BEDELAU.COM --Pemerintah Indonesia menegaskan tidak perlu khawatir terhadap ancaman pemutusan konektivitas internet Indonesia yang disinggung politikus Singapura. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan, Singapura justru berisiko mengalami kelumpuhan konektivitas jika kabel komunikasi bawah laut yang melintasi perairan Indonesia terputus.
Pernyataan itu disampaikan Meutya menyusul unggahan politikus Singapura, Calvin Cheng Ern Lee, di akun X @calvinelcheng. Dalam unggahannya pada Minggu (25/10/2026), Calvin menampilkan infografis yang mengklaim sekitar 90 persen lalu lintas internet internasional Indonesia melewati Singapura. Ia juga menyertakan kata “cut” atau potong yang memicu perhatian publik.
Menanggapi hal tersebut, Meutya menjelaskan bahwa sebagian besar jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang terhubung ke Singapura melintasi perairan Indonesia. Karena itu, gangguan atau pemutusan kabel tersebut tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga mengancam konektivitas Singapura.
“Kita tidak perlu geram. SKKL yang mendarat di Singapura tidak sampai dengan tiba-tiba. Sebagian besar jalurnya melalui perairan Indonesia. Apabila terpotong atau dipotong, 80% kapasitas konektivitas Singapura juga terancam lumpuh,” tulis Meutya melalui akun Instagram resminya, dikutip Rabu (28/10/2026).
Meutya juga mengingatkan besarnya pasar digital Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang disebutnya 47 kali lebih besar dibandingkan Singapura dan sekitar 267 juta masyarakat terhubung ke internet, Indonesia memiliki posisi strategis dalam ekosistem digital kawasan.
Menurut Meutya, tanpa pasar Indonesia, perusahaan teknologi global yang berinvestasi di Singapura berpotensi mempertimbangkan kembali keberadaan mereka di negara tersebut.
“Kita tidak boleh berpikir kerdil. Infrastruktur digital adalah sektor yang perlu dijaga bersama, tidak hanya untuk kepentingan kedua negara, tetapi juga untuk konektivitas global,” tulisnya.
Polemik konektivitas internet ini muncul di tengah ketegangan terkait pasokan gas alam Indonesia ke Singapura. Pemerintah Indonesia mulai mengurangi ekspor gas pada Sabtu (24/10/2026), yang kemudian mendapat sorotan dari Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.
Lawrence sebelumnya meminta seluruh pihak yang telah menandatangani kontrak komersial pasokan gas untuk memenuhi komitmen masing-masing.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pengurangan ekspor gas Indonesia tidak melanggar kontrak. Ia menyebut volume pengurangan masih berada dalam batas yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian kedua negara.
“Ekspor yang kita potong itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimumnya 91%-92%, dan kita baru sekitar 8%. Terkecuali kita potong 10%, nah itu baru kita melanggar kontrak,” tegas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Sumber: SM News.com