Kanal

Prabowo Kuasai Panggung: Akhir Pengaruh Jokowi atau Babak Baru Geng Solo?

BEDELAU.COM --Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengubah konfigurasi politik nasional. Presiden Prabowo Subianto kini berada pada posisi strategis untuk menentukan dua calon wakil presiden pengganti Gibran, sementara Joko Widodo menghadapi pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruh politiknya setelah putra sulungnya meninggalkan lingkaran kekuasaan tertinggi.

Peristiwa tersebut membuka peluang bagi Prabowo untuk memperkuat kendali atas pemerintahan dan menata ulang hubungan politik dengan partai-partai pendukungnya. Sebaliknya, bagi Jokowi, mundurnya Gibran berarti hilangnya salah satu posisi formal paling penting yang selama ini menghubungkan keluarganya dengan pemerintahan pusat.

Tetapi apakah pengunduran diri Gibran dapat disebut kemenangan politik Prabowo? Apakah Jokowi benar-benar kehilangan pengaruh, atau justru sedang memasuki fase baru untuk membangun kembali kekuatannya?

Dalam politik, kehilangan kekuasaan formal tidak selalu berarti kehilangan seluruh pengaruh. Begitu pula kemenangan dalam satu momentum politik tidak otomatis menjamin dominasi jangka panjang.

Politikus memiliki napas panjang. Mereka bisa mengalami kekalahan, kehilangan jabatan, lalu kembali menemukan ruang politik melalui jaringan, organisasi, dan perubahan kepentingan.

Karena itu, ungkapan Jokowi game over mungkin menarik sebagai metafora pertarungan kekuasaan. Namun, sebagai kesimpulan politik, ungkapan tersebut masih terlalu dini.

Prabowo Memperoleh Ruang Lebih Besar Mengendalikan Pemerintahan

Perubahan paling nyata setelah pengunduran diri Gibran terletak pada kewenangan Presiden Prabowo untuk mengajukan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Ketentuan tersebut memberikan Prabowo kewenangan menentukan siapa saja yang masuk dalam daftar calon, meskipun keputusan akhir mengenai wakil presiden terpilih berada pada MPR.

Ini berbeda bila dibandingkan pembentukan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Ketika itu, pencalonan Gibran merupakan bagian dari konfigurasi politik elektoral yang melibatkan koalisi partai dan dukungan jaringan politik Jokowi. Kini, Prabowo mempunyai kesempatan memilih figur yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemerintahan untuk menyelesaikan masa jabatan hingga 2029.

Secara politik, kewenangan tersebut dapat memperbesar pengaruh Presiden dalam pembentukan kepemimpinan eksekutif. Namun, Prabowo juga masih memerlukan dukungan partai-partai politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran agenda legislasi.

Keuntungan politik Prabowo bukan terletak pada hilangnya seluruh pembatas kekuasaan, melainkan pada bertambahnya ruang untuk menentukan komposisi kepemimpinan pemerintahan tanpa harus mempertahankan pasangan politik yang terbentuk dalam kontestasi 2024.

Namun, keuntungan politik tersebut juga mengandung risiko. Apabila seluruh keputusan strategis semakin bergantung pada Presiden, maka keberhasilan ataupun kegagalan pemerintahan akan semakin langsung dikaitkan dengan kepemimpinannya.

Jokowi Belum Kehilangan Seluruh Pengaruh? 

Bagi Jokowi, pengunduran diri Gibran mempunyai konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar berakhirnya masa jabatan seorang anggota keluarga. Pada Pilpres 2024, kehadiran Gibran sebagai pendamping Prabowo menjadi salah satu simbol kesinambungan politik antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan berikutnya.

Dukungan Jokowi turut menjadi faktor penting dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Setelah Prabowo dilantik, keberadaan Gibran di kursi wakil presiden mempertahankan hubungan formal antara dua pusat pengaruh politik tersebut.

Namun kini hubungan itu berubah. Jokowi tidak lagi mempunyai anggota keluarga yang menduduki jabatan wakil presiden. 

Dari sudut pandang kelembagaan, posisi Jokowi jelas mengalami penyusutan. Ia bukan lagi presiden, tidak memegang kendali atas kabinet, dan tidak mempunyai kewenangan konstitusional dalam menentukan pengganti Gibran.

Akan tetapi, menyimpulkan bahwa pengaruh Jokowi telah berkurang drastis dalam seluruh aspek politik membutuhkan bukti yang lebih luas.

