TKD Riau Dipangkas Rp1,2 Triliun, Gubri Disarankan Benahi Tata Kelola Anggaran dan Berinovasi Genjot PAD

BEDELAU.COM --Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid disarankan segera bertindak membenahi tata kelola keuangan daerah dan mengambil langkah cepat untuk membuat gebrakan dan inovasi menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Riau agar dampak dipangkasnya alokasi dana transfer ke daerah (TKD) Riau oleh Pusat sebesar Rp1,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2026 tidak membuat roda pembangunan Riau mandeg.

Hal ini dikemukakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabut Riau, Bahrul Paham Piliang, dalam bincang-bincangnya dengan GoRiau.com, Minggu (12/10/2025) pagi.

"Sudah saatnya Gubri kita ini bergerak cepat, segera berbenah ke dalam, lakukan gebrakan-gebrakan yang bisa membuat potensi Riau yang banyak ini bisa kita maksimalkan untuk pembangunan daerah. Gubri harus berani memangkas anggaran atau kegiatan-kegiatan yang tidak ada korelasinya dengan kepentingan masyarakat banyak. Kalau mau kencangkan ikat pinggang tu ya kencangkan sejak sekarang, jangan tanggung-tanggung" kata Bahrul.

Menurut Bahrul, jika TKD Riau sudah jelas dipangkas Rp1,2 triliun di APBN 2026, harusnya Gubri dan jajarannya juga sudah harus mulai bekerja keras membenahi internal dan tata kelola anggarannya sendiri. "Gubri harus bereaksi cepat, keputusan kan ada di tangan dia," kata Bahrul.

Selain misalnya memutuskan apakah akan memotong anggaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) lingkup Pemprov Riau, menurut Bahrul, Gubri juga bisa membuat kebijakan menekan anggaran belanja pegawainya hingga maksimal 30 persen dari APBD Riau.

"Selain itu, jadikan seluruh rapat daring, percepat sistem satu gaji, hentikan pengangkatan honorer baru, dan tawarkan pensiun muda bagi ASN yang tak produktif. Studi tiru ke luar negeri dan daerah itu dihilangkan saja," ungkap Bahrul.

Di sisi lain, Gubri juga diharap bisa bergandengan dengan pemerintah kabupaten/kota, anggota DPR dan DPD Riau dapil Riau untuk menyuarakan kepentingan Riau di tingkat pusat.

"Buat kajian menyeluruh tentang hak Riau dalam bingkai NKRI, terutama hak keuangan. Minta porsi Riau yang adil. Misalnya, minimal 2,5 persen dari hasil tambang dari Riau, kalau sawit dan HTI minimal 7,5 persen dari total produksi. Kalau ada keterikatan pemerintahan, pemerintahan daerah kolaborasi dengan kekuatan sipil menggugat pemerintah pusat," papar Bahrul.

Pertanyakan Wakil Riau di Senayan 

Sementara itu, pengamat ekonomi Riau Dahlan Tampubolon yang dihubungi terpisah, mengkritisi peran aktif anggota DPR dan DPD RI dapil Riau membela kepentingan masyarakat Riau di Senayan.

"Mana suara wakil rakyat Riau? Di mana orang-orang itu? Orang tu wakil rakyat, bukan cuma wakil partai di Senayan. Waktu duit transfer ke daerah yang jadi nadi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Riau dipangkas sedemikian rupa, harusnya suara mereka menggelegar di Komisi Anggaran dan komisi terkait, misalnya Komisi XI, saat pembahasan RAPBN 2026," tandas Dahlan.

Anggota DPR RI dapil Riau di Senayan, sebut Dahlan, punya kewenangan budgeting yang bisa menekan atau setidaknya memperjuangkan supaya alokasi TKD Riau tidak anjlok sekali. Kalau wakil rakyat Riau diam-diam saja, Dahlan menilai mereka sudah lalai terhadap tanggung jawab konstitusionalnya ke daerah yang memilihnya. "Mereka punya tanggung jawab mengawal kepentingan fiskal daerah di tengah hujan lobi-lobi anggaran sektoral di pusat," ujarnya.

Peran aktif senator Riau di Senayan juga tak kalah penting, tambah Dahlan. Anggota DPD RI merupakan representasi daerah. Tugasnya, salah satunya memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN yang berkaitan dengan transfer daerah. Empat senator dari Riau harusnya paling depan dalam forum dialog fiskal, mengadvokasi bahwa pemangkasan TKD ini bakal melumpuhkan pelayanan publik dan belanja pegawai di Riau, apalagi dengan beban gaji PPPK yang baru dilantik.

"Mereka jembatan komunikasi antara pemerintah daerah Riau dengan pemerintah pusat dan DPR. Kalo gak ada gebrakan atau kontribusi nyata, buat apa pula ada DPD kalo hanya jadi monolog dari pusat ke daerah? Orang tu harus vokal menyuarakan rasa was-was kepala daerah Riau," kata Dahlan. *

Sumber: Goriau.com