Pilihan
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
Sebanyak 1.862 Pos Bantuan Hukum Segera Hadir di Seluruh Desa Riau
BEDELAU.COM --Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Riau merampungkan pembentukan 1.862 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh desa di Riau. Program ini dijadwalkan akan segera diluncurkan oleh Menteri Hukum RI bersama Gubernur Riau.
Demikian dikatakan Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, Senin (29/9/25). Saat ini pihaknya tengah mempercepat pelatihan bagi para legal yang akan bertugas di setiap pos tersebut.
“Setiap Posbankum akan diisi dua para legal. Total ada sekitar 3.600 orang yang akan kami latih sebelum program resmi berjalan. Dalam waktu satu bulan ini pelatihan segera dilaksanakan,” jelas Rudi.
Dipaparkanya, para legal yang ditempatkan nantinya berfungsi sebagai mediator persoalan hukum ringan di desa. Mereka diharapkan mampu menyelesaikan masalah melalui konsep musyawarah, mengedepankan kearifan lokal yang diwariskan leluhur.
“Keberadaan Posbankum adalah untuk menghidupkan kembali budaya musyawarah. Persoalan kecil bisa diselesaikan di desa, tanpa harus dibawa ke aparat penegak hukum,” ungkap Rudy.
Menariknya, para legal ini tidak harus berlatar belakang pendidikan hukum. Perekrutan dilakukan oleh pejabat desa, dan bisa saja berasal dari lulusan SMA yang memiliki kemampuan komunikasi serta keterampilan mediasi yang baik.
Untuk menunjang kinerja para legal, Kanwil Kemenkumham Riau tengah mendorong agar pemerintah desa, provinsi, maupun daerah dapat mengalokasikan anggaran honorarium melalui dana desa atau APBD.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desa agar ada alokasi dari dana desa. Selain itu, kami mendorong pemerintah provinsi maupun daerah untuk ikut menyiapkan anggaran,” terang Rudy.
Program ini diharapkan menjadi sarana masyarakat desa dalam mendapatkan akses keadilan (access to justice) secara cepat, mudah, dan tanpa biaya.
“Layanan di Posbankum ini gratis, tidak ada tarifnya. Keberadaannya diharapkan bisa menjadi solusi hukum di tingkat desa sebelum masalah berkembang lebih jauh,” tegas Rudy. *
Sumber: Riauterkini.com
Diterjang Hujan Lebat dan Angin Kencang, Dua Rumah Warga di Kuala Kampar Rusak
BEDELAU.COM --Hujan lebat disertai angin kencang men.
Wako Pekanbaru Tegaskan soal Jalan Berportal: Sudah Dibangun APBD, Harus Terbuka untuk Umum
BEDELAU.COM --Jalan lingkungan di kawasan perumahan .
Galian di Jalan Kayu Manis Viral, PUPR Pekanbaru: Sekarang Saluran Air, Tahun Depan Overlay
BEDELAU.COM --Video yang memperlihatkan sejumlah pek.
Bawaslu Rohul Gelar Diskusi Hukum Putusan MK, Kawal Demokrasi dan Keadilan Pemilu
BEDELAU.COM,ROKAN HULU – Badan Pengawas Pemilihan .
Masyarakat Desak Pemkab Bengkalis Turun Tangan Kasus Lahan Chua Cin Heng di Rupat
BEDELAU.COM --Satuan Sengketa lahan seluas ribuan he.
APBD Perubahan Riau Tahun 2026 Diprediksi Turun Jadi Rp8 Triliun
BEDELAU.COM --Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tel.








