Bengkalis Bakal Kehabisan Uang Pembangunan, DBH Migas Anjlok

BEDELAU.COM --Kabupaten Bengkalis menghadapi ancaman anggaran yang bisa membuat pembangunan daerah kehilangan tenaga. Dana Bagi Hasil migas diproyeksikan anjlok hingga 80,61 persen. Dampaknya, pemerintah harus memilih belanja wajib atau mempertahankan proyek pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Tekanan tersebut mulai terlihat dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2027. Wakil Ketua DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan memperkirakan anggaran riil hanya Rp1,7 triliun hingga Rp1,8 triliun. Kondisi tersebut membuat hampir seluruh program perangkat daerah terancam pemangkasan.

Hendrik memperkirakan kegiatan organisasi perangkat daerah mengalami pengurangan sekitar 70 hingga 80 persen. Kegiatan DPRD juga tidak luput dari penyesuaian besar. Bahkan, alokasi pokok-pokok pikiran anggota legislatif diproyeksikan mencapai nol.

Tekanan fiskal tersebut berkaitan erat dengan berkurangnya transfer pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebelumnya mengungkap ancaman penurunan DBH migas sebesar 80,61 persen. Angka tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar penyusunan anggaran tahun mendatang.

Dalam dokumen Ranperda APBD 2027, pemerintah mencatat pendapatan sekitar Rp3,247 triliun. Belanja daerah direncanakan mencapai Rp3,260 triliun, dengan pembiayaan sekitar Rp13 miliar. Angka rancangan tersebut masih melalui pembahasan bersama DPRD.

Perbedaan angka rancangan dan proyeksi anggaran riil menunjukkan beratnya penyesuaian fiskal. Pemerintah harus menghitung kembali kemampuan membiayai program setelah perubahan transfer pusat. Situasi tersebut menuntut pengeluaran daerah semakin selektif dan terukur.

Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso sebelumnya mengakui tekanan fiskal cukup berat. Ia meminta penyusunan anggaran tetap menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. "Penyusunan APBD tahun 2027 juga diarahkan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan," ujarnya.

Di tengah keterbatasan tersebut, belanja pegawai tetap menjadi prioritas pemerintah. Gaji ASN, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, serta tenaga outsourcing dipastikan masuk perhitungan. Tambahan Penghasilan Pegawai juga diperkirakan menyerap ruang fiskal cukup besar.

Konsekuensinya, sejumlah kegiatan seremonial harus rela kehilangan anggaran. Pemerintah masih mempertahankan peringatan kemerdekaan dan pelaksanaan MTQ. Kegiatan lain akan dievaluasi berdasarkan manfaat serta kemampuan keuangan daerah.

Persoalan paling terasa berpotensi muncul pada pembangunan infrastruktur fisik. Perbaikan jalan dan pekerjaan konstruksi lainnya menghadapi keterbatasan belanja modal. Sejumlah kebutuhan masyarakat berisiko menunggu lebih lama akibat menyusutnya kemampuan pembiayaan.

DPRD dan pemerintah daerah kini mempertimbangkan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Skema pinjaman tersebut diharapkan membuka ruang pembangunan infrastruktur. Pembahasannya masih membutuhkan kajian aturan, kemampuan pembayaran, dan kelayakan proyek.

Hendrik menyebut pembiayaan alternatif menjadi harapan ketika anggaran reguler semakin terbatas. "Harapan kita skema pinjaman kepada PT SMI ini bisa terealisasi," katanya. Ia berharap pembangunan tetap berjalan meskipun kemampuan keuangan daerah mengalami tekanan.

Pinjaman tentu membawa konsekuensi kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya. Karena itu, pemerintah perlu menghitung manfaat proyek sekaligus risiko utang. Infrastruktur produktif harus menjadi prioritas dibanding pekerjaan yang manfaatnya kurang mendesak.

Pembahasan RAPBD 2027 pun memasuki tahap penentuan prioritas yang semakin penting. Tantangannya bukan sekadar memangkas kegiatan, melainkan menjaga pelayanan publik tetap berjalan. Bengkalis harus memastikan keterbatasan anggaran tidak berubah menjadi kemunduran pembangunan.

Sumber: SM News.com