Jokpro Usul Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024, Politisi Demokrat: Gerakan Melawan Konstitusi

BEDELAU.COM --Peresmian Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo (Seknas Jokpro) 2024 dinilai melawan hukum. Alasannya, kontitusi melarang jabatan presiden lebih dari dua periode.

Demikian disampaikan politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menanggapi peluncuran Seknas Jokpro 2024.

“Ini jelas gerakan melawan konstitusi,” ujar Rachland Nashidik, Sabtu (19/6/2021).

Jelas dia, Presiden Joko Widodo tidak sama dengan Presiden pertama RI Soekarno dan Presiden kedua RI Soeharto. Mereka bisa menjabat lama karena sistem politik saat itu.

“Soekarno berkuasa puluhan tahun. Soeharto berulang jadi Presiden. Tapi mereka bisa begitu karena sistem politik otoriter, ditopang konstitusi darurat tanpa batasan masa jabatan Presiden,” kata dia lewat akun Twitter @RachlanNashidik.

“(Sekarang) konstitusi kita bilang kini cuma boleh dua periode. Jadi ini jelas gerakan melawan konstitusi,” ucap Rachlan Nashidik melanjutkan.

Seknas Jokpro 2024 tersebut berada di Jalan Tegal Parang Selatan I No. 37, Jakarta Selatan.

Diberitakan sebelumnya Relawan Jokowi-Prabowo yang menamakan diri dengan Jokpro, menyatakan keseriusannya untuk untuk mendukung pasangan Jokowi-Prabowo maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Hal itu dibuktikan dengan meresmikan Sekretariat Nasional pemenangan Jokowi-Prabowo di Jalan Tegal Parang I Jakarta Selatan, Sabtu (19/6/2021).

"Sebetulnya ini bukan acara deklarasi. Ini syukuran (pembentukan sekretariat). Ini memang bukan deklarasi makanya tidak ada umbul-umbul, tidak ada bendera," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari yang bertindak sebagai penasehat Jokpro kepada wartawan.

Ditegaskannya, Jokpro 2024 adalah sebagai organisasi relawan pendukung Jokowi dan Prabowo. Qodari mengklaim gagasan mengusung Jokowi-Prabowo sebenarnya gagasan yang ada di banyak masyarakat. Ia mengatakan pembentukan Jokpro 2024 bukan gagasannya melainkan para relawan yang memiliki kesamaan pandangan.

"Saya bukan penggagas. Sebetulnya yang punya gagasan ini adalah rakyat Indonesia. Gagasan ini ada banyak di kepala rakyat Indonesia. Itu yang saya yakini dan saya tidak salah," kata dia.

Qodari menyebut Jokpro terdiri atas berbagai relawan pendukung Jokowi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Ia mengakui relawan yang tergabung ke Jokpro memang tidak banyak dikenal tetapi memberi sumbangsih besar bagi terpilihnya Jokowi sebagai presiden dua periode. Tercatat juga relawan Bara JP hadir dalam peresmian sekretariat Jokpro itu.

"Relawan Jokowi itu amat sangat banyak di Indonesia. Ada yang dikenal, ada yang kurang dikenal. Yang kurang dikenal itu lebih banyak dibandingkan dengan yang dikenal. Kalau relawan yang cuma dikenal tidak mungkin Pak Jokowi menang. Pak Jokowi menang karena didukung masyarakat, didukung kerelawanan masyarakat. Yang mendukung Jokowi itu bukan hanya yang jadi komisaris," kata Qodari.

Selain Qodari, sejumlah nama yang turut tergabung di dalam Jokpro yakni Baron Danardono Wibowo, selaku Ketua Umum Jokpro dan Sekjen Timothy Ivan Triyono.

Jokpro juga menyatakan keputusan mendukung Jokowi untuk maju kembali sebagai presiden tiga periode berdampingan dengan Prabowo, merupakan dorongan dan keinginan rakyat Indonesia.

"Kita mendukung, karena ini real berdasarkan kecintaan dan keinginan rakyat," tandasnya.

Ketua Umum Jokpro 2024 Baron Danardono Wibowo menyatakan saat ini belum ada deklarasi resmi untuk mengusung Jokowi-Prabowo. Deklarasi rencananya baru akan dilakukan 4-5 bulan ke depan. Jokpro masih akan menghimpun dukungan di 34 provinsi.

"Nanti akan dideklarasikan sekitar empat atau lima bulan lagi," ujarnya.**

sumber: cakaplah.com