Bupati Ikuti Zoom Meeting Bersama Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pengembangan Kawasan

BENGKALIS, BEDELAU.COM —Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H. Bustami HY mengikuti zoom meeting bersama staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pengembangan Kawasan. Zoom meeting berlangsung di ruang Rapat Sekda Bengkalis, Kamis (4/11/2021).

Rapat zoom meeting tersebut sebagai bentuk Konsultasi Publik Rumusan Alternatif Kebijakan Rencana Program (KRP) pada penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perbatasan negara di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan ini dibuka Staf Ahli Menteri ART/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan yang juga merangkap sebagai Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Dwi Hariyawan, KLHS ini fokus pada RDTR dikawasan perbatasan negara guna terwujudnya tata ruang yang menjamin kualitas lingkungan hidup hingga puluhan tahun kedepan.

“Kegiatan ini bentuk sinergi kebutuhan lintas sektor kawasan perbatasan negara di PKSN khususnya di Kabupaten Bengkalis yang telah diakomodir RDTR KPN,” ujar Dwi Hariyawan, Kamis (4/11/2021).

Dikatakannya, kajian ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta untuk menjamin pembangunan, yang berkelanjutan dan upaya mempertahankan kualitas lingkungan hidup di PKSN. Perlunya dilakukan kajian lingkungan hidup strategis dengan menapis kebijakan rencana dan/atau program (KRP).

Sementara itu, Bustami HY dalam sambutannya menjelaskan beberapa hal terkait (PKSN) di Kabupaten Bengkalis sebagai beranda depan negara. Kabupaten Bengkalis menjadi kawasan perbatasan negara dan menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi perdagangan dengan negara tetangga.

Menurut Bustami, kondisi ini tertuang dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau.

“Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu pulau yang terletak di Provinsi Riau, Bengkalis memiliki fungsi dengan mencakup wilayah daratan bagian timur pulau sumatera dan wilayah kepulauan dengan luas lebih kurang 864.309 hektar,”kata Bustami HY.

Ia mengatakan, melaui forum, Pemkab Bengkalis berharap Kebijakan Rencana dan/atau Program KRP dalam penyusunan KLHS-RDTR, yang akan disusun tentunya harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup demi terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

"Kepada semua pihak yang hadir dalam forum konsultasi publik ini untuk dapat memberikan ide, gagasan maupun saran yang cemerlang. Yang terpenting adalah adanya sinkronisasi dan sinergitas antar/inter rumusan, kebijakan dan program yang mampu mengoptimalkan serta menjawab setiap permasalahan dan kebutuhan LKHS RDTR kawasan perbatasan negara di PKSN Bengkalis," ajaknya.(ra)