Perombakan Kabinet Syamsuar Dipandang Perlu, Kepala OPD Melempem Copot Saja

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto. Ia meyakini, saat ini Sekda pasti sudah punya catatan terkait squad OPD yang dibawahinya.

"Dipandang perlu dilakukan penyegaran, jadi kepala OPD bekerja sesuai dengan gubernur dan Sekda. Kita serahkan ke mereka lah, kalau bagi mereka layak, ya dibuktikan. Tapi kawan-kawan DPRD kan sudah pada mengkritik, saya yakin Sekda mengikuti perkembangan itu. Kita tunggu lah apa yang dilakukannya, kalau hanya bertukar posisi Sekda baru dari yang lama, ya gak menarik untuk didiskusikan," kata Ade Agus, Sabtu (21/8/2021).

Politisi PKB ini mengatakan, memang tidak harus dilakukan pertukaran di semua OPD. Yang bagus serta masih bisa dipertahankan tetap dipertahankan. Namun, kalau hanya membebani saja, ya dicopot dan diganti.

"Sekda harus mapping dulu, dimana letak salahnya, lemahnya dimana. Kalau terdapat pada personalnya, ya sudah ganti. Terlebih misalnya, kepala OPD yang masih tersangkut masalah persoalan hukum. Itu tidak ada lagi konsentrasinya tu. Ada dua OPD tu, ya diberikan keleluasaan lah dia untuk ikut proses hukumnya. Kita hormati azas praduga tak bersalah, tapi ya diberi dia keleluasaan dan tanggung jawab. Yang begitu begitu harus diselesaikan," cakapnya.

"Nah, kemudian ada juga OPD-OPD yang memang memble, kalau catatan kita ada dua atau tiga OPD juga yang begitu, OPD sentral pula malahan, tumpuan dari pemerintahan, Dinas Pendidikan misalnya. Kita mengingatkan, tapi kalau merasa memiliki keyakinan dengan squad yang ada ya laksanakan, tapi eksekusinya harus jelas. Kelemahan Pemprov saat ini lemah di eksekusi. Bisa membuat rencana anggaran, tapi tak bisa melaksanakannya," cakapnya lagi.

Ketua Fraksi PKB ini mencontohkan seperti Rumah Layak Huni dan Pengadaan Sapi. Dimana anggarannya besar, tapi tidak bisa dilaksanakan, setelah dianggarkan baru tahu bahwa ada yang tidak boleh dan lain sebagainya.

"Ini lemah sekali dalam penganggaran, siapa yang salah? Kepala dinas, kemudian Bapedda, yang bertanggung jawab, ketua TAPD yang merupakan Sekda, dan yang bertanggung jawab adalah gubernur, makanya ini sudah komplikasi masalahnya. Makanya yang begini jangan sampai terjadi lagi," ujarnya.

Terlebih katanya, sudah tahun ketiga masa jabatan Syamsuar - Edy Natar namun masih berputar di masalah teknis.

"Udah masuk tahun ketiga Syamsuar - Edy Natar masih berkutat dengan masalah teknis, masalah administrasi. Itu menunjukkan bahwa lingkungan Pemprov perlu penyegaran. Gak akan ada Riau lebih baik kalau hanya sibuk mengakomodasi tim-tim sukses, tak melihat kualitas. Boleh kita mengakomodasi timses, tapi disesuaikan, jangan camat tiba-tiba jadi Eselon II, guru tiba tiba jadi Eselon II, itu yang merusak di lingkunan pemprov, semoga dengan Sekda baru, bisa lebih berbenah," tukasnya.

Sumber: cakaplah.com