Ketua KNPI Riau Kritik Pencopotan Kapolres Dumai dan Kapolres Lainnya

BEDELAU.COM –Kepolisian Daerah Riau kembali melakukan perombakan sejumlah jabatan strategis, termasuk posisi Kapolres Dumai, AKBP Hardi Dinata S.IK yang baru beberapa bulan menjabat, dikabarkan ditarik ke Mabes Polri dan digantikan oleh AKBP Angga F Herlambang, S.IK SH, yang sebelumnya menjabat Kapolres Kuantan Singingi (Kuansing).

Pergantian mendadak ini memicu berbagai spekulasi dan sorotan publik, terutama karena masa tugas AKBP Hardi belum genap satu tahun sejak dilantik berdasarkan Surat Telegram Kapolri akhir Desember 2024 yang lalu. Ia baru mulai aktif di Dumai pada awal Januari 2025 menggantikan AKBP Dhovan Oktavianton.

Kejanggalan pun mencuat. Dari sejumlah Kapolres yang pernah menjabat di Kota Dumai, AKBP Hardi tercatat sebagai salah satu yang masa jabatannya paling singkat. Mutasi ini tidak berlangsung dalam kerangka rotasi tahunan yang lazim, namun dilakukan secara tiba-tiba.

Sejumlah sumber internal menyebutkan, pergantian pucuk pimpinan Polres Dumai ini berkaitan dengan penanganan kasus-kasus sensitif, termasuk terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus Kematian Bripka Sopan Sembiring di tempat hiburan malam Dream Box Karaoke, yang sempat memicu kontroversi dan kritik publik.

Selama menjabat, AKBP Hardi Dinata juga dinilai mengambil sejumlah kebijakan yang tidak populer di kalangan internal maupun eksternal kepolisian. Keputusan-keputusan itu disebut menjadi penyebab terjadinya gesekan dalam tubuh Polres Dumai, yang kemudian berujung pada Pencopotan Jabatannya.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus S.Sos Sc SE SH M.Si C.LA C.Me secara terbuka menilai mutasi AKBP Hardi Dinata sebagai hal yang sangat janggal dan tidak biasa. Aktivis Anti Korupsi itu menduga kuat adanya tekanan atau konflik internal yang membuat posisi sang Kapolres digeser sebelum waktunya.

"Mutasi ini terlalu cepat. Dalam sejarah Kapolres Dumai, jabatan yang hanya berjalan beberapa bulan itu patut dipertanyakan. Ada banyak kejanggalan yang muncul selama AKBP Hardi Dinata menjabat," ujar Larshen Yunus, Rabu (25/6/2025) di bilangan Jalan HM Said, Kota Medan.

Larshen Yunus menegaskan bahwa, mutasi itu tidak semata-mata bagian dari penyegaran organisasi. Menurutnya, AKBP Hardi justru sedang menangani sejumlah kasus besar yang menyita perhatian publik, namun kemudian justru diganti secara mendadak.

"Kami menduga kuat ada intervensi terhadap proses penegakan hukum di Kota Dumai. Mutasi ini bisa jadi adalah bentuk penyingkiran dan pembungkaman beberapa kasus di Kota Dumai," tegas Larshen Yunus, dengan nada optimis.

Alumni Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga menyayangkan penempatan AKBP Hardi Dinata ke jabatan baru sebagai Kasubbagrenfaskon Bagrenlog Rojianstra Slog Polri yang dinilainya sebagai ‘jabatan buangan’.

"Penempatan itu bukan promosi. Itu jelas sinyal pembuangan secara halus. Kalau memang ada kesalahan, seharusnya dievaluasi secara terbuka, bukan digeser diam-diam," kritik Larshen Yunus, yang juga dikenal sebagai Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Relawan Prabowo-Gibran (GARAPAN).

Menurutnya, DPD KNPI Provinsi Riau akan terus mengawal dan mendorong transparansi dalam penanganan kasus-kasus hukum seperti itu, khususnya yang berhubungan dengan SP3 kasus kematian Bripka Sopan Sembiring.

"Selama menjabat, AKBP Hardi Dinata meninggalkan banyak tanda tanya. Harus dilakukan Audit menyeluruh terhadap kebijakan dan penanganan kasus di masa kepemimpinannya itu. Jangan sampai kasus tersebut Lenyap begitu saja," tandas Aktivis HAM Larshen Yunus.

Tak hanya sampai disitu saja, Ketua KNPI Riau juga mencium aroma tak sedap dalam mutasi lainnya di jajaran Polres Dumai, seperti pergantian Kasat Intelkam IPTU Dodi Hajri ke IPTU Rozi Alia pada 4 Juni 2025 lalu. Dodi baru tiga bulan menjabat sejak serah terima dari AKP Sarasi Sijabat awal Maret.

Selain AKBP Hardi Dinata, Mabes Polri juga melakukan mutasi terhadap Kapolres Kampar, Pelalawan dan Kuantan Singingi, sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri ST/1423/VI/KEP./2025 dan ST/1424/VI/KEP./2025 tertanggal 24 Juni 2025. (*)