Pengaruh politik tidak hanya diukur dari jabatan. Jaringan elite, hubungan dengan kepala daerah, loyalitas kader, akses terhadap partai, serta kemampuan menggerakkan dukungan masyarakat juga menjadi sumber kekuatan.

Jokowi masih mempunyai hubungan politik dengan PSI yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Selain itu, Jokowi memiliki jaringan hubungan politik yang terbentuk selama dua periode kepresidenannya. Sejauh mana jaringan tersebut masih solid setelah Gibran mundur belum dapat dipastikan.

Dosen politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengingatkan bahwa pengunduran diri Gibran tidak boleh langsung dianggap sebagai berakhirnya ambisi politik Jokowi. Ia menilai persaingan pengaruh masih dapat berlanjut karena Jokowi mempunyai pengalaman panjang dalam membangun strategi dan hubungan politik. 

Jika Geng Solo Berpisah dari Prabowo, Siapa Kehilangan Apa?

Istilah Geng Solo kerap digunakan dalam perbincangan politik untuk menggambarkan jaringan tokoh dan kelompok yang dianggap dekat dengan Jokowi. Namun, istilah tersebut bukan nama organisasi resmi dengan keanggotaan yang dapat diverifikasi.

Karena itu, pernyataan bahwa Geng Solo telah berpisah sepenuhnya dari Prabowo harus dibedakan dari fakta adanya perubahan hubungan politik setelah pengunduran diri Gibran.

Prabowo masih mempunyai basis kekuasaan melalui jabatan presiden, kepemimpinan Partai Gerindra, dukungan koalisi pemerintahan, serta kewenangan mengangkat pejabat eksekutif. Dengan sumber kekuatan tersebut, kehilangan dukungan sebagian jaringan Jokowi tidak otomatis melemahkan pemerintahannya.

Namun, apabila hubungan kedua kubu benar-benar memburuk, Prabowo dapat kehilangan sebagian dukungan politik dan sosial yang sebelumnya membantu membangun koalisi pemenang Pilpres 2024. Jaringan Jokowi di daerah, kelompok relawan, dan sebagian pemilih yang mendukung kesinambungan pemerintahan dapat menjadi unsur yang perlu diperhitungkan.

Sebaliknya, bagi Jokowi, menjauh dari Prabowo berarti menghadapi tantangan mempertahankan pengaruh tanpa dukungan langsung dari pusat pemerintahan. Kedua pihak mempunyai kepentingan untuk menghindari konflik terbuka yang dapat mengganggu stabilitas politik.

Hal tersebut tercermin dalam pernyataan Jokowi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada 12 November.

"Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu adalah sementara," kata Jokowi kepada wartawan di Solo.

Jokowi juga menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo, terutama program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

PSI, Pertaruhan Politik Keluarga Jokowi

Di luar pemerintahan, PSI menjadi salah satu instrumen politik yang paling berkaitan dengan masa depan pengaruh Jokowi. Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu menghadapi persoalan mendasar: bagaimana mengubah kedekatan dengan keluarga mantan presiden menjadi kekuatan elektoral yang mampu bertahan tanpa bergantung pada kekuasaan negara.

PSI belum berhasil memperoleh kursi DPR RI pada Pemilu 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa popularitas figur dan dukungan jaringan politik belum cukup untuk menghasilkan representasi di parlemen nasional.

Pengunduran diri Gibran dapat memperbesar tantangan tersebut. Selama Gibran menjabat wakil presiden, PSI memiliki kedekatan politik dengan keluarga yang berada dalam lingkaran kepemimpinan nasional. Setelah Gibran mundur, kondisi itu berubah.

Tantangan PSI semakin terlihat ketika tiga tokoh yang menjabat di pemerintahan meninggalkan partai pada November 2026. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan organisasi dan loyalitas elite PSI. Namun, pengunduran diri sejumlah kader belum cukup untuk membuktikan bahwa PSI mengalami keruntuhan organisasi.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Wawan Mas'udi menilai perpindahan ataupun pengunduran diri kader dapat berkaitan dengan pragmatisme politik. Karena itu, perubahan keanggotaan elite tidak selalu mencerminkan hilangnya seluruh dukungan terhadap Jokowi. 

Di sisi lain, PSI menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa partai tidak serta-merta memilih berseberangan dengan Presiden setelah Gibran mengundurkan diri.

Persoalan berikutnya adalah apakah PSI mampu memperoleh simpati politik dari pengunduran diri Gibran. Secara teoritis, seorang tokoh yang dianggap mengalami tekanan politik dapat memperoleh simpati dari kelompok pendukungnya. Pengunduran diri secara sukarela juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menghindari konflik berkepanjangan.

