IPMPB Minta Kapolda Riau Bongkar Mafia Sawit Pelalawan atau Kepercayaan Publik Runtuh

BEDELAU.COM --Ikatan Pelajar Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB) meminta dengan tegas kepada Kapolda Riau, Irjen. Pol. Hery Heryawan untuk mengusut dugaan perampokan terstruktur atas hasil kebun sawit seluas 92,82 hektare eks PT Cakra Alam Sejati yang telah disita oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kabupaten Pelalawan.

Dalam pernyataan resminya, Salamuddin Toha, Ketua IPMPB menilai apa yang terjadi bukan lagi sekadar konflik agraria, melainkan indikasi kuat kejahatan terorganisir yang secara terang-terangan merampas aset negara di kawasan hutan. Fakta bahwa pengelola resmi bahkan belum sempat melakukan panen, sementara hasil kebun telah lebih dulu “digarong” selama berbulan-bulan, adalah bukti nyata adanya pembiaran sistematis.

Lebih lanjut lagi, ia mencurigai adanya “main mata” antara oknum lokal dan jaringan penadah, yang diduga menikmati aliran keuntungan dari hasil ilegal tersebut. Jika benar buah sawit hasil jarahan ini masuk ke rantai produksi korporasi PT Cakra Alam Sejati, maka ini bukan lagi pelanggaran biasa—ini adalah kejahatan ekonomi terstruktur yang harus dihancurkan sampai ke akarnya.

Ia dengan tegas menyatakan: jika aparat lamban, maka publik berhak curiga ada yang dilindungi.

Selain itu, IPMPB melalui Ketua Umum, Salamuddin Toha juga meminta dengan tegas kepada Kapolda Riau:

1. Meminta dengan tegas kepada Kapolda Riau untuk mengusut tuntas dugaan pencurian hasil kebun dan penguasaan ilegal kawasan hutan di wilayah tersebut.

2. Meminta Kapolda Riau segera periksa dan tangkap seluruh aktor yang terlibat, termasuk oknum Kepala Desa Terbangiang dan Lipai Bulan hingga pihak korporasi PT. Cakra Alam Sejati yang diduga menjadi penadah.

3. Meminta Kapolda Riau untuk membongkar jaringan distribusi ilegal, termasuk pabrik atau pihak yang menerima buah sawit hasil rampasan.

4. Meminta Kapolda Riau juga mengumumkan perkembangan kasus secara terbuka, agar tidak muncul kecurigaan publik terhadap adanya upaya pengaburan kasus.

Selnjutnya ia menegaskan bahwa kasus ini adalah ujian integritas bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Riau. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka kami IPMPB memastikan akan menggalang konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat untuk turun langsung mengawal kasus ini.

“Jangan biarkan mafia sawit merasa kebal hukum. Jika negara kalah, maka keadilan hanya akan jadi slogan kosong,” tegas Toha, Ketua IPMPB.

Ia juga mengingatkan diamnya aparat adalah kemenangan bagi kejahatan. Dan jika ini terus dibiarkan, maka praktik perampokan sumber daya alam akan semakin terang-terangan merusak wibawa hukum di negeri ini. tutupnya.*