Antrean Mengular, PW Hima Persis Riau Minta Negara Bongkar Aktor di Balik Krisis BBM Sumbagut

BEDELAU.COM --Antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) kembali menjadi potret buram tata kelola energi nasional. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah memicu keresahan masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi, dan memperlihatkan rapuhnya sistem distribusi energi yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh negara.

Menanggapi kondisi tersebut, Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PW Hima Persis) Riau mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak sekadar fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga membongkar aktor-aktor yang diduga bermain di balik krisis BBM di kawasan Sumbagut.

Ketua PW Hima Persis Riau, Fikri Abdurrahman menegaskan bahwa kelangkaan BBM yang berulang tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, antrean panjang yang terjadi hampir di seluruh wilayah terdampak merupakan indikasi adanya persoalan serius dalam rantai distribusi, pengawasan, maupun potensi permainan oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan masyarakat.

"Negara tidak boleh kalah oleh mafia. Krisis BBM yang terus berulang di Sumbagut menimbulkan kecurigaan kuat bahwa ada aktor-aktor yang sengaja memanfaatkan celah distribusi untuk meraup keuntungan pribadi. Ini harus dibongkar secara tuntas," tegasnya.

PW Hima Persis Riau juga menilai jika kelangkaan hanya disebabkan oleh kendala distribusi atau gangguan pasokan, maka pemerintah seharusnya mampu memberikan penjelasan yang transparan kepada publik. Namun, berulangnya krisis serupa justru memperkuat dugaan adanya praktik mafia distribusi yang telah lama bercokol.

Selain merugikan masyarakat umum, kelangkaan BBM juga berdampak langsung terhadap pelaku usaha kecil, sektor transportasi, hingga aktivitas produksi masyarakat. Kondisi ini dinilai berpotensi memperlambat laju ekonomi daerah dan memperburuk beban hidup masyarakat.

PW Hima Persis Riau mendesak PT Pertamina (Persero) untuk membuka data distribusi secara transparan kepada publik. Transparansi tersebut penting guna memastikan tidak ada penyelewengan dalam proses penyaluran dari depot hingga ke SPBU.

Selain itu, aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, diminta segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh mata rantai distribusi BBM di kawasan Sumbagut. Penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dinilai menjadi langkah mutlak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban. Negara harus hadir, menindak tegas, dan memastikan distribusi BBM berjalan sesuai peruntukannya. Siapa pun yang terlibat, baik oknum internal maupun pihak eksternal, harus diproses tanpa pandang bulu," lanjutnya.

PW Hima Persis Riau juga mengingatkan bahwa energi merupakan kebutuhan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pengelolaan BBM tidak boleh dikuasai oleh kepentingan segelintir pihak yang hanya berorientasi pada keuntungan.

Sebagai organisasi kader, PW Hima Persis Riau menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Keberpihakan negara kepada rakyat harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.

"Krisis BBM di Sumbagut adalah alarm keras bagi pemerintah. Saatnya negara membuktikan keberpihakannya dengan membongkar seluruh aktor di balik kekacauan ini. Rakyat berhak mendapatkan kepastian, keadilan, dan ketersediaan energi yang memadai," tutupnya.