Pilihan
Silaturrahmi Akbar, IKA FIA Unilak Gelar Parade Musik dan Lagu
Ketua PWI Riau Buka Resmi Agenda OKK Calon Anggota Baru Tahun 2025
Bupati Bengkalis yang Tak Anti Kritik
Ciri Khas Warna Kuning, Masjid Kuning Miliki Sejarah Panglima Minal
APBD Riau 2025 Disahkan Rp9,2 Triliun, Segera Dievaluasi Kemendagri
BEDELAU.COM --Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan ini disahkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang digelar Sabtu (30/11/2024) malam.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa seluruh anggota dewan telah sepakat mengesahkan Ranperda APBD tersebut.
"Anggota dewan menyetujui Ranperda APBD Provinsi Riau TA 2025 menjadi Perda," ujarnya.
APBD 2025 yang telah disepakati kata Kaderismanto, akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
"Proses ini bertujuan memastikan keselarasan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional serta menjamin tidak adanya pertentangan dengan peraturan lainnya," cakapnya.
APBD Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp9,2 triliun lebih.
Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, menyampaikan apresiasi atas disetujuinya Ranperda tersebut. Ia berharap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat segera diselesaikan.
"Terima kasih. Kita semua berharap evaluasi dari Kemendagri nantinya dapat diselesaikan secepatnya, sehingga pelaksanaan APBD 2025 dapat segera dimulai," ujar Rahman Hadi.
Ia menekankan bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik.
"APBD adalah refleksi dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat," tambahnya.
Rahman Hadi juga menegaskan pentingnya penyusunan APBD secara akuntabel dan transparan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.
"Proses penyusunan APBD harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," tutupnya.
Sumber: cakaplah.com
Pemkab Meranti Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Sosialisasi Antikorupsi
SELATPANJANG, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan kom.
Pemkab Meranti Tegaskan Penamaan Jalan Harus Sesuai Regulasi
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaska.
APBD-P Meranti 2025 Disahkan Rp1,227 Triliun, Bupati Asmar : Program Prioritas Siap Dijalankan
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten .
Menkeu Incar 200 Pengemplang Pajak Nilainya Rp 60 Triliun: Mereka Gak Bisa Lari!
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa .
Menkeu Akan Alihkan Dana MBG Tak Transparan ke Bansos Beras 10 Kg
BEDELAU.COM --Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sa.
Status Pasien Masih Suspek, Wakil Bupati Muzamil Imbau Warga Meranti Tidak Panik dan Tetap Waspada Monkeypox
KEPULAUAN MERANTI, BEDELAU.COM--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampai.








