BBM Katanya Aman, Rakyat Malah Mengantre 3 Jam! Ombudsman Bongkar 4 Biang Kerok

BEDELAU.COM --Bayangkan menghabiskan tiga jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter bensin, sementara pekerjaan terus menunggu. Pemandangan seperti itu muncul di sejumlah daerah Indonesia ketika antrean BBM menjalar hingga satu kilometer. Ombudsman kini mendesak pemerintah membongkar persoalan distribusi, bukan sekadar menambah pasokan.

Laporan awal Ombudsman per 13 Oktober 2026 mencatat gangguan layanan BBM di sebelas provinsi. Wilayah tersebut meliputi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat. menyampaikan temuan tersebut pada Rabu, 14 Oktober. 

Di Aceh dan Bali, antrean dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer, dengan waktu tunggu panjang. Beberapa lokasi mencatat antrean ratusan meter, bahkan membuat pengendara menunggu berjam-jam. Di Papua Barat, kendaraan dilaporkan mengantre panjang pada malam hingga pagi.

Masalahnya tidak berhenti pada panjangnya barisan kendaraan di depan SPBU. Ombudsman juga menerima laporan kekosongan jenis BBM tertentu di sejumlah wilayah. Laporan resmi lembaga tersebut turut mencatat gangguan pasokan Solar atau Pertalite pada beberapa SPBU di Riau.

Riau tidak masuk daftar sebelas provinsi dengan antrean panjang dalam rekapitulasi utama tersebut. Meski begitu, laporan kekosongan BBM di beberapa SPBU menunjukkan persoalan layanan bisa berbeda antarlokasi. Karena itu, kondisi pasokan perlu diperiksa berdasarkan wilayah, jenis bahan bakar, dan waktu kebutuhan.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih rumit daripada sekadar menghitung stok nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut ketahanan stok BBM berada pada kisaran 18–20 hari. Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menilai gangguan utama terjadi pada proses distribusi. 

Angka stok nasional yang aman tidak otomatis membuat setiap SPBU menerima pasokan tepat waktu. BBM harus melewati rangkaian pengiriman, penyimpanan, pembongkaran, dan penyaluran sebelum mencapai pengendara. Satu hambatan saja dapat membuat persediaan lokal menipis, meskipun stok agregat masih mencukupi.

Anggota Ombudsman Abdul Ghoffar meminta pemerintah menelusuri sumber gangguan hingga ke tingkat operasional. Ia menekankan pelayanan tidak cukup dinilai dari jumlah BBM dalam tangki penyimpanan. “Akar masalah perlu ditelusuri, bukan sekadar menambah pasokan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Ombudsman mengidentifikasi empat kemungkinan penyebab yang perlu diuji lebih jauh. Faktor pertama ialah gangguan logistik, termasuk keterlambatan kapal, hambatan bongkar muat, keterbatasan armada, dan masalah depot. Kondisi tersebut berpotensi menghambat penyaluran meskipun pasokan tersedia di hulu.

Bali menjadi contoh nyata ketika persoalan teknis kapal merambat hingga antrean di SPBU. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan sebuah kapal tanker mengalami kendala jangkar saat membongkar muatan. Gangguan tersebut membuat jadwal distribusi BBM ke Pulau Dewata tertunda. 

Cuaca dan kondisi alam turut mempersulit pengiriman ke beberapa wilayah. Laode menjelaskan, surutnya sungai bisa memaksa pengiriman beralih menggunakan truk berkapasitas terbatas. Gelombang tinggi juga dapat menghambat kapal bersandar, sehingga jadwal pasokan bergeser.

Faktor kedua berkaitan dengan kecocokan kebutuhan riil, kuota, dan pasokan setiap jenis BBM. Ombudsman menemukan indikasi peralihan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi menuju Solar bersubsidi di Sumatera Selatan. Perubahan pola konsumsi berpotensi menambah tekanan pada kuota yang tersedia.

