81 Tahun Merdeka, Belum Ada Presiden Indonesia Masuk Istana Siak

BEDELAU.COM --Ada sebuah catatan sejarah yang masih menjadi perhatian Bupati Siak Afni Zulkifli menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Hingga hampir 81 tahun Indonesia merdeka, menurut Afni, belum ada satu pun Presiden Republik Indonesia yang datang langsung ke Istana Asserayah Hasyimiyah, peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura.

Afni berharap Presiden Prabowo Subianto menjadi kepala negara pertama yang datang dan masuk ke istana tersebut.

Baginya, kedatangan Presiden ke Istana Siak bukan sekadar kunjungan seremonial. Momen itu dinilai dapat menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah pengorbanan Kesultanan Siak untuk Republik Indonesia.

"Bolehlah Presiden Indonesia datang ke Siak membuat sejarah, datang ke rumah Sultan," kata Afni di Siak Sri Indrapura, Minggu (16/8/2026).

Harapan tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang hubungan Kesultanan Siak dengan Republik Indonesia.

Setelah kabar Proklamasi Kemerdekaan sampai ke Siak, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kesetiaan dan dukungannya kepada Republik Indonesia.

Pada 28 November 1945, Sultan Syarif Kasim II mengirim telegram kepada Presiden Soekarno yang berisi pernyataan dukungan terhadap Republik Indonesia.

Sultan juga menyumbangkan 13 juta gulden untuk membantu perjuangan republik.

Tidak hanya menyerahkan harta, Sultan Syarif Kasim II juga menyerahkan kedaulatan Kesultanan Siak kepada Republik Indonesia dan turut membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Sejumlah catatan sejarah juga menunjukkan keterlibatan Sultan Siak dalam pembentukan Komite Nasional Indonesia, Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Pemuda Republik di Siak.

Mahkota Kesultanan Siak yang kini menjadi bagian dari koleksi sejarah nasional juga menjadi salah satu simbol penyatuan kekuasaan Kesultanan Siak ke dalam Republik Indonesia.

Karena itu, Afni menilai Istana Siak bukan sekadar bangunan peninggalan sejarah atau destinasi wisata.

Istana tersebut menjadi pengingat atas keputusan besar Kesultanan Siak untuk berdiri bersama Republik Indonesia ketika negara masih berada dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Menurut Afni, sebenarnya sudah ada sejumlah momentum ketika Presiden RI hampir berkunjung ke Istana Siak.

Pada 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) datang ke Siak untuk meresmikan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah.

Namun, menurut Afni, SBY saat itu tidak jadi mengunjungi Istana Siak.

Kemudian pada 2016, Presiden Joko Widodo juga disebut hampir datang ke Siak dalam rangkaian puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Namun, agenda tersebut akhirnya dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kini, Afni berharap kesempatan tersebut dapat terwujud bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Hingga saat ini kami anak cucu Siak setia pada Indonesia. Namun hampir 81 tahun Indonesia merdeka, belum ada satu Presiden pun yang datang ke Istana Sultan Siak," ujarnya.

Dari 13 Juta Gulden ke Minyak dan Sawit

Bagi Afni, kontribusi Siak kepada Indonesia tidak berhenti pada sejarah sumbangan 13 juta gulden oleh Sultan Syarif Kasim II.

Delapan dekade kemudian, Kabupaten Siak masih menjadi salah satu daerah yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi serta perkebunan kelapa sawit.

Menurut Afni, sejarah pengorbanan tersebut semestinya juga menjadi konteks dalam membicarakan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu, Afni menyampaikan apresiasi atas penyaluran sisa kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) 2023 sebesar Rp29,8 miliar kepada Kabupaten Siak.

Namun, menurutnya, pembayaran tersebut belum menyelesaikan seluruh persoalan.

Afni menyebut dari pengakuan kurang bayar sekitar Rp100 miliar pada 2023, baru Rp29,8 miliar yang direalisasikan.

Sementara total kewajiban pemerintah pusat kepada Kabupaten Siak, menurut perhitungannya, masih sekitar Rp460 miliar.

“Kami membutuhkan kurang salur Dana Bagi Hasil ini dibayarkan pusat, karena harus membayarkan utang pada pihak ketiga lebih dari Rp300 miliar. DBH ini merupakan hak daerah,” kata Afni.

Menurutnya, tekanan fiskal tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan rutin maupun pembangunan, termasuk pembayaran gaji ASN dan PPPK.

Di tengah momentum 81 tahun kemerdekaan, Afni juga mengajak rombongan Kementerian Keuangan melihat sejumlah situs sejarah peninggalan Kesultanan Siak.

Pesan yang ingin disampaikan, menurut Afni, bukan sekadar tentang bangunan bersejarah.

Siak tidak ingin hanya dikenang sebagai daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan dan perjalanan Republik Indonesia.

Kesultanan Siak telah menyerahkan harta dan kekuasaannya untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

Kini, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, Siak berharap kontribusi tersebut tetap menjadi bagian dari ingatan bangsa.

Karena itu, apabila Presiden Prabowo benar-benar berkunjung ke Istana Siak, momen tersebut dinilai memiliki makna lebih besar daripada sekadar kunjungan kenegaraan.

Bagi masyarakat Siak, kedatangan Prabowo dapat menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah Sultan Syarif Kasim II sekaligus membuka kembali hubungan antara sejarah pengorbanan masa lalu dan kontribusi Siak terhadap Indonesia saat ini.

Dari halaman Istana Asserayah Hasyimiyah, pesan itu kini kembali disampaikan, Siak tidak hanya ingin dikenang karena apa yang pernah diberikan kepada Indonesia, tetapi juga berharap kontribusinya hari ini mendapat perhatian dan keadilan.

Sumber: Riauaktual.com