Update Bencana Sumatera, 1.090 Orang Meninggal, 186 Masih Hilang

BEDELAU.COM --Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan update data korban bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, Minggu (21/12/2025) pagi per pukul 08.00 WIB. Berdasarkan data itu, tercatat 1.090 orang meninggal dunia dan 186 orang masih hilang.

"Update Data Per 21 Desember 2025: meninggal 1090 jiwa, hilang 186 jiwa, terluka 7 ribu jiwa," tulis BNPB, Minggu (21/12/2025).

Selain korban jiwa, BNPB juga mencatat kerusakan infrastruktur. Tercatat 1,6 ribu fasilitas umum rusak, 434 rumah ibadah, 219 fasilitas kesehatan, 290 gedung/kantor, 967 fasilitas pendidikan, dan 145 jembatan terdampak. Sementara itu, sebanyak 147,2 Rb rumah mengalami kerusakan.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut penanganan bencana yang dilakukan pemerintah di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah berskala nasional sejak hari pertama pada 26 November 2025.

Pernyataan Seskab tersebut menanggapi sejumlah pihak yang masih membahas soal status bencana nasional yang hingga kini belum ditetapkan pemerintah.

"Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Bencana ini ada di tiga provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi, mungkin satu dua minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh. Sejak hari pertama, tanggal 26 (November), pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini," ujar Teddy dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Teddy menjelaskan pemerintah langsung melakukan mobilisasi terhadap seluruh kekuatan nasional sejak hari pertama usai bencana banjir bandang melanda.

Selanjutnya dia merinci ada lebih dari 50 ribu personel TNI dan Polri, hingga Basarnas, bahkan relawan yang sudah dikerahkan ke tiga provinsi tersebut. Pada pekan pertama, ada 26 ribu personel TNI AD yang sudah berada di lokasi terdampak.

Selain itu, Teddy juga membantah bahwa anggaran penanganan bencana tidak berasal dari pemerintah pusat, jika status bencana belum ditetapkan sebagai bencana nasional.

Menurut ia, Presiden Prabowo Subianto sejak awal sudah menegaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp60 triliun secara bertahap untuk membangun kembali hunian sementara dan hunian tetap, hingga fasilitas gedung pemerintah daerah, bahkan kantor kecamatan yang rusak karena banjir dan longsor. *

Sumber: Goriau.com