Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar Dikukuhkan Sebagai Sekretaris Bidang Investasi dan Hilirisasi Apkasi

JAKARTA, BEDELAU.COM--Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) periode 2025-2030. Acara berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).

Dalam pengukuhan tersebut, H. Asmar resmi dilantik sebagai Sekretaris Bidang Investasi dan Hilirisasi. Ketua bidang ini adalah Bupati Ngawi, Edy Raya Samsuri, ST, MH. H. Asmar mengungkapkan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Apkasi yang baru.

“Saya mengucapkan selamat kepada pengurus Apkasi masa bakti 2025-2030. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik dan mampu memajukan daerah kabupaten masing-masing,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, terpilih sebagai Ketua Umum Apkasi periode 2025-2030. Bursah terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) keenam yang digelar pada 30 Mei 2025 di Minahasa Utara. Sementara itu, Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda, ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Apkasi.

Pengukuhan Dewan Pengurus Apkasi dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memimpin pengucapan janji pengurus baru, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyatakan, pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia berharap Apkasi dapat memperkuat sinergi demi kemajuan daerah.

“Kita kadang harmonis, tapi terkadang ada ketegangan karena perbedaan kepentingan terkait undang-undang dan praktik pemerintahan. Kehadiran Apkasi sebagai wadah strategis penting untuk mengintensifkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,” jelas Bursah.

Dengan pembentukan kepengurusan baru ini, Apkasi diharapkan mampu mengawal pelaksanaan otonomi daerah dan memperkuat kolaborasi antar daerah serta dengan pemerintah pusat. (Hr)