Meranti Terima Sentra Hilirisasi Kelapa dan Program Peremajaan Kebun 3.000 Hektar

BEDELAU.COM --Di tengah dorongan pemerintah pusat untuk memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat kabar gembira. Melalui Kementerian Pertanian (Kementan), pemerintah menetapkan daerah penghasil kelapa itu sebagai salah satu penerima alokasi pembangunan Sentra Hilirisasi Kelapa.

Kabar ini dipastikan setelah Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).

Dalam forum yang mempertemukan perwakilan dari 29 provinsi dan 259 kabupaten/kota se-Indonesia itu, Asmar menegaskan apresiasinya kepada pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan ini bukan hanya sebatas program, melainkan harapan besar bagi masyarakat Meranti untuk mengangkat nilai tambah dari komoditas kelapa yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi daerah.

Dalam suasana penuh harapan, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat atas langkah nyata mendorong hilirisasi komoditas kelapa. Didampingi Kepala Dinas Pertanian Kepulauan Meranti, Asmar menegaskan bahwa daerahnya kini resmi ditetapkan sebagai salah satu penerima alokasi pembangunan Sentra Hilirisasi Kelapa.

“Kepulauan Meranti akan dialokasikan satu unit Sentra Hilirisasi Kelapa. Lokasinya direncanakan di Kecamatan Rangsang, sesuai komoditas unggulan daerah serta rencana pengembangan kawasan industri kelapa dalam RPJMD Provinsi Riau dan RPIK Kabupaten Kepulauan Meranti 2019,” ungkap Asmar dengan penuh optimisme.

Tak hanya fasilitas hilirisasi, Meranti juga mendapat kado berharga berupa program peremajaan dan pengembangan kelapa seluas 3.000 hektare, yang akan dikerjakan secara bertahap: 2.229 hektare pada tahun 2026 dan sisanya 771 hektare pada 2027. Program ini diharapkan mampu menghidupkan kembali semangat petani dan memastikan keberlanjutan komoditas unggulan yang telah lama menjadi identitas Meranti.

“Atas nama masyarakat Meranti, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Menteri Pertanian. Program ini sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan petani kelapa di daerah kami,” tutur Asmar.

Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah agar manfaat program ini dapat segera dirasakan masyarakat.

“Baik teknis, administratif, maupun koordinasi di lapangan, semuanya harus segera disiapkan. Kami tidak ingin ada kendala yang menghambat kelancaran program ini,” tegasnya.

Dengan hadirnya program hilirisasi dan peremajaan, Meranti seakan diberi jalan baru menuju kemandirian ekonomi berbasis kelapa, mengukuhkan julukannya sebagai salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia.

Langkah besar pemerintah pusat dalam membangun kemandirian pangan nasional kini semakin nyata. Dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa program hilirisasi perkebunan bukan hanya sekadar meningkatkan produksi, melainkan juga membuka jalan bagi terciptanya nilai tambah komoditas, memperluas lapangan kerja, serta memperkokoh ketahanan pangan bangsa.

Kebijakan ini menjadi bagian dari Asta Cita Presiden, di mana hilirisasi ditempatkan sebagai prioritas utama. Untuk mempercepat langkah tersebut, Kementerian Pertanian memperoleh tambahan anggaran belanja (ABT) mulai tahun anggaran 2025.

“Program ini dapat menciptakan jutaan lapangan kerja. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp371 triliun, melibatkan BUMN dan swasta. Selain itu, dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp189 triliun juga disiapkan untuk mendukung pembiayaan,” ujar Mentan Amran penuh optimisme.

Pada tahap awal di tahun 2025, Kementan telah mendapat ABT sebesar Rp9,9 triliun yang diarahkan untuk penyediaan benih dan bibit gratis bagi 800 ribu hektare perkebunan di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan mampu menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru.

Hilirisasi perkebunan, ditegaskan Amran, adalah program strategis nasional yang lahir dari arahan langsung Presiden, dan akan dipercepat melalui sinergi lintas kementerian serta dukungan penuh pemerintah daerah.

“Insya Allah dalam tiga tahun kita akan akselerasi realisasi target dari Bapak Presiden. Ini bukan hanya tentang produksi, tapi juga menjaga stabilitas pangan nasional dan mendorong ekspor produk perkebunan ke pasar global,” pungkasnya.

Sumber: SMNews.com