Bupati Rohil Ikuti Rakornas Virtual Kemendagri, Bahas Penguatan Tata Kelola Daerah

BEDELAU.COM --Bupati Rokan Hilir (Rohil) H. Bistamam mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) virtual bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri), Rabu (13/5/2026), dari Pekanbaru.

Rapat bertajuk “REBOAN: Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kemendagri” itu dipimpin langsung oleh Ditjen Otda Kemendagri secara daring dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Bistamam didampingi Sekretaris Daerah Rohil Fauzi Efrizal beserta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala bagian terkait.

Forum REBOAN menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membahas berbagai isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejumlah agenda yang dibahas di antaranya evaluasi layanan Ditjen Otda kepada pemerintah daerah, dukungan terhadap pelaksanaan tugas kepala daerah, hingga pembahasan hambatan birokrasi dan regulasi di lapangan.

Rakornas tersebut diikuti secara terbatas oleh 10 kepala daerah, di antaranya Bupati Rokan Hilir, Bupati Nias Barat, Bupati Bulukumba, Bupati Tambrauw, Bupati Bangkalan, serta Wali Kota Pontianak, Sibolga, Padang Panjang, Parepare, dan Kediri.

Selain itu, rapat juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, hingga Badan Gizi Nasional.

Usai mengikuti rapat, Bistamam mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Rohil untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Kami menyambut baik forum interaktif REBOAN ini. Sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Rokan Hilir,” ujar Bistamam.

Ia menambahkan, Pemkab Rohil berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Fauzi Efrizal menjelaskan keterlibatan kepala OPD dalam forum tersebut bertujuan untuk memetakan berbagai hambatan regulasi dan pelayanan publik yang masih ditemukan di daerah.

“Seluruh kepala OPD dilibatkan agar evaluasi internal dapat segera dilakukan. Kami ingin memastikan pelayanan publik berjalan lebih cepat, transparan, dan efektif,” kata Fauzi.

Melalui forum itu, Pemkab Rohil berharap koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kementerian terkait dapat semakin solid guna mendukung percepatan pembangunan daerah. (RRV1)