Sebagian masyarakat mungkin menilai keputusan Gibran sebagai langkah yang patut dihargai. Sebagian lainnya dapat memandang pengunduran diri tersebut sebagai konsekuensi dari persoalan persyaratan pencalonan yang telah lama diperdebatkan.

Tanpa survei representatif setelah pengunduran diri Gibran, belum ada dasar kuat untuk menyimpulkan kelompok mana yang lebih besar. Karena itu, PSI tidak dapat hanya mengandalkan kemungkinan munculnya simpati publik. Partai tersebut tetap harus membangun organisasi, merekrut kader, memperjelas program, dan membuktikan kemampuannya menjawab kebutuhan pemilih.

Selama menjabat presiden, Jokowi menjadi salah satu pusat rujukan politik nasional. Dukungan ataupun kedekatannya memiliki nilai bagi tokoh partai, kepala daerah, dan kelompok relawan.

Setelah tidak lagi menjabat, nilai politik tersebut mengalami perubahan. Elite partai umumnya mempertimbangkan kemampuan seorang tokoh menyediakan dukungan elektoral, akses politik, jaringan organisasi, dan peluang kerja sama.

Dalam keadaan Prabowo memegang pemerintahan dan Jokowi berada di luar struktur kekuasaan formal, sebagian elite mungkin akan lebih mengutamakan hubungan dengan Presiden Prabowo. Namun, pilihan tersebut tidak harus berarti memutus hubungan dengan Jokowi.

Seorang mantan presiden tetap dapat menjadi rujukan politik karena pengalaman, hubungan personal, dan jaringan pendukungnya. Perbedaannya, Jokowi kini harus mempertahankan pengaruh melalui daya tarik politik dan kekuatan jaringan, bukan kewenangan jabatan. Itulah ujian yang lebih penting daripada sekadar menghitung berapa banyak elite yang masih datang menemuinya di Solo.

Apakah hubungan tersebut menghasilkan dukungan nyata ketika menghadapi keputusan politik yang sulit? Apakah jaringan relawan masih mampu bekerja secara terorganisasi? Apakah PSI dapat berkembang tanpa fasilitas kekuasaan?

Nafas Politik yang Panjang

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa kehilangan jabatan bukan selalu akhir perjalanan seorang tokoh. Prabowo sendiri pernah mengalami kekalahan dalam kontestasi presiden pada 2014 dan 2019, sebelum akhirnya memenangkan Pilpres 2024.

Perjalanan tersebut menunjukkan bagaimana seorang politikus dapat mempertahankan organisasi, membangun kembali koalisi, dan menemukan momentum baru setelah mengalami kekalahan. Dalam pengertian itulah metafora bahwa politikus memiliki napas panjang dan bisa hidup berkali-kali menjadi relevan.

Namun, kemampuan kembali ke panggung politik bukan sesuatu yang otomatis dimiliki setiap tokoh. Kebangkitan membutuhkan organisasi, dukungan publik, sumber daya politik, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan.

Bagi Gibran, pengunduran diri tidak dengan sendirinya menutup kemungkinan kembali berpolitik. Tetapi persoalan persyaratan pendidikan yang pernah dihadapinya menjadi faktor hukum yang harus diselesaikan apabila kelak ingin mengikuti kontestasi jabatan publik.

Pakar politik UGM Wawan Mas'udi menilai pengunduran diri secara sukarela dapat memberikan ruang bagi Gibran untuk memulihkan legitimasi politik dibandingkan apabila ia diberhentikan melalui pemakzulan. Sementara itu, peneliti CSIS Nicky Fahrizal melihat pengunduran diri Gibran sebagai kesempatan bagi berbagai kekuatan politik untuk menyusun ulang strategi. 

Adapun Prabowo menghadapi ujian mempertahankan soliditas koalisi setelah memperoleh ruang lebih besar dalam menentukan wakil presiden pengganti. Penguatan kekuasaan eksekutif dapat mempermudah koordinasi pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kebutuhan akan pengawasan dan akuntabilitas.

Pertanyaan Prabowo menang, Jokowi game over? karena itu lebih tepat dibaca sebagai gambaran perubahan babak politik nasional, bukan hasil akhir pertarungan.

Sebab dalam politik, seorang tokoh dapat kehilangan jabatan dalam sehari, tetapi pengaruh yang dibangun selama bertahun-tahun tidak selalu hilang dalam waktu yang sama.

 

 

 

Sumber: SM News.com

Ikuti Terus Riaupower

BERITA TERKAIT

BERITA TERPOPULER