Buk Kas Sampaikan Proposal Penanggulangan Abrasi Pantai di Komisi VIII DPR RI

MANDAU,BEDELAU.COM—Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan proposal bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia melalui Deputi Rehabilitasi dan Rekontruksi Jarwansyah Sabtu (28/1/2023).

Penyerahan proposal bantuan untuk Kabupaten Bengkalis itu turut disaksikan Anggota Komisi VIII DPR-RI Achmad di gedung Bathin Betuah Kompleks Kantor Camat Mandau dalam kunjungan kerja (Kunker) komisi VIII DPR RI dan BNPB RI.

Proposal bantuan yang diajukan Bupati Kasmarni yakni kebutuhan logistik dan peralatan dalam rangka penguatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis serta proposal penanggulangan abrasi pantai (pembangunan pengamanan pantai) disejumlah pantai di Kabupaten Bengkalis senilai 2,3 triliun.

Sebelumnya Bupati Kasmarni memaparkan mengenai kabupaten berjuluk Negeri Junjungan, serta isu tratergis yang terjadi.

"Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan isu strategis di Kabupaten Bengkalis salah satunya adalah terjadinya abrasi secara masif di pulau Bengkalis, pulau Rupat dan pesisir daratan Sumatera yang sudah berlangsung cukup lama," ujar Kasmarni.

Salah satunya Bupati Kasmarni membeberkan terjadinya bencana tanah longsor (bogburst) disertai abrasi parah di Desa Simpang Ayam Kecamatan Bengkalis.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi abrasi dengan membangun pengaman pantai baik berupa breakwater maupun revertment, termasuk pemulihan ekosistem mangrove, tetapi usaha ini belum maksimal karena terbatasnya keuangan daerah.

Akibat terjadinya abrasi, menyebabkan mundurnya garis pantai  berkisar 10 - 20 meter pertahun karena tingginya gelombang dan arus  pasang surut di sepanjang garis pantai termasuk rusaknya beberapa permukiman penduduk, fasilitas umum, perkebunan masyarakat dan budidaya tanaman mangrove.

Isu lainnya, kawasan pantai Kepulauan Bengkalis merupakan wilayah yang berhadapan langsung dengan batas negara tetangga (Malaysia). Kondisi tersebut menjadi alasan pertimbangan perlu diprioritaskan pengamanan pantai sebagai acuan batas kedaulatan NKRI.

"Selama ini penanganan abrasi pantai, diprioritaskan pada titik-titik kritis, dengan laju abrasi rata-rata di atas tujuh meter setiap tahun. Beberapa tahun ini telah dibangun pengaman pantai (breakwater) pada titik kritis tersebut, tetapi belum sepenuhnya mengcover panjang abrasi yang terjadi," ungkap Kasmarni.

Menanggapi permasalah di Kabupaten Bengkalis Anggota Komisi VIII DPR RI  Dapil Riau I Achmad ini memberikan dukungan dan dorongan kepada Kabupaten Bengkalis dalam proposal yang diajukannya.

"Kita memahami bagaimana kritisnya acaman kehidupan masyarakat di daerah Bengkalis. Kami hanya menjembatani saja. Namun ketika ada proposal dari daerah Bengkalis, kami akan kawal proposal itu sampai jadi," tegas Achmad.

Sementara itu, Deputi Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB- RI Jarwansyah meminta Kabupaten Bengkalis menyiapkan proposal dengan lengkap untuk selanjutnya ditindaklajuti oleh BNPB

"Jadi kami harap dipersiapkan betul proses pengajuan, hari ini sudah banyak daerah yang mengusulkan dan kami evaluasi. Dari kabupaten Bengkalis kami minta untuk dilengkapi dan jangan sampai ada yang kurang," kata Jarwansyah.(ra)