Janji Prabowo Kuliah Gratis di Kampus Negeri, Jalur Mandiri Dihapus?

BEDELAU.COM --Jalur mandiri masuk perguruan tinggi dinilai harus dihapus jika pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan kuliah gratis di perguruan tinggi. Keberadaan jalur tersebut dinilai berpotensi membuat akses pendidikan tinggi tetap berbeda bagi masyarakat, sementara pemerintah menjanjikan pendidikan gratis.

Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto mengatakan kebijakan kuliah gratis harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, jika jalur mandiri tetap dipertahankan ketika program pendidikan gratis diterapkan, komitmen pemerintah terhadap pendidikan gratis justru dapat dipertanyakan.

"PT gratis itu harus berlaku untuk semua. Kalau masih ada jalur mandiri, kampanye Pak Presiden akan percuma dan bahkan dianggap lip service saja," kata Totok saat dihubungi, Minggu (27/9).

Rektor Institut Media Digital Emtek (IMDE) itu menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Salah satunya melalui pemberian kesempatan yang setara kepada seluruh anak bangsa untuk mengakses pendidikan tinggi.

"Pemerintah harus menimbulkan rasa adil di masyarakat dengan tekad memutuskan pendidikan tinggi gratis untuk semua," ujar Totok.

Program pendidikan gratis sendiri membutuhkan anggaran yang besar. Proyeksi kebutuhan anggaran untuk menjalankan pendidikan gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi diperkirakan mencapai hampir Rp302 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp210 triliun dialokasikan untuk jenjang SD hingga SMA, sedangkan kebutuhan untuk perguruan tinggi diperkirakan mencapai Rp92 triliun.

Meski demikian, pemerintah menyatakan pelaksanaan program pendidikan gratis akan dilakukan secara bertahap. Kebijakan tersebut tetap akan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.

Dengan demikian, persoalan jalur mandiri menjadi salah satu bagian yang ikut disorot dalam wacana pendidikan tinggi gratis. Bagi Totok, jika pendidikan tinggi benar-benar digratiskan, akses tersebut harus berlaku secara menyeluruh dan tidak menyisakan jalur yang membuat kesempatan pendidikan berbeda bagi masyarakat. 

Sumber: SM News.com