Faktor ketiga menyangkut kapasitas pelayanan di SPBU, bukan semata-mata jumlah persediaan. Jam operasional, jumlah nosel, pengaturan antrean, serta informasi ketersediaan dapat menentukan cepat lambatnya pelayanan. Ketika permintaan meningkat, fasilitas terbatas berpotensi memperpanjang waktu tunggu.

Faktor keempat ialah dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk pelangsiran dan penggunaan tangki modifikasi. Ombudsman meminta dugaan tersebut ditindaklanjuti menggunakan bukti kuat, bukan asumsi. Jika terbukti, praktik semacam itu dapat mengganggu akses konsumen yang berhak memperoleh BBM bersubsidi.

Perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi turut disebut Pertamina sebagai salah satu pemicu peningkatan permintaan Pertalite. Simon menilai selisih harga mendorong sebagian konsumen beralih ke bahan bakar bersubsidi. Meski begitu, besarnya kontribusi faktor tersebut masih perlu dibuktikan melalui data penyaluran.

Dampak antrean jauh melampaui waktu yang terbuang di pinggir jalan. Pengemudi angkutan, pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan bergantung pada BBM untuk bekerja. Ketika bahan bakar sulit diperoleh, pendapatan bisa terganggu sementara biaya operasional terus berjalan.

Antrean panjang juga berisiko meluber ke badan jalan dan mengganggu keselamatan lalu lintas. Pengendara dapat kehilangan waktu produktif, sementara usaha bergantung pada pengiriman tepat waktu. Di daerah dengan pilihan transportasi terbatas, gangguan pasokan bahkan bisa menyulitkan mobilitas sehari-hari.

Karena itu, Ombudsman meminta Kementerian ESDM dan BPH Migas mengevaluasi kuota berdasarkan kebutuhan nyata. Pertamina dan Pertamina Patra Niaga juga diminta membuka informasi stok, jadwal pengiriman, serta jam operasional SPBU. Pemerintah daerah perlu membantu mengurai antrean dan menjaga keselamatan di sekitar lokasi.

Ombudsman juga menyiapkan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri untuk menelusuri kemungkinan maladministrasi dalam pelayanan BBM. Pemeriksaan akan mendalami rantai distribusi, ketepatan penyaluran, dan dugaan penyimpangan. Hasilnya diharapkan membantu pemerintah memperbaiki sistem, bukan sekadar memadamkan keluhan sesaat. 

Di Bali, Pertamina menyiapkan pemulihan pasokan melalui penyaluran bertahap hingga Sabtu, 17 Oktober. Perusahaan juga menginstruksikan 92 SPBU di Denpasar dan Badung beroperasi selama 24 jam. Depo Manggis dan Depo Sanggaran turut menjalankan operasi nonstop untuk mempercepat penyaluran.

Langkah darurat tersebut penting, tetapi perbaikan jangka panjang membutuhkan pengawasan yang lebih rapi. Data stok harus dicocokkan dengan transaksi, kuota, jadwal kapal, kapasitas depot, dan kebutuhan setiap daerah. Tanpa pemeriksaan menyeluruh, antrean bisa kembali muncul ketika satu jalur distribusi terganggu.

Masyarakat juga diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak menimbun persediaan. Pengaduan mengenai kekosongan atau dugaan penyimpangan sebaiknya disampaikan melalui kanal resmi. Langkah tersebut membantu pengawasan, sekaligus mengurangi kepanikan yang dapat memperbesar tekanan permintaan.

Pada akhirnya, persoalan BBM bukan hanya soal berapa banyak bahan bakar tersedia secara nasional. Ukuran sesungguhnya terletak pada kemampuan menyalurkannya ke tempat yang membutuhkan, tepat waktu. Selama rantai distribusi masih tersendat, angka stok aman belum tentu terasa aman bagi pengendara.

Sumber: SM News.com