Kapolda Riau Tegaskan Polisi Tak Boleh Tunggu Viral untuk Layani Aduan Warga

BEDELAU.COM --Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat menegaskan jajarannya harus cepat merespons setiap laporan dan persoalan masyarakat. Dia mengingatkan anggota Polri agar tidak menunggu suatu masalah viral di media sosial sebelum mengambil tindakan.

Penegasan itu disampaikan Arman saat memberikan arahan dalam kegiatan Commander Wish terkait program prioritas dan kebijakan pimpinan Polri Tahun 2026 di Aula Tri Brata Lantai 5 Mapolda Riau, Rabu (14/10/2026) pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol Simson Zet Ringu, Irwasda, para pejabat utama Polda Riau, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran.

Dalam arahannya, Arman menekankan pelayanan kepolisian harus mengedepankan respons cepat, sikap humanis, dan integritas.

Menurutnya, kebijakan pimpinan Polri tidak boleh berhenti sebagai program administratif, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir dan perilaku personel dalam bertugas.

"Polri harus hadir di tengah masyarakat, bukan menciptakan jarak. Setiap laporan dan persoalan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat merasa keadilan hanya bisa diperoleh setelah suatu peristiwa menjadi viral," katanya.

Arman juga mengingatkan anggota agar tidak menyalahgunakan seragam maupun kewenangan untuk kepentingan pribadi. Dia meminta setiap personel menjaga kehormatan institusi dengan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Menurutnya, pimpinan di setiap tingkatan, mulai dari Kapolres hingga Kapolsek, harus menjadi teladan bagi anggota.

"Pimpinan juga diminta berani mengambil keputusan, mengevaluasi pelaksanaan tugas, memperbaiki kesalahan, dan bertanggung jawab atas kinerja jajarannya," ungkapnya.

Perkuat Green Policing dan Intelijen Prediktif
Selain meningkatkan pelayanan, Arman mendorong jajarannya memperkuat transformasi kepolisian melalui empat aspek, yakni orientasi pelayanan, metode pengamanan, pola kerja, dan akuntabilitas.

Dia meminta setiap satuan kerja menerjemahkan kebijakan tersebut sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.

"Pendekatan Green Policing dan Democratic Policing juga perlu diperkuat agar tugas kepolisian tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi turut memberikan manfaat bagi lingkungan dan kehidupan sosial," sambungnya.

Program pelestarian lingkungan, perlindungan satwa, pembangunan fasilitas publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menghasilkan dampak nyata.

"Keberhasilan program, tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Dampaknya terhadap masyarakat, seperti peningkatan akses, berkurangnya kerawanan, dan terciptanya lingkungan yang produktif, juga perlu menjadi perhatian," beber Kapolda.

Di sisi lain, fungsi intelijen diminta memperkuat analisis prediktif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di Riau meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), konflik lahan, peredaran narkotika, pertambangan tanpa izin (PETI), kejahatan lintas batas, serta dinamika sosial yang berpotensi mengganggu keamanan.

Arman menegaskan kegiatan patroli dan penempatan personel harus berdasarkan pemetaan kerawanan, data kejadian, serta waktu dan lokasi yang membutuhkan kehadiran polisi.

"Dengan pendekatan tersebut, upaya pencegahan diharapkan lebih terarah dan efektif. Kehadiran personel juga diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat," pungkasnya.

Sumber: Riauaktual.com