Dinas PUPR Bengkalis Raih Penghargaan dari Kementerian PUPR Jakarta

BENGKALIS, BEDELAU.COM —Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis menerima penghargaan dari Kementerian PUPR RI di Jakarta, Rabu 8 Desember 2021 lalu.

Penghargaan yang diraih adalah wujud keberhasilan pemerintah daerah (Pemda) yang berkomitmen memenuhi syarat readiness criteria (RC) dalam penyediaan Sarana-Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM.

Penghargaan itu diterima langsung Plt. Kepala Dinas PUPR Ardiansyah, ST., MT, bertindak mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni, yang berhalangan hadir untuk menerima penghargaan tersebut. Penghargaan yang diterima berupa plakat penghargaan bertuliskan Nasional Urban Water  Supply Project (NUWSP) Indonesia – Kabupaten Bengkalis.

Plt. Kadis PUPR Kabupaten Bengkalis Ardiansyah mengatakan, penghargaan ini merupakan raihan seluruh tim di Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis.

“Penghargaan diraih atas komitmen Pemda Bengkalis dalam menindaklanjuti pelaksanaan program National Urban Water Supply Project (NUWSP) oleh Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Republik Indonesia. Alhamdulillah, Pemkab Bengkalis lewat Dinas PUPR berhasil mendapatkan penghargaan ini,”ujarnya.

Ardiansyah mengatakan, awalnya Dinas PUPR Bengkalis telah mengikuti sosialisasi dan seleksi untuk menjaring minat kabupaten/kota yang berpotensi menerima bantuan program dari Bank Dunia (Wolrd Bank) pada tahun anggaran (TA) 2022.

“Akhirnya kita berhasil juga meraihnya,”katanya lagi.

Dikatakannya lagi, Kementerian PUPR RI menilai Pemda Bengkalis telah berhasil dalam menyajikan peningkatan pelayanan SPAM untuk masyarakat. Oleh karenanya, ide pokok dan berbagai gagasan yang dipaparkan menoreh keberhasilan dan diganjar penghargaan.

Pemkab Bengkalis lewat Dinas PUPR berkesempatan menerima program bantuan sebesar Rp30 Miliar dari World Bank untuk mewujudkan pelayanan (suplai) air minum lewat pengerjaan jaringan perpipaan atau SPAM yang berkelanjutan.

“Atas prestasi yang kita torehkan, kita dapat bantuan sebesar Rp30 Miliar dari World Bank atau Bank Dunia untuk SPAM tahun anggaran 2022 mendatang,” ujarnya dengan penuh bangga.

Ardiansyah menegaskan, bantuan dana tersebut bakal dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemaksimalan pelayanan kepada masyarakat pada sektor penyediaan air minum dan perampungan proyek jaringan perpipaan, terutama proyek Durolis.

“Ini jadi tanggung jawab yang berat dan menantang. Bantuan ini akan kita alokasikan untuk memaksimalkan SPAM dan penyaluran air minum kepada masyarakat dengan harapan seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat baiknya,” harapnya lagi.

Di tempat berbeda, Direktur Air Minum, Yudha Mediawan menyampaikan bahwa sesuai mandat RPJMN Tahun 2020-2024, terjadi penyesuaian target akses air minum dari akses ‘Layak’ menjadi akses ‘Aman’ sesuai dengan standar Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal ini dapat dicapai apabila seluruh penduduk Indonesia mendapatkan layanan air minum melalui jaringan perpipaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu melalui Program NUWSP, pemerintah pusat telah menyediakan dana sebesar USD 100 juta dari dukungan Bank Dunia untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan dan dikelola oleh BUMD Air Minum.

“Dana tersebut dapat diakses oleh Pemda yang berkomitmen memenuhi syarat readiness criteria (RC) yang telah ditentukan,” kata Yudha Mediawan beberapa waktu lalu.

Beberapa RC yang harus disiapkan Pemda dan BUMD Air Minum, kata Yudha, meliputi Penyampaian surat minat kepala daerah, penyusunan proposal teknis sesuai kategori Self Assesment Toolkit (SAT), dukungan kebijakan penyesuaian tarif, penyediaan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk pembangunan jaringan distribusi bagi (JDB), verifikasi dokumen perencanaan layak teknis dan pengurusan perizinan.

Selain itu, Kepala Subdit Wilayah III Direktorat Air Minum, Ade Syaiful Rachman menyampaikan bahwa terdapat 3 (tiga) kategori bantuan program yang diberikan NUWSP kepada Pemda dan BUMD Air Minum yaitu Bantuan Program Stimulan (Seed Grant) berupa optimalisasi SPAM eksisting untuk daerah yang memiliki kapasitas rendah dalam penyelenggaraan SPAM.(ra)