Diam Dituduh Korupsi, Menjawab Dituding Panik: Ironi 'Gorengan' Isu Dana BOS SMA di Rokan Hulu

ROKAN HULU – Isu mengenai transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Rokan Hulu tengah menyita perhatian publik. Belakangan ini, beredar narasi pemberitaan yang secara prematur mengaitkan kehati-hatian pihak sekolah dalam memberikan rincian anggaran kepada pihak luar sebagai bentuk indikasi penyimpangan.

Sorotan tersebut dialamatkan kepada sejumlah instansi pendidikan, di antaranya SMAN 1 Tambusai Utara dan SMAN 2 Ujung Batu. Namun, penelusuran mendalam dari kacamata tata kelola keuangan negara dan hukum administrasi menemukan adanya misinterpretasi fatal di ruang publik, terutama dalam cara membaca data audit dan memahami prosedur birokrasi pendidikan yang sesungguhnya.

1. "Kekurangan Penyaluran" BPK Bukan Berarti Korupsi di Sekolah

Salah satu narasi yang berkembang luas adalah kutipan dari temuan BPK RI tahun 2024 terkait SMAN 1 Tambusai Utara. Dalam narasi itu disebutkan terdapat "kekurangan penyaluran dana BOSDA tahap II senilai Rp 284.472.000" dari alokasi Rp 1,16 Miliar. Kutipan ini kemudian digiring seolah-olah menjadi angka kerugian akibat ulah pihak sekolah.

Menanggapi hal ini, salah seorang pakar hukum tata negara dan birokrasi di Riau yang enggan disebutkan namanya, memberikan pelurusan yang menohok. Ia menjelaskan bahwa istilah "kekurangan penyaluran" dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ditujukan kepada entitas penyalur, yakni Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait.

"Artinya, pemerintah belum secara penuh mentransfer atau menyalurkan hak dana tersebut ke rekening sekolah. Dalam konteks hukum administrasi, SMAN 1 Tambusai Utara justru adalah pihak yang dirugikan karena dana operasional mereka belum turun atau kurang disalurkan. Mengartikan 'kekurangan transfer dari provinsi' sebagai 'indikasi korupsi oleh Kepala Sekolah' adalah sebuah kecacatan logika baca yang sangat fatal dan menyesatkan opini publik," tegas pakar hukum tersebut.

2. Klarifikasi adalah Hak Konstitusional, Bukan "Kepanikan"

Kesalahpahaman lain juga menerpa SMAN 2 Ujung Batu. Muncul sebuah framing bahwa ketika Kepala Sekolah memberikan klarifikasi atau bantahan melalui media lain terkait penggunaan dana, langkah tersebut justru dilabeli sebagai bentuk "kepanikan".

Secara etika jurnalistik dan hukum positif, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan sangat tegas menjamin Hak Jawab dan Hak Koreksi. Ketika seorang pimpinan lembaga publik menggunakan Hak Jawabnya untuk meluruskan sebuah pemberitaan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dan kepatuhannya terhadap nilai-nilai demokrasi. Menyebut pemenuhan hak konstitusional ini sebagai "kepanikan" justru menciderai asas keberimbangan informasi (cover both sides).

3. Anggaran Bukan "Rahasia", Melainkan Terkunci di Sistem ARKAS

Adanya desakan agar pimpinan sekolah membeberkan rincian pembelanjaan barang fisik/non-fisik seperti dana administrasi senilai Rp 143.310.900 secara instan melalui pesan singkat, juga dinilai menyalahi prosedur birokrasi yang berlaku saat ini.

Publik perlu memahami bahwa di era digitalisasi Kemendikbudristek, tidak ada dana BOSP/BOSDA yang bersifat "rahasia" atau dikelola di bawah meja. Setiap nominal rupiah telah disusun, disetujui, dan dikunci secara ketat dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) serta dieksekusi secara nontunai (cashless) melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).

Artinya, Kepala Sekolah tidak memiliki kewajiban merinci Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara sepihak kepada pihak luar melalui aplikasi pesan singkat (WhatsApp). Semua rincian pertanggungjawaban (SPJ) secara otomatis terlaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk kemudian diaudit secara komprehensif oleh Inspektorat dan BPK RI. Sikap "diam" atau berhati-hatinya Kepala Sekolah dalam membagikan data internal justru adalah bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di mana ada mekanisme resmi untuk meminta data publik melalui PPID, bukan melalui desakan instan.

4. Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Menyandingkan sekolah-sekolah yang sedang menjalankan tata kelola keuangan secara tertib dengan preseden kasus hukum masa lalu seperti kasus korupsi di SMAN 1 Ujung Batu tanpa adanya bukti temuan kerugian negara dari auditor resmi (BPK/BPKP) adalah bentuk penyederhanaan yang bisa berdampak pada trial by the press (peradilan oleh pers).

Masyarakat dan seluruh elemen kontrol sosial diharapkan dapat menjadi mitra yang konstruktif dan melek literasi birokrasi. Dengan memahami regulasi dan cara kerja sistem tata kelola keuangan negara, dunia pendidikan di Rokan Hulu dapat terus berjalan dengan kondusif untuk melahirkan generasi yang berprestasi. (RR21)