KPK Melakukan Pengeledahan di 2 Kantor dan Rumah Pribadi di Kabupaten Kepulauan Meranti

MERANTI, BEDELAU.COM--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Merdeka Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (11/4/2023)

Pengeledahan dilakukan Tim penyidik KPK di kantor BPKAD setelah usai melakukan pengeledahan Kantor Bupati, Rumah Dinas yang beralamat jalan Dorak Selatpanjang, Rumah pribadi kepala BPKAD yang beralamat jalan pembangunan, dilanjut ke Rumah Pribadi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nonaktif H. Muhammad Adil jalan Alahair Selatpanjang Kecamatan Tebingtinggi.

Informasi dilapangan, pengeledahan yang dilakukan dari pukul 16.30 WIB yang dibagikan menjadi 2 tim. Satu tim mengeledah rumah pribadi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nonaktif H. Muhammad Adil, dan satu tim lainnya mengeledah rumah pribadi kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fitria Nengsih yang berstatus tersangka oleh KPK

Dalam operasi lanjutan tersebut, Tim Satgas KPK juga memanggil sejumlah saksi untuk ikut serta mendampingi penggeledahan yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian setempat.

Dari pantauan Media ini, Kantor BPKAD Jalan Merdeka, adanya penggeledahan yang berlangsung lebih dari satu jam itu tampak senyap, namun aparat kepolisian setempat tetap berjaga-jaga di luar kantor BPKAD yang digeledah tersebut.

Sebelumnya, Senin (10/4/2023) lembaga anti rasuah itu telah melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti Nonaktif, H. Muhammad Adil dan Rumah Dinas Kepala BPKAD Fitria Nengsih.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Untuk memperlancar proses penggeledahan, pihaknya telah memerintahkan jajaran Satpol PP untuk melakukan pendampingan pengamanan.  

"Iya benar. Dimulai tadi pembukaan penyegelan dan penggeledahan," kata Bambang Suprianto.

Diberitakan sebelumnya, Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK bersama puluhan pejabat lainnya. Ia diduga telah menerima suap pengadaan jasa umrah dan pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Uang Ganti Persediaan (GU) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. 

Selain Muhammad Adil, KPK juga menahan dan menetapkan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih dan Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau M. Fahmi Aressa. (Hr)