60,59 Persen KK di Meranti Terdata Perlinsos, Pemkab Kerahkan ASN hingga Tenaga Kesehatan

KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pendataan masyarakat melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 60,59 persen. Hingga saat ini, sebanyak 40.929 kepala keluarga (KK) telah terdaftar dari total data yang menjadi acuan pendataan.

Untuk mempercepat pendataan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan mengoptimalkan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), kepala sekolah, tenaga pendidik, hingga tenaga kesehatan yang memiliki akses langsung ke masyarakat.

Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi percepatan pendataan Perlinsos yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Randolph Hutauruk, mewakili Bupati Asmar, di Ruang Rapat Dinsos P3AP2KB, Selatpanjang, Rabu (11/11/2026).

Kepala Dinsos P3AP2KB Kepulauan Meranti, Rhokaizal, mengungkapkan bahwa capaian pendataan tersebut masih perlu ditingkatkan agar masyarakat yang memenuhi kriteria tidak terlewat dalam proses pendataan.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat membantu menyisir masyarakat di lingkungan masing-masing. Tujuannya agar tidak ada warga yang tertinggal dari pendataan, karena data Perlinsos ini menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran berbagai program bantuan pemerintah ke depan,” ujarnya.

Menurut Rhokaizal, percepatan pendataan membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama instansi yang memiliki jaringan pelayanan hingga tingkat desa.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mendukung proses pendaftaran maupun pengajuan sanggahan secara mandiri.

Sementara itu, Randolph Hutauruk menegaskan pentingnya komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memperluas cakupan pendataan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

“Kita membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar cakupan pendataan ini semakin luas. Prinsipnya, jangan sampai ada masyarakat yang berhak justru tertinggal dari pendataan,” tegasnya.

Meski demikian, Randolph mengingatkan bahwa masyarakat yang telah terdaftar dalam Portal Perlinsos tidak otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.

“Kita membantu masyarakat untuk mendaftar dan memastikan datanya terdata. Namun, perlu dipahami bahwa terdaftar di Perlinsos bukan berarti otomatis mendapatkan bantuan. Penentuan kelayakan tetap melalui proses verifikasi dan pemadanan data sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, BKPSDM menyatakan kesiapan mendorong keterlibatan pejabat struktural di seluruh OPD dan kecamatan sebagai agen Perlinsos.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan turut mengusulkan pelibatan kepala sekolah, sedangkan Dinas Kesehatan akan mengoptimalkan jaringan tenaga kesehatan hingga tingkat desa.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pendataan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai mekanisme pendaftaran dan penentuan penerima bantuan sosial.

Rapat turut dihadiri Kepala Dinsos P3AP2KB, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perwakilan BKPSDM, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Dinas Kesehatan, serta sejumlah pejabat terkait.