Baru Satu Bulan Dilantik, Bupati dan Wabup Rokan Hilir Diisukan Tak Harmonis?

BEDELAU.COM --Genap satu bulan dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, Bupati Rokan Hilir Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles sempat diterpa tidak harmonis di kalangan masyarakat.

Menanggapi isu tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiks) Kabupaten Rokan Hilir, Indra Gunawan menepis isu tersebut.

Dia mengatakan keduanya yakni Bistamam dan Jhony Charles tetap harmonis dalam menjalankan tugas sebagai bupati dan wakil bupati.

"Pak Bupati hari ini memiliki agenda ketahanan pangan di Bagan Siapiapi, sementara Wakil Bupati menghadiri kegiatan di Polres Rohil," ujar Indra pada Kamis (20/3/2025) dalam keterangannya.

Ia menambahkan, isu perpecahan yang beredar kemungkinan berasal dari pihak-pihak yang tidak menyukai keharmonisan pemerintahan saat ini.

"Isu tersebut mungkin hanya kepentingan orang tertentu yang tidak memahami regulasi kondisi secara komprehensif. Kasihan masyarakat Rohil, jangan disuguhi dengan isu-isu negatif," tambahnya.

Indra juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kinerja pemerintahan dengan semangat perubahan demi Rokan Hilir yang lebih baik.

"Kita berharap agar semua pihak dapat mendukung kinerja pemerintahan ini dengan semangat perubahan untuk Rohil lebih baik," tutupnya.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar dan tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan demi kesejahteraan bersama.

"Habiskan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Tugas kita masih banyak untuk program-program yang memajukan Rokan Hilir. Beri kesempatan dan kepercayaan kepada bupati dan wakil bupati kita yang sudah banyak kita lihat di lapangan, seperti normalisasi saluran air menuju laut sehingga terlihat tidak ada banjir lagi dan dilanjutkan ke wilayah Pekaitan juga untuk menanggulangi banjir. Penganggaran baju seragam sekolah bagi siswa di tahun ajaran baru, perbaikan pelayanan publik di Rumah sakit dan puskesmas, koordinasi evaluasi APBD untuk kelancaran pencairan gaji dan THR, serta penganggaran janji kampanye lainnya" tutup Indra.

Sumber: SMNews.com