Pekanbaru sendiri selisih nilainya hanya 1,1 poin untuk mendapatkan sertifikat tersebut,” jelasnya.

Ia berharap pada penilaian tahun depan Pekanbaru dapat meraih setidaknya Sertifikat Adipura, bahkan tidak menutup kemungkinan langsung meraih Piala Adipura jika berbagai pembenahan berjalan maksimal.

Reza menambahkan, ke depan penilaian Adipura juga akan lebih menitikberatkan pada upaya pemilahan sampah dari sumbernya. Semakin banyak masyarakat yang melakukan pemilahan sampah, maka nilai penilaian akan semakin tinggi.

“Konsepnya, semakin sedikit sampah yang masuk ke TPA maka semakin baik. Yang dibuang ke TPA itu seharusnya hanya residu saja,” katanya.

Menurutnya, langkah yang dilakukan Walikota Pekanbaru dengan meresmikan kawasan kelompok sadar sampah juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemilahan sampah di tingkat masyarakat. Program tersebut akan terus digencarkan hingga ke tingkat RT dan RW.

Selain itu, program pengelolaan sampah yang memungkinkan masyarakat menyetorkan sampah untuk ditukar dengan uang juga termasuk dalam kategori pemilahan sampah yang menjadi poin penting dalam penilaian Adipura.

Reza menegaskan bahwa besarnya anggaran bukan satu-satunya faktor penentu dalam meraih Adipura. Meski anggaran berpengaruh terhadap kualitas pengangkutan sampah, hal itu tidak otomatis menjamin sebuah daerah meraih penghargaan tersebut.

“Contohnya kota besar seperti Surabaya. Anggarannya besar, tetapi pada penilaian terakhir juga hanya mendapatkan sertifikat Adipura,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini DLHK terus melakukan evaluasi, termasuk memperbaiki pengelolaan TPA Muara Fajar. Pemerintah kota juga mendorong agar PT ICE dapat segera mengoptimalkan pengelolaan TPA tersebut.

“Kita optimistis ke depan hasilnya akan lebih baik,” tutup Reza.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Zulfan Hafiz, mendesak Pemko melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sampah setelah Pekanbaru kembali gagal meraih penghargaan Adipura pada penilaian 2025.

Zulfan menegaskan, pembenahan harus difokuskan pada organisasi perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Ia menilai, besarnya anggaran yang telah digelontorkan pemerintah perlu diimbangi dengan hasil kerja yang optimal.

“Adipura ini tentu harus menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh, terutama bagi OPD terkait, dalam hal ini DLHK. Anggaran yang sudah dikucurkan juga sangat besar, jadi harus dilihat lagi di mana letak permasalahannya,” ujar Zulfan, Ahad (8/3/2026).

Menurutnya, selain perbaikan sistem pengelolaan, pemerintah juga perlu memperkuat pembinaan serta edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Ia menjelaskan, beban operasional DLHK saat ini sebenarnya lebih ringan karena pengelolaan sampah permukiman telah dialihkan kepada Lembaga Pengelola Sampah (LPS). Saat ini, DLHK lebih fokus pada pengangkutan sampah di jalan protokol serta distribusi dari TPS atau transdepo menuju TPA Muara Fajar.

Sumber: cakaplah.com